Kemarahan Tiongok menghadapi keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional

JAKARTA, Indonesia – Tiongkok tidak menganggap enteng keputusan dari Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA) yang menegasikan klaim mereka di Laut Cina Selatan. Kepada negara yang berkepentingan, mereka memperingatkan supaya tidak memicu konflik.

“Jangan mengubah Laut Cina Selatan menjadi medan perang,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin pada Selasa, 12 Juli lalu.

Tak hanya di mulut, mereka juga melakukan aksi ancaman nyata dengan memperkuat teritori pangkalan angkatan udara di salah satu pulau Kepulauan Spratly pada Rabu, 13 Juli.

Liu mengatakan kalau Tiongkok memiliki hak untuk membangun pangkalan militer di sana, yang membuat mereka berkuasa atas lalu lintas udara.

Konfrontasi

Duta Besar Tiongkok untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, lebih blak-blakan dalam menyebut situasi di Laut Cina Selatan. “Dapat dipastikan (putusan) akan meningkatkan konflik dan konfrontasi,” kata dia di Washington pada Selasa lalu.

Media Partai Komunis yang berkuasa, People’s Daily, hari ini menurunkan berita yang menyebut Tiongkok siap melakukan segala hal untuk menjaga kepentingannya.

Masalah ini berawal ketika Tiongkok mengklaim hak mereka atas daerah di Laut Cina Selatan, berdasarkan peta sejarah yang terdiri dari 9 garis putus-putus pada tahun 1947. Klaim ini berbenturan dengan daerah milik Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan.

Setelah hasil PCA keluar pun, Tiongkok tetap bersikukuh dengan klaim mereka. Bahkan mengancam akan membangun pangkalan militer bila dibutuhkan.

Keputusan mengikat

Sementara, Pemerintah Amerika Serikat yang sejak awal mendukung langkah Filipina membawa kasus ini hingga ke Pengadilan Arbitrase Internasional kembali menunjukkan sikap yang sama. Mereka mendukung penegakan hukum, dalam hal ini hasil PCA yang dikeluarkan pada Selasa, 12 Juli.

“Kami mendukung upaya untuk memecahkan sengketa lahan dan maritim di Laut Cina Selatan secara damai, termasuk melalui arbitrase,” ujar Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, John Kirby dalam keterangan tertulis Selasa kemarin.

Walaupun Tiongkok menolak mengakui keputusan PCA, tetapi sesuai dengan ketentuan negara penandatangan hukum laut PBB (UNCLOS) hasil dari sidang tersebut sudah final dan mengikat secara hukum, baik bagi Filipina dan Tiongkok.

“Pemerintah Amerika Serikat berharap kedua pihak akan mematuhi sesuai dengan kewajiban mereka,” tuturnya.

Kendati bukan negara yang ikut mengklaim area di kawasan LCS, tetapi AS mendorong agar semua pihak untuk menghindari pernyataan atau sikap bernada provokatif. Keputusan ini bisa dan seharusnya memberikan kesempatan untuk memperbarui upaya untuk mengatasi sengketa maritim secara damai.

Menahan diri

Filipina, yang baru saja memenangkan gugatan mereka terhadap Tiongkok, memutuskan untuk tidak merayakannya.

“Dalam isu sensitif seperti ini, Anda tidak bisa membuat pernyataan provokatif. Kami mengimbau semua orang, termasuk Tiongkok untuk menahan diri,” kata Sekretaris Luar Negeri Perfecto Yasay Jr.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang baru saja menjabat, memang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok. Hubungan kedua negara sempat memburuk lantaran konflik Laut Cina Selatan.

Duterte berencana menjadikan Tiongkok sebagai investor proyek infrastruktur seperti kereta di daerah bagian selatan Filipina. Hingga saat ini, pembangunan daerah tersebut memang masih terbelakang, dan mayoritas penduduknya miskin.

Ia menyatakan siap untuk berbicara langsung dengan Tiongkok, dan mencapai kesepakatan bersama terkait klaim di daerah konflik. Tiongkok sendiri memang sejak lama menyatakan keinginan untuk negosiasi langsung. -Rappler.com

BACA JUGA:

• Pengadilan Arbitrase Internasional tak akui ‘nine dash line’ versi Tiongkok
• China tolak keputusan arbitrase internasional
• Apa dampak keputusan pengadilan arbitrase internasional bagi Indonesia?