Pemkot Malang siapkan Rp12,4 miliar untuk pemberitaan dan penyiaran

MALANG, Indonesia – Lembaga swadaya masyarakat Malang Corruption Watch (MCW) mengeritik Pemerintah Kota Malang yang menganggarkan Rp12,4 miliar untuk pos pemberitaan dan penyiaran sepanjang 2016.

“Data itu ada di APBD 2016. Total sebesar Rp12,4 miliar untuk tahun ini. Pada 2014, anggaran serupa mencapai Rp5,7 miliar dan pada 2015 naik menjadi Rp10,2 miliar,” kata Hayyik Ali, Wakil Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) pada Kamis, 14 April.

“Anggaran itu paling besar jika dibandingkan anggaran dari APBD Kota Batu untuk pos serupa tahun ini sebesar Rp6 miliar dan Kabupaten Malang sebesar Rp3,5 miliar,’ kata Hayyik.

Anggaran tersebut menempel pada sejumlah pos berbeda, dengan rincian: Dinas Pendapatan Rp850 juta, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Rp188 juta, pembinaan lembaga penyiaran Rp9 juta, sosialisasi beacukai Rp 2 miliar, dan Bagian Hubungan Masyarakat Rp6,3 miliar.

Menurut Hayyik, anggaran itu khusus digunakan untuk menjalin kerjasama dengan media massa. 

“Itu khusus kerjasama dengan media massa, mereka juga punya anggaran lain untuk website, majalah, videotron, slebaran dan hal lain untuk program mereka sendiri,” katanya.

MCW menyebut angka itu masuk dalam pemborosan. Angkanya lebih besar jika dibandingkan dengan angka untuk penanganan gizi buruk di Kota Malang tahun 2016.

Program penanggulangan gizi buruk tahun 2016 mencapai sebesar Rp700 juta, sementara anggaran lain untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp 2 miliar. 

“Sedangkan penderita gizi buruk di Malang cukup besar. Dari data di media massa, penderita gizi buruk di Malang menjadi nomor dua terbesar di Jawa Timur,” kata Hayyik. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkot Malang Widianto tidak membantah anggaran itu. Menurut dia, terdapat peningkatan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk membiayai Indonesia Creative Cities Conference (ICCC) awal April 2016 lalu.

“Ada kenaikan Rp2 miliar, satu di antaranya untuk penguatan momentum ICCC,” kata Widianto pada Kamis, 14 April. Dia menambahkan, anggaran itu tidak hanya untuk pemberitaan saja melainkan juga kegiatan lain seperti operasional protokol dan juga dokumentasi. – Rappler.com