Apa kata kritikus KPK tentang visinya menjadi pimpinan?

JAKARTA, Indonesia — Dua calon ini disebut sebagai kritikus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tapi nama mereka ada di daftar calon pimpinan lembaga anti-rasuah tersebut.

Siapa saja mereka, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang mereka tawarkan untuk memperkuat KPK? 

Rappler mewawancarai politisi Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Ahmad Yani dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende di sela-sela tes obyektif dan pembuatan makalah di gedung Sekretariat Negara, Cipete, Rabu, 8 Juli. 

Ahmad Yani dan ide UU Penyadapan

Dalam catatan media, Ahmad Yani pernah memprotes KPK karena ponselnya disadap. Menurutnya, penyadapan itu telah merampas haknya untuk berpendapat. 

“Apa salah saya sehingga HP saya disadap?” katanya pada 2013 silam, seperti dikutip Liputan6. 

Ahmad Yani merupakan salah satu anggota dalam Komisi III DPR RI bidang hukum yang getol menyuarakan perubahan dalam Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang KPK untuk diharmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR pada September 2012. 

Dalam draf Komisi III itu, secara tegas DPR ingin menghilangkan fungsi kewenangan penuntutan KPK, penyadapan harus seizin pengadilan, dan pembentukan dewan pengawas KPK.  

Misi ini ternyata dilanjutkan oleh Ahmad Yani. Dalam wawancara dengan Rappler hari ini, ia kembali mengungkapkan bahwa penyadapan perlu diundang-undangkan secara khusus. 

“Saya dari dulu menginginkan penyadapan harus diatur dalam undang-undang sendiri, karena yang melakukan penyadapan bukan hanya KPK, tapi juga kepolisian, Badan Narkortika Nasional,” katanya. 

Ia berpendapat, selama ini penyadapan dilaksanakan tanpa mengindahkan rambu-rambu tertentu. “Perlu SOP (Standard Operating Procedure) yang jelas yang diatur dalam ketentuan perundang-undanangan, supaya tidak terjadi abuse of power,” katanya.  

Yotje Mende ingin pimpinan KPK tidak emosional

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende adalah salah satu figur senior dari Mabes Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1981.

Ia dikenal sebagai perwira polisi yang fokus berkarir sebagai seorang reserse. Setelah lulus akademi, Yotje langsung menjadi Serse Kepolisian Wilayah 96 Yogyakarta, Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Ia sempat menjabat sebagai Kepala Subdirekorat Tindak Pidana Narkotika Direktorat Serse Korserse Polri dan Kepala Unit I DIrektorat Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, hingga kemudian ditunjuk menjadi orang nomor satu di Polda Papua. 

Dalam wawancara dengan Rappler hari ini, ia mengungkapkan bahwa secara personal seorang pimpinan KPK harus berpegang pada etika dan moralitas, serta tidak emosional. 

Ia mengkritisi pimpinan KPK non-aktif Abraham Samad yang menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (saat ini menjabat Wakapolri) sebagai tersangka kasus dugaan rekening gendut.  

“Kalau saya melihat di sini terbawa emosional, karena ‘saya’ berkuasa. Padadahal kasus itu sudah diproses, kenapa tidak dilakukan supervisi, kenapa tidak ada koordinasinya, tiba-tiba jadi tersangka, tapi bukti permulaannya tidak cukup,” kata Yotje. 

Ia menyebut faktor emosional itu seharusnya tidak ada.

“Yang harus diterapkan adalah show on force institusi, dan bagaimana kita tidak sampai menyinggung institusi itu sendiri,” katanya.  

Pansel KPK: Rekam jejak akan dipertimbangkan

Menanggapi beragam visi dari calon pimpinan KPK ini, Ketua Panitia Seleksi Destry Damayanti menegaskan rekam jejak peserta akan dipertimbangkan, termasuk mereka yang menurut publik punya rekam jejak yang dianggap bisa melemahkan KPK.

“Itu menjadi suatu pertimbangan, karena kami juga meminta tanggapan masyarakat. Jangan kita pilih orang yang tidak baik dan gampang dijatuhkan,” katanya. 

Pansel ke depannya ingin pimpinan KPK memiliki kemampuan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan mengembalikan kewibawaan lembaga anti rasuah tersebut. —Rappler.com