Penerimaan pajak Rp 1.000 triliun jangan hambat perkembangan bisnis

JAKARTA, Indonesia — Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, realisasi penerimaan pajak Indonesia menembus angka Rp 1.000 triliun tahun ini.

Naiknya penerimaan pajak merupakan kabar baik bagi pemerintah karena artinya akan tersedia lebih banyak dana untuk melakukan pembangunan.

Meski demikian, pemerintah harus berhati-hati dan memastikan agar pungutan pajak tidak menjadi disinsentif bagi perkembangan bisnis di Tanah Air.

“Bagus (peningkatan penerimaan pajak), tapi sebaiknya pemerintah fokus pada mereka yang menghindari membayar pajak atau tax avoidance,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian kepada Rappler, Selasa, 29 Desember. 

“Jangan peningkatan penerimaan dikejar dengan pungutan-pungutan pajak yang justru menjadi disinsentif bagi pelaku usaha.”

“Nanti orang berpikir costly (banyak mengeluarkan biaya) berbisnis di Indonesia, jadi lebih baik gue ke negara lain yang pajaknya rendah. Akhirnya investasi turun, penyerapan tenaga kerja juga turun,” kata Dzulfian lagi. 

Kekhawatiran Dzulfian cukup beralasan. Berdasarkan data Bank Dunia, persentase pungutan pajak terhadap keuntungan bisnis komersial di Indonesia masih relatif tinggi dibanding sejumlah negara tetangga, meski menunjukkan tren penurunan. 

Jika persentase rata-rata untuk Indonesia sepanjang periode 2011-2015 adalah sebesar  29,7 persen, Thailand dan Singapura misalnya hanya sebesar 27,5 dan 18,4 persen.

Berikut data Bank Dunia selengkapnya: 

— Rappler.com

BACA JUGA: 

• Gali potensi penerimaan, Ditjen Pajak awasi media sosial
• Tiga poin utama RUU Pengampunan Pajak Nasional
• Hingga Juli, penerimaan pajak baru 41% dari target APBN-P 2015