Indonesia siap bangun rumah sakit untuk masyarakat Rohingya

JAKARTA, Indonesia —Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia berencana membangun rumah sakit untuk membantu masyarakat Rohingya di Myanmar. Rencananya rumah sakit tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi.

“Indonesia sudah menyelesaikan asistensi jangka pendek dalam bentuk bantuan humanitarian (kemanusiaan) darurat. Kini kami mengalihkan bantuan tersebut untuk proyek jangka panjang di berbagai bidang seperti kesehatan,” kata Retno saat menemui sejumlah wartawan satu hari menjelang KTT ASEAN di Manila, Sabtu 29 April 2017.

Retno mengatakan hampir semua persiapan pembangunan ruma sakit sudah selesai diurus, mulai dari perizinan, desain konstruksi, maupun dana. “Kami hanya tinggal mengurus beberapa izin, dan akan segera membangun rumah sakit tersebut.” 

Rencana pembangunan rumah sakit untuk masyarakat Rohingya juga telah dibahas dengan Wakil Menteri Luar Negeri Myanmar Kyaw Tin. Menteri Retno dan  Kyaw Tin bertemu Jumat siang di Manila.

Sementara Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang mendarat di Manila Jumat siang rencananya akan menggelar pertemuan bilateral untuk pertama kalinya dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela KTT ASEAN.

Seperti diketahui, masyarakat muslim Rohingya di negara bagian Rakhine adalah kelompok minoritas yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintahan dan juga masyarakat Myanmar karena dianggap bukan bagian dari identitas bangsa mereka. 

Setidaknya ada 1,1 juta warga Rohingya yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Pada 2012, kekerasan meledak di Rakhine saat kelompok radikal Buddha menyerang minoritas Rohingya sehingga menewaskan lebih dari 100 orang. 

Dampak selanjutnya, ratusan ribu orang melarikan diri dan terpaksa tinggal di pusat penampungan. Lima tahun sejak kerusuhan itu, lebih dari 125.000 Rohingya masih tinggal di tempat penampungan dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka tidak diperbolehkan pulang ke rumah asal mereka di Rakhine.

Kondisi itulah yang membuat Indonesia mulai memberikan bantuan kemanusiaan darurat berjangka pendek yang kini mulai dialihkan ke dalam bantuan jangka menengah dan jangka panjang.

“Selain bidang kesehatan, bantuan jangka panjang dan menengah itu juga akan mencakup bidang pendidikan, pembangunan kapasitas manusia dan pemberdayaan ekonomi,” kata Retno.

“Persoalan kewarganegaraan ini adalah hal penting yang ingin diketahui oleh publik internasional. Saya sudah menyampaikan hal ini kepada wakil mentri Kyaw Tin siang tadi,” kata dia. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com