Berita hari ini: Senin, 21 Agustus 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Senin, 21 Agustus 2017.

KPK tangkap empat orang di PN Jaksel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2017.

“Hari ini tim melakukan operasi tangkap tangan terhadap unsur penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Penangkapan ini, Basaria melanjutkan, terkait dengan transaksi dalam sengketa perdata yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Informasi lebih lanjut akan kami sampaikan berikutnya,” kata Basaria. Baca berita selengkapnya di sini.

Istana: Presiden Jokowi tidak tersinggung dengan doa Tifatul Sembiring

Staf khusus Presiden bidang komunikasi, Johan Budi mengatakan jika Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak merasa tersinggung atas doa yang disampaikan oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring pada sidang tahunan MPR di Senayan pada Rabu, 16 Agustus. Saat itu, Tifatul mendoakan agar badan Jokowi yang kurus menjadi lebih gemuk.

“Presiden tidak tersinggung. Biasa saja,” ujar Johan yang ditemui di Istana Kepresidenan.

Walau mengaku bahwa Jokowi tidak tersinggung, tetapi Johan menyebut memang belum pernah membahas soal doa yang disampaikan oleh Tifatul itu. Tetapi, ia yakin Jokowi tidak mempermasalahkan doa itu.

“Menurut saya, Presiden biasa saja,” katanya lagi.

Sementara, Presiden PKS Sohibul Iman meminta maaf kepada publik jika doa yang disampaikan oleh Tifatul dianggap tidak etis. Sohibul mengaku yakin jika doa Tifatul disampaikan secara tulus dan tidak memiliki makna yang aneh. Selengkapnya baca di sini.

Pesan Jusuf Kalla bagi diaspora: Jangan ikuti jejak Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla memberi pesan khusus kepada para diaspora dalam pertemuan tingkat tinggi para diaspora di sebuah hotel di area Kuningan. Secara khusus, ia meminta agar para diaspora tidak mengikuti jejak Johannes Marliem yang baru-baru ini tewas di Los Angeles.

Menurut JK, Johannes memiliki kelompok yang ingin merampok bangsa Indonesia.

“Dia ternyata mau merampok bangsa ini, merampok keuangan negara ini,” ujar JK.

Ia mengatakan diaspora tidak seharusnya berkomplot untuk merampok kekayaan negara dengan ilmunya. JK mengaku ingin para diaspora yang tersebar di berbagai penjuru dunia memberikan sumbangsih kepada negara terkait hal-hal positif yang membangun bangsa.

“Kita ingin dengan ilmu Anda (diaspora) membangun bangsa ini sebaik-baiknya,” kata JK.

Johannes yang diketahui Direktur Biomorf yang jasa perusahaannya digunakan dalam perekaman data KTP Elektronik. Dalam pembicaraan kepada media, ia pernah menegaskan bahwa kendati perusahaannya berbasis di Amerika Serikat, tetapi data kependudukan Indonesia tidak akan bocor, karena jaringan servernya berada di Medan Merdeka Utara.

Otoritas AS memastikan Johannes tewas akibat luka tembak di kepala. Sementara, terkait status kewarganegaraan Johannes, Kementerian Luar Negeri telah memastikan pria berusia 32 tahun itu sudah bukan lagi WNI sejak tahun 2014 lalu. Selengkapnya baca di sini.

Presiden akan batalkan kebijakan sekolah 8 jam

Peraturan Presiden (Perpres) tentang pendidikan karakter dari Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan membatalkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang sekolah delapan jam dan lima hari sepekan. 

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tersebut karena kebijakan Muhadjir menuai banyak kritik dari masyarakat. “Presiden mendengar soal kritik dan masukan,” kata Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.

Sebelumnya Mendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, yang memuat kebijakan kontroversial itu. Bila perpres nanti terbit, Permendikbud itu bakal tak punya kekuatan lagi. Baca berita selengkapnya di sini.

Istana: Presiden telah meneken Undang-undang Pemilu

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meneken Undang-undang Pemilu pada 16 Agustus 2017. Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Johan Budi.

“Presiden sudah tanda tangan RUU Pemilu, sudah diundangkan, dan sudah masuk Lembaran Negara,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 21 Agustus 2017.

Ia mengatakan, sebelum ditandatangani Presiden, ada beberapa koreksi terhadap draf UU tersebut.

Johan menjelaskan, sebelumnya draf itu sudah dibahas di DPR kemudian setelah berkoordinasi dengan DPR diundangkan pada 18 Agustus 2017.

“Artinya UU Pemilu sudah mulai berlaku. Itu UU Nomor 7 Tahun 2017,” katanya. Ia berharap seluruh elemen dan komponen yang berkaitan dengan pemilu agar segera bekerja karena batas waktunya semakin dekat. Baca berita selengkapnya di sini.

