Sandiaga: Pemprov DKI belum berencana merevisi UMP Jakarta

JAKARTA, Indonesia — Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya belum berencana merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3,6 juta. Pasalnya, ekonomi Ibu Kota cenderung tidak stabil pada akhir-akhir ini. 

“Ini kami terus buka komunikasinya. Pak Gubernur sudah beberapa kali memerintahkan saya untuk komunikasi dengan pakar dan serikat pekerja,” kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin 13 November 2017.

Sandi mengatakan pemerintah provinsi belum bisa mengakomodasi permintaan serikat buruh untuk merevisi UMP DKI 2018. Mereka meminta UMP DKI Jakarta yang semula Rp 3,6 juta dinaikkan menjadi sebesar Rp 3,9 juta pada 2018. 

“Tadi Pak Kwik (Kian Gie) juga sampaikan bahwa ekonomi sedang sangat-sangat lemah. Kami justru antisipasi gelombang PHK ke depannya yang masif sekali,” kata Sandi.

Terlebih, kata Sandi, akan ada teknologi yang akan menggantikan tenaga manusia, terutama di sektor ritel dan perbankan. Karena itu, Sandi melanjutkan, pihaknya harus mencermati tuntutan serikat buruh demi menjaga kestabilan ekonomi DKI Jakarta.

“Jadi ini sebuah fenomena ekonomi dan Pemprov ingin hadir untuk memberikan bantuan untuk memastikan biaya belanja sehari-hari dari kawan buruh itu bisa terbantukan,” jelas Sandi. 

Guna meringankan hal tersebut, Sandi mengatakan pihaknya tengah menggodok subsidi dengan PD Pasar Jaya dan TransJakarta. Upaya tersebut diharapkan bisa membantu para buruh dalam mencukupi kebutuhan pangan dan transportasinya. 

“Kami akan ada intervensi. Terus juga dengan biaya transportasinya yang di beberapa daerah mencapai 30 persen, kami sudah perintahkan dan segera akan diumumkan bentuk kartu TransJakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi untuk buruh di Jakarta,” tandas Sandi. —Rappler.com