Polri bantah mutasi pejabat Polda Jabar akibat kasus KKR Natal

BANDUNG, Indonesia — Sejumlah pejabat tinggi kepolisian mengalami pergantian posisi, pada Selasa, 13 Desember. Termasuk di antaranya adalah Irjen Pol Bambang Waskito yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat menjadi Kapolda Sulawesi Utara.

Selain Bambang, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Winarto juga dimutasi menjadi Dirlantas Polda Sulawesi Selatan. Rotasi tersebut tertuang dalam telegram bernomor ST/2987/XII/2016 tanggal 12-12-2016

Pergantian dua pejabat tinggi di wilayah Jawa Barat itu memunculkan rumor hal itu terkait dengan insiden pembubaran kegiatan ibadah Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Jalan Taman Sari, Bandung, pada Selasa pekan lalu, 6 Desember.  

Namun rumor itu dibantah oleh pihak kepolisian. 

“Ya, enggak lah,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Martinus Sitompul saat dihubungi Rappler, Selasa, 13 Desember.

Ia menjelaskan, pergantian kedua pejabat Polri itu merupakan mutasi biasa untuk pengembangan karier dan menjelang masa purnabakti.

“Merupakan mutasi yang biasa. Tour of duty dan tour of area untuk pengembangan karir dan ada juga yang memasuki masa purnabakti,” kata Martinus.

Ia mengatakan, selain Bambang dan Winarto, juga ada puluhan pejabat polri lainnya yang juga dimutasi.

Winarto sendiri terbilang singkat memimpin kepolisian di level Kota Bandung ini. Ia resmi menjabat sebagai Kapolrestabes Bandung pada 4 Mei 2016. Posisinya nanti akan digantikan oleh Kombes Pol Hendro Pandowo yang kini menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri.

Sama halnya dengan Winarto, Bambang menjabat posisi Lodaya satu dalam kurun waktu yang pendek. Ia dilantik sebagai Kapolda Jabar pada 31 Mei 2016. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan disebut akan menggantikan posisi Bambang.

Sebelumnya, puluhan anggota organisasi masyarakat Pembela Ahlus Sunnah (PAS) menghentikan KKR Natal di Gedung Sabuga, pada 6 Desember silam.

Aksi tersebut menuai kecaman masyarakat yang menilai tidak seharusnya pihak kepolisian membiarkan ormas melakukan dugaan pembubaran terhadap kegiatan ibadah agama lain. —Rappler.com