Kawal aksi 287, Polri kerahkan 10 ribu personel

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Kawal aksi 287, Polri kerahkan 10 ribu personel
Unjuk rasa digelar untuk menolak Perppu Ormas

JAKARTA, Indonesia — Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo mengatakan pihaknya akan mengerahkan 10 ribu personel untuk mengawal aksi 287 yang akan digelar pada Jumat, 28 Juli 2017. 

Aksi ini dilakukan oleh alumni 212 dan sejumlah organisasi massa (ormas) untuk yang menolak Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Kita antisipasi aksi itu dengan melibatkan sekitar 10 ribu personel,” kata  Argo Yuwono ketika dihubungi, Kamis 27 Juli 2017. Agro memperkirakan aksi ini akan diikuti sekitar lima ribu orang. 

Rencananya, Argo melanjutkan, aksi tersebut akan dilakukan setelah salat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah itu  massa akan melakukan long march ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tuntutannya masalah Perppu,” katanya.

Setelah berada di MK, pihaknya akan mengupayakan perwakilan massa menemui pejabat di MK untuk menyampaikan aspirasinya. “Nanti kami koordinasi untuk ketemu dengan MK, sepuluhan orang,” kata Argo.

Sementara, untuk memastikan arus lalu-lintas selama aksi unjuk rasa berlangsung, Kepolisian sudah menyiapkan lahan parkir untuk para pengunjuk rasa. Sementara untuk pengalihan arus, kata Argo, “Sifatnya situasional.” 

Sebelumnya, Organisasi masyarakat yang tergabung dalam Presidium Alumni 212 akan melakukan aksi 287 pada Jumat 28 Juli 2017. Aksi tersebut ditujukan sebagai penolakan terhadap Perppu No.2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.

Aksi ini sebelumnya direncanakan diadakan di Istana Negara setelah salat Jumat di Istiqlal. Namun, mereka telah mengubah rute dan tidak jadi long march ke Istana.

Ketua Presidium Alumni 2012 Slamet Ma’arif mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepolisian untuk aksi ini. Ia menilai, Perppu tentang ormas sangat mengkhawatirkan demokrasi.

“Perppu pembubaran ormas ini kami concern, karena khawatir kalau ini bergulir, maka akan muncul rezim diktator baru,” ujar Slamet. —Rappler.com

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!