AS dan Inggris larang penumpang maskapai dari Timur Tengah bawa laptop ke dalam kabin

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris pada Selasa, 21 Maret mengeluarkan larangan agar para penumpang dari berbagai maskapai membawa laptop ke dalam kabin. Namun, itu hanya berlaku bagi maskapai yang terbang dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Turki.

Dalam catatan Negeri Paman Sam ada 9 maskapai dari 8 negara yang terkena larangan tersebut. Bandara yang terkena larangan itu yakni Queen Alia di Amman, Yordania; Cairo International di Mesir; Ataturk di Istanbul, Turki; King Abdulaziz International di Jeddah, Arab Saudi; King Khalid International di Riyadh, Arab Saudi; Kuwait International, Kuwait; Mohammed V International di Casablanca, Maroko; Hamad International di Doha, Qatar; dan Dubai serta Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Sementara, untuk maskapai yang terkena larangan tersebut yakni Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates and Etihad Airywas.

Menurut pejabat berwenang AS kaum ekstrimis mulai berinovasi untuk menyerang maskapi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menyimpan alat peledak di dalam alat-alat elektronik yang berukuran lebih besar dari ponsel pintar.

“Pembatasan ini berlaku berdasarkan hasil evaluasi intelijen dan kami pikir ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan dan tempat yang tepat untuk melakukannya demi keselamatan perjalanan publik,” ujar seorang pejabat berwenang AS.

Pejabat tersebut tidak bersedia untuk mengatakan berapa lama larangan itu akan berlaku. Namun, maskapai yang berbasis di Dubai, Emirates, mengatakan mereka diinstruksikan agar memberlakukan larangan tersebut hingga 14 Oktober.

Sejauh ini tidak ada maskapai Negeri Paman Sam yang terkena larangan penumpang membawa laptop ke dalam kabin. Namun, dalam catatan mereka akan ada sekitar 50 penerbangan per hari dari bandara di kawasan Timur Tengah yang terpengaruh. Belum lagi tiga maskapai besar yakni Emirates, Etihad, dan Qatar Airways ikut terkena dampak.

Pemerintah AS memberikan waktu kepada maskapai tersebut untuk menyosialisasikan aturan baru itu ke para penumpang hingga akhir pekan ini. Jika ada yang membandel, maka maskapai yang bersangkutan terancam tidak diizinkan terbang ke Negeri Paman Sam. 

Seorang pejabat berwenang AS lainnya menolak untuk menjelaskan kepada media apa hasil temuan intelijen yang mendorong mereka mengeluarkan aturan itu. Dia hanya menyebut adanya beberapa upaya serangan yang berhasil dilakukan di bandara. Pelaku teror menyamar sebagai penumpang untuk beraksi.

Salah satu yang menjadi rujukan terjadi pada bulan Februari 2016 di mana seorang tersangka asal Somalia meledakan diri dan menyebabkan lubang di salah satu sisi pesawat penumpang kecil Daallo Airlines dengan menggunakan alat yang kecil. Hanya pelaku yang tewas terbunuh. Pesawatnya berhasil mendarat dengan selamat.

“Hasil evaluasi intelijen mengindikasikan bahwa kelompok teroris terus menyasar penerbangan komersial dan terus mencari metode inovatif untuk beraksi, termasuk menyelundupkan alat-alat peledak dalam berbagai barang bawaan penumpang,” kata pejabat itu.

Inggris ikut memberlakukan

Pemerintah Inggris ikut memberlakukan larangan serupa kepada beberapa penerbangan langsung yang mendarat di negaranya. Ada enam negara yang masuk ke dalam daftar larangan mereka.

Dua di antaranya adalah Lebanon dan Tunisia, yang tidak termasuk dalam daftar negara yang maskapainya tak membolehkan membawa laptop ke dalam kabin pesawat. Sementara, ada enam maskapai Inggris yang juga harus menyosialisasikan aturan itu kepada penumpang, termasuk British Airways dan Easy Jet serta delapan maskapai asing.

Langkah ini diprediksi akan diikuti oleh negara lain seperti Perancis dan Kanada.

Ditanggapi berbeda

Kebijakan baru AS ini menuai tanggapan yang berbeda. Beberapa bandara di kawasan Timur Tengah tidak terlalu mencolok. Sementara, maskapai Emirates membuat iklan yang mencoba menenangkan penumpang dengan judul “Siapa yang membutuhkan sebuah laptop?”.

Sedangkan, Pemerintah Turki menilai kebijakan itu tak membantu untuk mencegah serangan teror.

“Kami secara khusus menggarisbawahi bahwa kebijakan ini tak menguntungkan penumpang dan sebaiknya langkah yang lebih lunak lah yang diberlakukan,” ujar Menteri Transportasi, Ahmet Arslan.

Menurut Arslan, Pemerintah Turki sudah mengambil berbagai langkah pencegahan untuk meningkatkan keamanan bagi penumpang dan publik. – dengan laporan AFP/Rappler.com