Setahun lengser, SBY curhat disuruh ‘diam saja’ di media sosial

JAKARTA, Indonesia — Pasca dilantiknya Joko “Jokowi” Widodo sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 yang lalu, mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi tidak memiliki jabatan apapun di pemerintahan.

Meskipun begitu, SBY kerap kali masih mengemukakan pendapatnya terkait isu-isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan, seperti kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), atau pertimbangan Indonesia untuk bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik (TPP).

Sebagai presiden yang memimpin negeri ini selama 10 tahun, ia merasa memiliki pengalaman yang dapat dijadikan bahan pelajaran untuk pemerintah pada saat ini.

Namun menurutnya, ada pihak yang mengatakan bahwa kritik dan saran yang disampaikan oleh SBY melalui akun media sosialnya merupakan tanda bahwa mantan presiden RI tersebut mengalami post power syndrome.

“Kalau SBY merasa sangat perlu untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya di dalam negeri, SBY lakukan melalui Twitter dan Facebook. SBY memilih untuk menggunakan bahasa yang santun dan terukur meskipun bisa tajam,” tulisnya dalam status Facebook di akun resminya baru-baru ini.

Meski demikian, SBY curhat bahwa masih ada saja pihak-pihak yang tidak suka dengan pendapatnya —atau bahkan tidak suka dengan cara SBY menyatakan pendapat melalui media sosial.

“Ada yang mengatakan SBY mengalami post power syndrome dan meminta SBY untuk ‘diam saja’. Bahkan, belakangan ini SBY juga menerima pesan yang kurang menyenangkan dari lingkar kekuasaan. SBY sedih, karena untuk berbicarapun nampaknya tidak leluasa, sesuatu yang tak pernah dilakukan SBY ketika ia memimpin Indonesia selama 10 tahun dulu,” ungkapnya. 

//

Apa saja saran dan kritik yang SBY lontarkan terhadap pemerintahan Jokowi ini? Berikut yang berhasil kami rangkum:

1. Kebijakan kenaikan harga BBM

SBY mengaku diinformasikan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rencana menaikkan harga BBM.

Ia merasa hal tersebut merupakan wewenang pemerintah sepenuhnya, namun pemerintah wajib menjelaskan alasan kenaikan tersebut kepada masyarakat.

Saya terima bnyk pertanyaan/mentions dr publik soal kenaikan BBM. Kebetulan pk 08.10 malam ini saya terima telepon dr Wapres @Pak_JK . *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 17, 2014

Wapres beritahu bahwa pemerintah akan naikkan harga BBM. Saya katakan, menaikkan harga BBM adalah wewenang pemerintah. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 17, 2014

Tapi pemerintah wajib jelaskan kepada rakyat mengapa harga BBM dinaikkan. Itu jawaban saya sbg respons atas telepon @Pak_JK . *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 17, 2014

Selain itu, pemerintah harus jelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu serta dari mana dana itu diambil. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 17, 2014

Saya berpendapat, jika dana kompensasi itu diambil dari APBN, maka pemerintah wajib jelaskan kpd DPR RI sbg bentuk pertanggungjawaban. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) November 17, 2014 

 

2. Menghadapi gejolak ekonomi

SBY mengungkapkan bahwa dalam situasi ekonomi yang sedang terpuruk, pemerintah dan rakyat tidak boleh saling menyalahkan. Selain itu, SBY juga berbagi tips keluar dari krisis yang dikenal dengan “SBYnomics”.

