JAKARTA, Indonesia  —  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diminta transparan soal pemungutan dana ketahanan energi yang dibebankan pada harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah tidak cukup hanya berdalih dengan dasar Undang-Undang.

“Pemerintah juga harus terbuka terhadap komponen biaya produksi BBM dan profit yang diambil, sehingga ada alasan harga BBM sekarang ditetapkan premiun Rp7.400 dan solar Rp6.700 per liternya,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, di Jakarta, Selasa, 29 Desember.

Hamid mengutip pendapat pengamat ekonomi, Ichsanudin Noorsy, yang mengatakan harga premium saat ini seharusnya Rp4.500. “Kalau ini benar, artinya ada selisih Rp2.900/liter, atau 39,2 persen,” katanya.

Para pengamat mengatakan mahalnya harga BBM disebabkan inefisiensi di PT Pertamina yang merupakan perusahaan BUMN. Sudah lama tuntutan untuk dilakukan efisiensi di PT Pertamina. “Juga tuntutan agar membuka hitung-hitungan harga BBM-nya ke publik, tak pernah dihiraukan oleh pemerintah maupun Pertamina,” kata Hamid.

“Pemerintah harus transparan bagaimana dana pungutan itu kelak akan dikelola dan dijamin tidak dikorupsi atau diselewengkan. Kementerian ESDM dan Pertamina pun harus menjelaskan bahwa harga jual BBM kepada rakyat itu rasional dan merupakan produk dari perusahaan yang efisien,” katanya.

Apalagi pemerintah sudah berani melikuidasi Petral yang selama ini dianggap makelar dan bagian dari ekonomi rente. Adanya makelar dan ekonomi rente akan membuat harga barang mahal dan tidak efisien, sehingga jika dihilangkan akan membuat harga menjadi murah.

“Tapi kenyataannya tak ada perubahan signifikan setelah likuidasi Petral. Ini harus dijelaskan ke publik, agar tidak tumbuh pemikiran bahwa Petral yang dilikuidasi hanya digantikan oleh “Petral baru” dan hanya berganti pemain,” katanya. —  Rappler.com

BACA JUGA

• Ekonom: Penurunan harga BBM bisa berdampak negatif terhadap
• Naik-turun harga BBM di era Jokowi
• Politik kenaikan BBM era Jokowi-JK