Gereja: Pemerintah ikut pelihara rasisme terhadap orang Papua

JAKARTA, Indonesia ­– Para pemimpin gereja di Papua menilai Pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo tidak hanya gagal melindungi hak-hak orang Papua tetapi juga memelihara rasisme terhadap mereka.

“Dalam setengah tahun ini, kami amati telah terjadi berbagai peristiwa dan tindak-tanduk pihak penguasa yang memposisikan umat kami semakin tidak berdaya, dan memicu terjadinya krisis kemanusiaan,” kata mereka dalam siaran pers yang diterima Rappler.

Mereka mengkritik ketidakpedulian Jokowi terhadap kematian 60 orang anak dan orang dewasa di Mbua, Kabupaten Nduga dari Oktober 2015 sampai Maret 2016 dan menuduh kunjungan Jokowi ke Papua hanya politik pencitraan.

“Pada bulan Februari, di tengah berlangsungnya wabah, Pesiden Jokowi sempat berkunjung ke Kabupaten Nduga (Keneyam) selama hampir satu jam, namun sayang presiden tidak sedikitpun berbicara tentang kematian yang menimpa umat kami di sana. Beliau hanya sibuk membicarakan pembangunan jalan raya yang dikerjakan oleh pasukan TNI.”

Sejak dilantik pada Oktober 2014, Jokowi telah mengunjungi Papua beberapa kali dan menjanjikan berbagai proyek pembangungan kepada masyarakat Papua, termasuk pembangunan pasar khusus untuk ibu-ibu dari etnis Papua.

Tetapi para pemimpin agama itu menilai kunjungan-kunjungan tersebut hanya bagian dari politik pencitraan “mengingat sejumlah pernyataan seperti membebaskan wartawan asing mengunjungi Papua belum ada bukti hingga saat ini”.

“Upaya pencitraan juga terlihat dalam pembangunan Pasar Mama-Mama Papua. Bahkan satu gedung pasar yang dibangun di Sentani oleh tim Jokowi, yang awalnya dikatakan diperuntukkan bagi Mama-Mama Papua, saat ini dibiarkan kosong begitu saja tanpa peruntukan yang jelas,” kata mereka.

Jokowi meresmikan pembangunan Pasar Mama-Mama Papua itu bulan April 2016.

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Presiden GIDI Pendeta Dorman Wandikbo, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pendeta Socratez Sofyan Yoman, dan Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pendeta Benny Giay.

Socratez mengatakan kepada Rappler pada Kamis, 18 Agustus, bahwa orang Papua merasa hak-hak mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya. “Ketika mereka menuntut hak mereka, mereka ditangkap. Negara betul-betul tidak hadir untuk mereka,” kata Socratez.

Mereka juga menyoroti pernyataan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang meminta anggota United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke Pasifik dan panggilan “monyet” terhadap mahasiswa Papua di Yogyakarta pertengahan Juli lalu.

“Sangat disayangkan bahwa tidak ada tanggapan yang berarti dari negara dan aparatnya untuk memproses (mereka yang melakukan tindakan rasial) sesuai hukum yang berlaku,” kata mereka. 

“Negara ikut memelihara rasisme terhadap orang Papua,” kata siaran pers tersebut.

Pada 1 Juli 2016, Kapolda Papua Paulus Waterpauw mengeluarkan maklumat yang, antara lain, menyebut kelompok sipil pro-referendum KNPB, NRFPB, IPWP, PRD, TPN, OPM dan ULMWP sebagai organisasi separatis yang harus dilarang.

Menurut para tokoh agama itu, maklumat tersebut melanggar hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi politik secara terbuka dan melanggengkan perlakuan diskriminatif yang dialami masyarakat Papua.

“Kami saksikan perlakuan yang tidak adil dalam aksi demo damai. (Kelompok) Bara (Barisan Rakyat) NKRI dikawal oleh TNI dan Polri sampai di depan Kantor DPR Papua, sementara KNPB (Komite Nasional Papua Barat) dan unsur masyarakat Papua dihadang  di jalan-jalan, ditahan, diteror, ditembak, dan lain-lain,” kata Benny Giay pada Kamis malam. – Rappler.com