Saya tetap mengikuti perkembangan situasi di tanah air, tmsk terjadinya gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah akhir-akhir ini. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Saya juga mencermati perbincangan masyarakat terhadap persoalan ekonomi terkini, tmsk sejumlah pernyatan pihak pemerintah. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Memang yg paling mudah adalah mencari “kambing hitam”, atau harus ada pihak yg disalahkan, terutama terkait jatuhnya rupiah kita. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Menyalahkah orang lain tak akan menyelesaikan persoalan. Itulah pelajaran yg saya petik selama dulu memimpin negeri ini. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Saya tak akan lupa, jasa para Menteri, Gubernur, Ekonom, Pebisnis & lain-lain, yg amat sering bersama sy mengatasi persoalan ekonomi. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Termasuk kebersamaan kita, siang & malam mengatasi gejolak minyak dunia th 2005 & 2008 & mengatasi krisis global th 2008 & 2009. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Atas keputusan, kebijakan & tindakan yg kita lakukan – tanpa menyalahkan orang lain – Alhamdulillah kita bisa selamatkan ekonomi kita. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Dlm situasi ini, pemerintah & rakyat tdk boleh saling salahkan apalagi cari kambing hitam. Selain tak etis, yg terpenting adlh solusi. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Skrg, sy ingin berbagi ilmu & pengalaman. Berikut bagaimana sy & para pembantu sy atasi krisis. Sebagian mengenalnya sbg SBYnomics. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Sebagai Ketua APEC th 2013, saya sampaikan bahwa semua “emerging economies”, tmsk Indonesia, menghadapi tantangan yg berat. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Tekanan ekonomi ini ada yg sifatnya global (akibat kebijakan Bank Sentral AS, turunnya pertumbuhan Tiongkok & stagnasi ekonomi Eropa). *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Ekonomi yg kurang cerah di Tiongkok, Jepang & Eropa bagaimanapun akan menurunkan peluang ekspor & investasi di Indonesia. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Itulah sebabnya selaku Presiden saya tetapkan pertumbuhan yg realistik – sekitar 5-6 %. Saya tahu situasi global, kawasan & nasional. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Saya tidak memberikan angin surga – ekonomi kita akan tumbuh tinggi hingga 7 %. Semua negara menurunkan angka pertumbuhannya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Saya setuju bhw subsidi yg tdk tepat harus kita pangkas, Karenanya harga BBM saya naikkan th 2013, jg tarif listrik & gas di th 2014. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Ketika terjadi kenaikan harga-harga, maka secara moral, sosial & ekonomi, pemerintah wajib membantu golongan miskin & tidak mampu. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Kebijakan subsidi memang tidak disukai Neolib & ekonomi yg kapitalistik, tetapi bagi saya tetap diperlukan. Ini soal keadilan sosial. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Dengan demikian, sektor riil tetap bergerak & tidak perlu ada PHK, karena barang & jasa yg dihasilkan perusahaan tetap dibeli rakyat. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Sektor riil & ekonomi mikro penting, tetapi tidak boleh mengabaikan ekonomi makro yg menjaga stabilitas & kesehatan ekonomi nasional. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Inilah garis besar kebijakan ekonomi yg saya pilih & jalankan ketika ekonomi kita mengalami tekanan. Ada alasan & “rationale-nya”. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Namun, jika kebijakan ini dianggap salah, silahkan dicari kebijakan yg lebih baik. Sepenuhnya hak Presiden Jokowi & pemerintahannya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Sekali lg, rakyat Indonesia jgn cepat salahkan pemerintah. Beri Pak Jokowi kesempatan & berikan pula dukungan utk atasi masalah ini. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

Tentu saja, pemerintah pun tak perlu gemar menyalahkan pihak lain. Sejak 20 Okt 2014 tugas & tanggung jawab sudah berada di tangannya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) December 17, 2014

 

3. Memerangi terorisme

Sebagai respons dari insiden yang terjadi di depan kantor majalah satir Charlie Hebdo di Paris, Perancis, SBY meminta agar pemerintahan Jokowi terus menjaga kerukunan dan toleransi, serta menanggulangi terorisme.

