SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia—Kelompok minoritas, termasuk Jamaah Ahmadiyah dan Syiah Sampang, meminta Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk menyelesaikan berbagai kasus yang masih menggantung bertahun-tahun.
“Kami mengirim surat dan meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami minta dua hal, penyelesaian kasus yang menggantung dan pecegahan konflik yang efektif (di masa depan,” kata Eva Sundari, anggota Kaukus Pancasila DPR pada Rappler, 15 Februari.
Menurut Eva, penyelesaian dua hal ini merupakan bukti negara hadir sesuai dengan nawacita Jokowi nomor 3, yakni toleransi, saat kampanye pemilihan presiden 2014.
Eva menambahkan saat ini pelaku kekerasan terhadap minoritas tidak saja kelompok intoleran, tetapi juga pemerintah, terutama pemerintah lokal.
“Secara keseluruhan tren (kekerasan) memburuk,” katanya.
Apa yang diinginkan kelompok minoritas dari Jokowi?
Eva mengatakan belajar dari kasus warga Ahmadiyah di Bangka, Bangka Belitung, yang “diusir” dari kediaman mereka 5 Februari oleh bupati atas tekanan kelompok Islam garis keras Hizbut Tahrir Indonesia, maka perlu ada panduan untuk pemerintah daerah.
“Harus ada panduan di dalam otonomi sehingga tidak mengganggu hak konstitusional warga, jangan seenaknya menginterpretasikan (undang-undang),” kata Eva.
Bukan hanya kelompok minoritas agama, tapi juga kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). “Mereka butuh hak hidup dan hak untuk umum,” katanya.
Bagaimana aplikasinya? “Misalkan nanti ada orang yang ngomong halal darahnya Ahmadiyah, itu seharusnya sudah ditangkap, wong itu perintah pembunuhan,” kata Eva.
Polisi, kata Eva, seharusnya bisa menggunakan surat edaran hate speech yang dikeluarkan oleh Kapolri.
Menurut Eva, sekarang adalah saat yang tepat untuk Jokowi merapihkan rujukan kosntitusi tersebut. Jangan sampai dilangkahi oleh peraturan lainnya seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia.
“Kalau fatwa bagus dan sesuai konstitusi ambil, kalau memporak-porandakan jangan diambil,” katanya.
Perlakuan setara
Sementara itu, Mubaligh Jamaah Ahmadiyah wilayah NTB, Saleh Ahmadi, yang ditemui Rappler di kesempatan yang sama, mengatakan bahwa Ahmadiyah hanya punya satu permintaan pada Jokowi.
“Kami dari pihak Ahmadiyah secara sederhana ingin ada sikap dan tindakan yang nyata, yang adil terhadap warga kami yang notabene WNI, yang tentu tidak punya cacat secara hukum, sebagai warga negara yang menjalankan konstitusi yang baik dan benar,” katanya.
“Sikap adil dan berperikemanusiaan untuk warga kami yang sudah sering mengalami diskriminasi dan kekerasan,” katanya lagi.
Setidaknya ada 32 Kepala Keluarga atau 116 jiwa yang masih ditampung di Wisma Transito di Kelurahan Majeluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka harus tinggal di bilik 3×4 meter untuk satu keluarga tanpa bantuan finansial dari pemerintah.
Ia menambahkan, paling tidak pemerintah bisa membantu warga Transito, selain dukungan moral juga pangan, sandang serta papan. “Paling tidak memberikan ketentraman dan rasa aman bahwa pemerintah hadir, sehingga mampu membangkitkan kepercayaan diri mereka,” katanya.
Syiah tetap ingin pulang ke Sampang
Sementara itu, Muhammad Zaini, murid Ustad Tajul Muluk sejak 2006 yang juga pengungsi, menuturkan bahwa ia dan rombongan lainnya ingin tetap pulang ke kampung halaman.
“Permintaan yang paling mendasar dan paling diinginkan adalah pemulangan,” katanya pada Rappler.
Tapi ia hingga hari ini belum melihat kemajuan dari upaya pemerintah memulangkan mereka. “Kok sampai tiga tahun ini tidak ada proses. Gambaran pemulangan ini pun menjadi ambigu buat teman-teman di sana. Saya sendiri tetap dengan permintaan teman-teman di sana: Pulang,” ujarnya.
“Hanya sampai hari ini, kami masih tetap menghormati sebuah upaya yang dilakukan pemerintah,” ujarnya lagi.
Akankah pemerintah Jokowi mampu memenuhi permintaan dari kelompok minoritas? —Rappler.com
BACA JUGA
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.