Pembatasan motor di Jalan Rasuna Said dan Jenderal Sudirman ditentang

Rencana pemerintah melarang sepeda motor melintas di Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman mendapat respon negatif dari masyarakat. Mereka menilai aturan baru ini tidak akan efektif mengurai kemacetan.

“Menurut saya itu bukan solusi untuk mengurangi kemacetan. Harapannya bisa dikaji ulang,” kata seorang warga bernama Sahat Girsang (37 tahun).

Selain tak akan efektif mengurai kemacetan, Sahat juga menganggap aturan tersebut justru akan menyusahkan banyak orang. Sebab banyak pegawai di sekitar Jalan Rasuna dan Jalan Jenderal Sudirman adalah pengguna ojek online.

Aturan uji coba pembatasan motor di kawasan Jalan Rasuna Said dan Jalan Jenderal Sudirman rencananya akan dilaksanakan pada 12 September hingga 10 Oktober 2017. Baca berita selengkapnya di sini.

PKS meminta maaf atas doa yang disampaikan Tifatul Sembiring

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, meminta maaf kepada publik atas doa yang diucapkan oleh salah satu anggotanya, Tifatul Sembiring pada pidato tahunan sidang MPR, Rabu 16 Agustus. Saat itu, Tifatul berimprovisasi dan menambahkan kalimat yang memohon agar Tuhan menggemukan tubuh Presiden Joko Widodo.

“Beri petunjuklah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, gemukkanlah badan Beliau ya Allah,” ujar Tifatul di Kompleks Parlemen Senayan.

Ketika mendengar doa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut, beberapa anggota Dewan nampak tersenyum. Namun, di media sosial, doa yang disampaikan Tifatul pekan lalu direspons dengan cemoohan. Warga net menganggap doa tersebut berisi penghinaan terhadap Presiden di forum resmi.

Ketika diprotes pun, Tifatul terlihat membela diri dan mengaku tidak ada niat buruk dalam doanya itu. Melihat respons publik itu, Sohibul meminta maaf kepada publik.

“Kami pertama, jika itu dianggap tidak pantas oleh publik memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian, yang kedua, kami menilai itu doa yang luar biasa karena mendoakan kebaikan bagi bangsa ini, termasuk juga kesehatan Pak Jokowi dan Wakil Presiden,” kata Sohibul di kantor DPP PKS.

Ia mengakui dengan adanya kalimat yang ditambahkan sendiri oleh Tifatul di naskah doa terkesan doa yang dipanjatkan terkesan tidak serius. Tetapi, Sohibul meyakinkan publik bahwa doa yang disampaikan Tifatul pada Rabu kemarin benar-benar tulus. Selengkapnya baca di sini.

PPATK temukan dana jemaah First Travel digunakan untuk membeli aset pribadi

Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) telah secara proaktif memantau transaksi beberapa rekening yang terkait biro perjalanan umrah First Travel. Hasilnya, mereka menemukan dana tersebut juga digunakan untuk membeli aset pribadi.

“Semenjak kasus ini bergulir, PPATK telah secara proaktif melakukan penelitian terhadap puluhan rekening terkait First Travel di beberapa bank. Dari hasil penelitian sementara, diketahui bahwa dana yang disetorkan calon jemaah umrah selain digunakan untuk memberangkatkan umrah, juga digunakan untuk kepentingan pembelian aset-aset pribadi,” ujar Wakil Kepala PPATK, Dian Erdiana Rae.

Ia mengatakan PPATK siap bekerja sama dengan Polri jika dibutuhkan data terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari dana jemaah First Travel. Oleh sebab itu, PPATK masih menunggu pernyataan resmi dari Polri.

“Sampai dengan saat ini, kami belum menerima permintaan bantuan polisi. Tapi, kami siap jika diminta bantuannya,” kata dia.

Ia menambahkan, hasil akhir penelusuran dan analisa PPATK segera diserahkan kepada kepolisian. Termasuk aspek-aspek pencucian uang yang dituduhkan kepada pihak First Travel.

Sementara, beberapa calon jemaah korban dugaan penipuan First Travel meminta pemerintah turun tangan membantu pengembalian dana jemaah yang sudah disetorkan. Perwakilan jemaah, Asro K. Rokan, juga meminta PPATK dilibatkan dalam menelusuri aliran dana nasabah.

“Sebab, sulit diterima akal sehat, dana dari rekening Andika tersisa di bawah Rp 5 juta. Padahal, jika dihitung, puluhan ribu calon jemaah, paling tidak dana di rekening mencapai ratusan miliar,” kata Asro.

Asro dan keluarga telah melunasi seluruh ongkos umrah sebesar Rp 186 juta pada 14 Juni 2016. Semula, ia dijanjikan akan diberangkatkan pada periode Desember 2016 – Mei 2017. Namun, hingga saat ini, janji itu belum terpenuhi. Sementara, First Travel justru sulit dihubungi ketika diminta untuk mengembalikan dana. Selengkapnya baca di sini.

– Rappler.com