Papa banyak maunya

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meradang saat tahu namanya dicatut dalam peristiwa minta jatah saham PT Freeport Indonesia oleh seorang politisi. Namun Jokowi meresponnya dengan gurauan.

“Ada trending topic, ‘Mama minta pulsa’ diganti jadi ‘Papa minta saham’,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, Rabu, 18 November 2015. 

Peristiwa ini berbuntut pada pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said yang melaporkan Ketua DPR, Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Setya dituduh menjadi politisi yang terlibat dalam pencatutan nama Jokowi dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Kasus ini masih bergulir dan menjadi bola liar. Sebab, kasak-kusuknya permintaan jatah PT FI ini melibatkan sejumlah pejabat penting pemerintahan.

Tapi sekali lagi, peristiwa besar dalam politik ini dibungkus dengan candaan atau meme ‘Papa minta saham’. Tidak seserius kenyataannya.

Candaan ‘Papa minta saham’ pun belakangan dikait-kaitkan dengan pembelian helikopter kepresidenan. Sebab, tahun depan, Jokowi bakal punya helikopter untuk blusukan yang sudah masuk dalam anggaran pemerintah.

Sebagian netizen mempertanyakan pembelian helikopter Agusta Westland-AW101. Sebab rencana pembelian helikopter ini cukup senyap. Hingga akhirnya, muncul meme baru ‘Papa minta heli’.

Masyarakat yang menyaksikan peristiwa-peristiwa besar dan penting ini pun hanya bisa senyum tipis. Seperti menganggapnya hal yang sudah lumrah dan telah menjadi karakter dari pemerintahan.

Di mana letak kepentingan masyarakat dalam peristiwa-peristiwa seperti ini? Jawabannya tentu saja, belum ada atau barang kali tidak ada sama sekali.

Merespon persoalan dengan mengemasnya dengan candaan bisa jadi karena sudah saking banyak persoalan yang harus dihadapi. Persoalan satu belum selesai dipecahkan, lalu muncul segudang persoalan lainnya. Terus dan terus begitu, sehingga semua persoalan yang akan dihadapi, ya tak pernah serius ditanggapi. Cukup dibikin candaan.

Akan tetapi, yang perlu dicatat, proses pembangunan harus terus berjalan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan, bahwa banyak rencana-rencana yang mestinya dikerjakan pemerintah menjadi terhambat dengan konflik politik.

Dengan demikian juga, bukan berarti pemerintahan Jokowi-JK harus menegasi persoalan-persoalan yang menjadi perhatian publik. Ini merupakan persoalan yang perlu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan.

Namun, di tengah kekuatan kabinet kerja, pemerintahan Jokowi perlu mendistribusikan peranan. Singkatnya, papa (sebagai representasi pemerintahan) memang punya banyak keinginan, tapi harus melibatkan banyak pihak untuk menyelesaikannya. Sebab, penyelesaian segudang persoalan di tanah air ini akan menjadi ukuruan keberhasilan pemerintahaan saat ini. —Rappler.com

Baca Juga:

• Serangkaian kasus yang menyeret nama Setya Novanto
  
• Mungkinkah MKD berhentikan Setya Novanto karena kasus …
• Pro kontra helikopter baru Jokowi