Pekerjaan rumah di sektor mikro hantui ekonomi Indonesia

JAKARTA, Indonesia  – Defisit fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 2,6% harus diwaspadai, karena menunjukkan masih ada masalah krusial dalam ekonomi Indonesia. Masalah lain adalah kualitas pertumbuhan ekonomi makro dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.  

“Hal-hal yang bersifat mikro seperti ongkos logistik, produksi pangan, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah, tidak otomatis selesai dengan kondisi makro yang baik,” kata Bayu Krisnamurthi, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), ketika dikontak Rappler, Senin, 19 Juni 2017

Bayu yang juga mantan wakil menteri perdagangan itu menanggapi Laporan Triwulan Bank Dunia tentang Perekonomian Indonesia yang diluncurkan pada 15 Juni 2017, di Jakarta. “Saya setuju dengan penilaian Bank Dunia bahwa kondisi makro ekonomi Alhamdulillah berjalan baik dan mempertahankan tren positif dalam 10 tahun terakhir,” kata Bayu.

Memulai 2017 dengan positif

Dalam laporannya, Bank Dunia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia memasuki tahun 2017 dimulai dengan pijakan yang kuat, dibantu oleh lingkungan global yang lebih mendukung dan kondisi fundamental dalam negeri yang membaik. Pertumbuhan PDB riil  diproyeksikan meningkat dari 5,2% tahun  2017 menjadi 5,3%  pada tahun 2018.

Bank multilateral itu mencatat bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil menguat menjadi 5,0% (tahun-ke-tahun) pada triwulan pertama tahun 2017, dibandingkan dengan 4,9%  pada triwulan sebelumnya.  

Hal ini didorong oleh pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor. Sementara inflasi meningkat karena kenaikan tarif listrik, namun inflasi ini masih relatif rendah. Kebijakan moneter terus bersifat akomodatif.

Bank Dunia mengingatkan bahwa  ketidakpastian kebijakan global dan ancaman proteksionisme yang meningkat di beberapa negara masih menimbulkan risiko merugikan yang signifikan terhadap pemulihan baru-baru ini dalam perdagangan dunia.

Pemulihan harga komoditas global yang terus berlanjut telah membantu meningkatkan penerimaan ekspor dan fiskal, namun harga, terutama batubara, diperkirakan akan menurun pada tahun 2018.

“Peningkatan penilaian Standard & Poor adalah pengakuan signifikan atas kemajuan yang dibuat oleh Pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan dan kredibilitas fiskal. Harga komoditas memberi beberapa dukungan. Namun, Indonesia harus terus mencapai kemajuan dalam reformasi struktural. Upaya yang dilakukan secara terus-menerus tetap penting untuk memperluas potensi ekonomi dan membuat negara ini mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas,” kata Rodrigo A. Chaves, Kepala PerwakilanBank Dunia untuk Indonesia.

Bank Dunia mengkritisi situasi penanaman modal asing. Pemerintah akan semakin menghadapi pilihan-pilihan sulit untuk menangani reformasi struktural yang penting namun mungkin tidak populer. Secara khusus, laporan ini menunjukkan bagaimana pembatasan terhadap penanaman modal asing (PMA) merupakan hambatan bagi arus masuk PMA ke Indonesia.

“Penanaman modal asing secara langsung belum memberi kontribusi yang cukup untuk meningkatkan potensi pertumbuhan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia, serta pertumbuhan produktivitas. Oleh karena itu, Pemerintah harus mengevaluasi ulang pembatasan, terutama bagi sektor-sektor yang tercantum di dalam daftar negatif investasi, untuk mendorong lebih banyak masuknya PMA,” kata Hans Anand Beck, Acting Lead Economist untuk Bank Dunia di Indonesia, dalam laporan itu.

Banyak masalah di sektor mikro

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe mengatakan, laporan Bank Dunia menunjukkan skala prioritas pemerintah pada ekonomi makro, termasuk menekan inflasi semaksimal mungkin.  “Soalnya beban belanja infrastruktur negara kita luar biasa besar,” ujar Juan Adoe, kepada Rappler.

Di sektor ekonomi mikro, masih banyak masalah.  “Secara teknis dalam kebijakan ekonomi masih belum sinkron dan holistik antar kementerian sektoral,” kata Juan Adoe.  Beberapa sektor dan regulasi yang mengaturnya masih berbenturan. Juan memberi contoh sektoer perbankan dengan sektor industri, sektor pertanian dengan kehutanan dan lingkungan hidup, UU Bank Indonesia dan kebijakan perpajakan, UU Perdagangan dan UU Perindustrian.

“Semua masalah yang ada di sektor ekonomi mikro hanya bisa diatasi dengan program mengatasi kesenjangan ekonomi, meningkatkan produksi dalam negeri, pembiayaan permodalan ekonomi yang lebih masif dan keberpihakan kepada industri nasional,” ujar Juan Adoe.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Suryani Motik mengatakan pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menyerap kebutuhan lapangan pekerjaan.  “Seharusnya minimal pertumbuhan ekonomi 6%.  Selama belum mencapai angka itu, ekonomi masih fragile.  Daya beli lemah.  Terlalu banyak regulasi.  Pajak terlalu kencang.  Kurang pas dalam kondisi ekonomi sulit,” kata Yani Motik.

Kalkulasi yang selama ini menjadi patokan para ekonom,  setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1%, menambah lapangan pekerjaan untuk 260 ribu orang.  Di sisi lain, menurrut Badan Pusat Statistik,  setiap tahun jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 1,4 %, yaitu sekitar 3 juta orang.  

Dalam keterangan resmi kepada media, Bank Dunia tidak menyinggung dampak dari serangkaian Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo.  Pada hari yang sama dengan peluncuran Laporan Bank Dunia ini, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi seri ke-15. Paket kali ini mengatur tentang aspek logistik, termasuk perkapalan dan asuransinya. 

Bayu Krisnamurthi menilai bahwa ada jeda waktu antara peluncuran setiap paket kebijakan ekonomi dengan implementasi di lapangan.  “Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kinerja positif sebagaimana yang dilaporkan Bank Dunia, adalah dampak dari paket-paket kebijakan yang diluncurkan sebelumnya,” ujar Bayu. – Rappler.com