Mimpi satu desa satu lapangan bola

JAKARTA, Indonesia—Prestasi sepakbola Indonesia memang sedang tak bagus. Ditambah konflik internal antara pemerintah dan Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI). Persepakbolaan tanah air pun makin runyam. 

Namun di sela kerumitan itu, ada setitik harapan yang dijanjikan oleh dua kementerian. Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sedang mempersiapkan program satu lapangan bola untuk satu desa. 

Kapan program ini akan diluncurkan? 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan program ini sudah jalan.

“Pertama di Riau,” katanya saat dikunjungi Rappler pada Jumat, 8 Mei kemarin di kantornya. 

Namun, Kementerian Olahraga saat ini menemui kendala, karena konflik yang melanda internal PSSI.

(BACA: Menpora vs PSSI: Melawan belut sepakbola) 

Menteri Olahraga Imam Nahrawi memutuskan fokus membenahi carut-marut di tubuh persatuan sepak bola setanah air tersebut setelah La Nyalla Mattalitti menjabat sebagai pimpinan.  

Peran Kementerian Tata Ruang di mana?

“Kami yang menyediakan sertifikatnya, tidak perlu biaya gratis,” kata Ferry.

Menurut dia, yang harus dipikirkan saat ini adalah dana untuk mengubah lapangan menjadi stadion sepak bola yang layak untuk warga desa. 

“Itu yang memerlukan dana, mungkin bisa diambil dari dana desa,” katanya. Namun terkait dana masih akan dibicarakan lebih lanjut.  

Apakah Kementerian Olahraga sudah siap?

Menurut Deputi V Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, program itu belum diluncurkan sampai hari ini.

“Harusnya Mei akhir ini sudah dimulai satu lapangan itu,” katanya pada Rappler. “Sejelek-jeleknya Juni sudah kami jalankan.”

Jika kementerian masih tak sanggup memenuhi target Juni, maka Nahrawi dan jajarannya akan mulai membangun lapangan sepak bola di sekitar Jakarta terlebih dahulu. 

“Cuma butuh lapangan yang sederhana, tak perlu mahal” 

Kritikus bola Sumohadi Marsis memberikan masukan kepada kedua kementerian. Ia mengatakan sebenarnya ini bukan program baru, namun pelaksanannya lamban. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyederhanakan cetak biru pengadaan lapangan di setiap desa ini. 

Rekomendasi pertama dari Sumohadi, lapangan tak harus berukuran standar internasional, yakni 70 x 110 meter persegi. “Sesuaikan dengan tanah yang ada,” katanya pada Rappler, Minggu, 10 Mei. 

Lapangan bola juga tak perlu dilengkapi tribun, karena pembangunannya memerlukan banyak biaya. Yang perlu diperhatikan pemerintah antara lain, ruang ganti baju pemain. Itu pun tak harus mewah.

“Kalau di desa pemain biasanya sudah ganti pakaian bola di rumah masing-masing,” katanya. 

Pemerintah juga jangan lupa membeli bola dalam jumlah yang banyak dan berkualitas. Sehingga para pemain bisa berlatih bergantian. Perlu juga, kata Sumohadi, memberi seragam pada warga desa. Sekali lagi tak perlu mahal.  

Jika rencana penyederhanaan ini bisa dilakukan, kata Sumohadi, bukan hanya lapangan bola tiap desa yang bisa dibangun, tapi juga lapangan cabang olahraga lain, seperti bulu tangkis. Kamu setuju? —Rappler.com