KPK-Polri jajaki kerja sama dengan bentuk “unit reaksi cepat”

JAKARTA, Indonesia  —  Pimpinan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat membentuk tim  gabungan yang dinamakan unit reaksi cepat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, tim gabungan memiliki tugas memetakan modus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah.

“Tim tersebut kemudian mengkaji bagaimana cara memperbaiki sistem penganggaran agar modus seperti itu tidak digunakan kembali,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.

Badrodin mencontohkan program bantuan sosial (Bansos) atau hibah yang kerap menjadi bancakan kepala daerah, salah satunya yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat Gatot Pudjo Nugroho memimpin.

“Bansos misalnya, itu harus diteliti. Ketentuannya harus bagaimana, siapa yang mengawasi, siapa yang verifikasi. Ini semua harus diteliti sistemnya sehingga ke depan tidak ada terjadi lagi kasus-kasus korupsi melalui bansos,” ujar Badrodin.

Contoh lain, yakni sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS). Badrodin mengakui bahwa proses perekrutan tersebut penuh dengan praktik kolusi dan nepotisme. Diharapkan, tim gabungan ini dapat menawarkan sistem yang lebih sempurna.

Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan, kerja sama semacam ini sangat baik dalam penegakan hukum. Apalagi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang membutuhkan ekstra tenaga.

“Ini semacam pilot project untuk menangani daerah-daerah yang banyak kasus korupsinya,” kata Agus Raharjo.  Sebelumnya, pimpinan KPK menemui pimpinan Polri di Kompleks Mabes Polri, Senin siang.

Pertemuan itu dihadiri komplit oleh pejabat kedua lembaga. Lima pimpinan KPK beserta para deputi hadir. Demikian pula Polri. Pertemuan yang berlangsung satu jam itu dan tertutup dari sorotan kamera pewarta.

“Tadi ada pimpinan KPK, mulai dari ketua, wakil ketua, komisioner hingga para deputi lengkap hadir di sini dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi,” ujar Badrodin setelah pertemuan yang berlangsung tertutup.

Badrodin mengaku sangat mengapresiasi pertemuan itu. Sebab, antarpenegak hukum memang harus ada kerja sama supaya aksi pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan dengan efektif.

“Antarlembaga penegak hukum punya kelebihan masing-masing. Alangkah baiknya jika sinergisitas seluruh aparat penegak hukum dilaksanakan dengan baik,” ujar Badrodin.

Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan,  komunikasi semacam ini sangat baik dalam rangka kerja pemberantasan korupsi. Tidak hanya dengan Polri, pihaknya juga akan bertemu lembaga penegak hukum lain.

“Besok kami akan ke Kejaksaan Agung, lalu ke Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan lain-lain. Ini wujud dari kerja sama itu,” ujar Agus.

Pertemuan tersebut digelar sekitar satu jam. Pertemuan itu boleh dibilang dihadiri komplit pejabat tinggi Polri dan KPK. Dari Polri, hadir Wakapolri Komjen Budi Gunawan dan jajaran setingkat eselon I. Demikian pula dari KPK. —   Rappler.com

BACA JUGA

• Nama 8 capim KPK yang diterima Presiden Jokowi
• Tiga poin penting revisi UU KPK dan kontroversinya
• Dua capim KPK terdeteksi miliki transaksi mencurigakan