Seminggu ini dunia memanas, menyusul terjadinya kekerasan atas nama agama di Paris, yg mengakibatkan jatuhnya 17 korban jiwa. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) January 14, 2015

Untuk negeri kita, Indonesia, mari kita pastikan kehidupan antar umat beragama makin teduh, makin toleran & makin rukun. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) January 14, 2015

Selama 10 th yg lalu, dgn dukungan banyak pihak, saya bekerja keras utk menjaga kerukunan & toleransi, serta tanggulangi terorisme. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) January 14, 2015

Saya yakin Pak Jokowi juga akan lakukan hal yg sama. Mari kita dukung Presiden & pemerintah utk laksanakan tugas penting ini. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) January 14, 2015

 

4. Kemelut Polri vs KPK

SBY merasa bahwa Jokowi mampu mengatasi kemelut antara Polri dan KPK, yang terpenting adalah agar institusi Polri dan KPK segera kembali menjalankan tugasnya masing-masing.

Melalui Twitter, Facebook & SMS saya menerima banyak pertanyaan & permintaan utk ikut “membantu” mengatasi kemelut Polri-KPK. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 4, 2015

Lebih tepat & bijak jika saya tetap menahan diri & tidak ikut meramaikan kemelut ini, apalagi jika menambah rumitnya permasalahan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 4, 2015

Saya menilai persoalan ini tidak sangat rumit & solusinya pun tersedia. Saya juga yakin Presiden Jokowi akan bisa mengatasinya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 4, 2015

Yang penting, institusi Polri & KPK dapat diselamatkan & bisa kembali menjalankan tugasnya, terutama pemberantasan korupsi. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) February 4, 2015

 

5. Sengketa teritorial di Asia Timur & Laut Tiongkok Selatan

SBY memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memperkuat kerjasama ekonomi sekaligus mengelola konflik yang ada, sehingga dapat mencegah terjadinya benturan militer yang berbahaya.

Tantangan yg kita hadapi: permusuhan & konflik di kawasan, utamanya sengketa teritorial di Asia Timur & Laut Tiongkok Selatan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 29, 2015

Juga ketegangan & rivalitas antara Tiongkok & Amerika Serikat, yg bila tidak dikelola bisa menimbulkan dampak yg buruk. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 29, 2015

Namun, ada juga peluang yg bisa diambil: hubungan ekonomi antar negara yg makin saling tergantung & saling menguntungkan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 29, 2015

Tesis & rekomendasi saya – perkuat kerjasama ekonomi seraya kelola konflik yg ada, guna cegah terjadinya benturan militer yg berbahaya *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 29, 2015

Saya katakan kerjasama yg baik & saling menguntungkan bisa ditingkatkan, apalagi Presiden Jokowi juga sudah berkunjung ke Tiongkok. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) June 29, 2015

 

6. Penghinaan terhadap presiden

Menurut SBY, pemerintah tidak perlu berlebihan dalam menanggapi kritik dari masyarakat. Kalau pemimpin tidak mengetahui perasaan dan pendapat rakyat, hal tersebut bisa menjadi “bom waktu”.  Demokrasi perlu tertib, tapi negara tidak perlu represif.

Menanggapi apa yg sedang diperdebatkan masyarakat, penghinaan thdp Presiden, izinkan saya menyampaikan pandangan saya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Prinsipnya, janganlah kita suka berkata & bertindak melampui batas. Hak & kebebasan ada batasnya. Kekuasaanpun juga ada batasnya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Di satu sisi, perkataan & tindakan menghina, mencemarkan nama baik & apalagi memfitnah orang lain, tmsk kpd Presiden, itu tidak baik. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Di sisi lain, penggunaan kekuasaan (apalagi berlebihan) utk perkarakan orang yg dinilai menghina, tmsk oleh Presiden, itu jg tdk baik. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Penggunaan hak & kebebasan, tmsk menghina orang lain, ada pembatasannya. Pahami Universal Declaration of Human Rights & UUD 1945. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Dlm demokrasi memang kita bebas bicara & lakukan kritik, tmsk kpd Presiden, tapi tak harus dgn menghina & cemarkan nama baiknya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Sebaliknya, siapapun, tmsk Presiden, punya hak utk tuntut seseorang yg menghina & cemarkan nama baiknya. Tapi, janganlah berlebihan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Terus terang, selama 10 th jadi Presiden, ada ratusan perkataan & tindakan yg menghina, tak menyenangkan & cemarkan nama baik saya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Kalau saya gunakan hak saya utk adukan ke polisi (karena delik aduan), mungkin ratusan orang sudah diperiksa & dijadikan tersangka. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Andai itu tjd mungkin rakyat tak berani kritik, bicara keras.Takut dipidanakan, dijadikan tersangka.Sy jd tdk tahu apa pendapat rakyat *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Kalau pemimpin tak tahu perasaan & pendapat rakyat, apalagi media juga diam & tak bersuara, saya malah takut jadi “bom waktu”. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) August 9, 2015

 

7. Melawan asap

SBY menyampaikan pesan yang dititipkan oleh masyarakat Riau untuk pemerintah. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan asap diperlukan kepemimpinan, kesatuan komando, infrastruktur, dan pengerahan petugas. Selain itu hukum juga harus ditegakkan.

Saya tahu pemerintah tengah tangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri & petugas lain secara serius juga berupaya padamkan api & asap *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) September 14, 2015

Namun, karena ini amanah, pesan tsb saya sampaikan kpd pemerintah. Maaf Bapak Presiden, saya tidak punya niat buruk apapun *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) September 14, 2015

Masalah kebakaran hutan & asap cukup kompleks. Diperlukan kepemimpinan, kesatuan komando, alat peralatan & pengerahan petugas *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) September 14, 2015

Pencegahan & tanggung jawab daerah penting. Reaksi cepat pusat penting. Hukum mesti ditegakkan dgn tegas bagi yg lalai & membakar *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) September 14, 2015

 

8. Indonesia masuk TPP

SBY meminta agar pemerintah memikirkan dengan matang rencana keikutsertaan Indonesia di Kemitraan Trans-Pasifik (TPP). Karena adanya “hukum globalisasi”, Indonesia justru akan mengalami kerugian jika belum siap dan dipaksa masuk TPP.

Di media masa diberitakan, dulu “SBY tolak TPP”, kini “Jokowi dukung TPP”. Memang benar, dulu saya tidak setuju Indonesia masuk TPP. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Jika Indonesia merasa belum siap & dipaksa masuk TPP, maka justru negara kita akan dirugikan. Begitulah “hukum globalisasi”. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Jika tak siap, justru pasar kita akan kebanjiran barang & jasa negara lain, sementara ekspor kita tak bisa bersaing di luar negeri. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Sudah ada APEC ~ yg juga merupakan wadah kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Karenanya, dulu TPP belum jadi prioritas utama. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Tapi, Presiden Jokowi punya hak & bisa saja ubah posisi kita, & putuskan bergabung ke TPP ~ mungkin beliau sudah berjanji di Amerika. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Dgn niat baik, ijinkan saya menyarankan agar sebelum keputusan resmi & final diambil, sejumlah hal mesti dipastikan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Pastikan Indonesia mendapatkan keuntungan nyata ~ dlm pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja & pengurangan kemiskinan. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Mari kita jaga politik luar negeri bebas aktif. Serta all directions foreign policy. Cegah bersekutu dg 1 negara & berjarak dg yg lain *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Mari kita pastikan pula, dgn pihak manapun kita bekerjasama, kepentingan nasional Indonesia diatas segalanya. *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

Mari kita bantu Presiden Jokowi utk bisa mengambil keputusan dgn tepat & jernih, demi kepentingan bangsa & negara tercinta *SBY*

— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) October 30, 2015

 

—Rappler.com

BACA JUGA:

• Apa warisan SBY? Salah satunya peralihan kekuasaan yang bermartabat
• Ekonomi melemah, SBY ajak semua pihak bantu Jokowi
• Cucu ketiga Mantan Presiden SBY lahir