CEK FAKTA: Data dan angka dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi

 JAKARTA, Indonesia – Sehari sebelum perayaan hari kemerdekaan Indonesia, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan pidato kenegaraan di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2016, yang disebutnya sebagai tahun percepatan pembangunan, pemerintah memfokuskan diri pada usaha untuk mengentas kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Untuk menggapai tujuan terebut, pemerintah, menurut Jokowi, menetapkan tiga program prioritas, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, dan deregulasi dan debirokratisasi.

Hasilnya?

Simak berbagai angka dan data yang disampaikan Presiden Indonesia ke-7 itu dalam pidatonya.

Kemiskinan dan pengangguran

Menurut Presiden Jokowi, jumlah penduduk Indonesia yang masih miskin mencapai 28,01 juta jiwa atau sekitar 10,86% dari jumlah penduduk Indonesia pada Maret 2016. Bandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2015 yang mencapai 28,28 juta orang atau 11,25% dari jumlah penduduk.

Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah orang miskin yang terus berkurang, baik dari segi jumlah absolut maupun persentase, adalah sebuah pencapaian signifikan. Sayangnya, standar kemiskinan yang dipakai pemerintah sangat rendah, yaitu orang yang berpenghasilan di bawah Rp 600 ribu per bulan, sesuai dengan standar yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Bagaimana dengan pengangguran? 

Menurut BPS, sedikitnya 7,02 juta orang atau 5,5% penduduk Indonesia merupakan penganggur terbuka atau pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan pada Februari 2016, turun dari 7,45 juta orang atau 5,81% pada Februari 2015.

Tetapi Jokowi tidak membeberkan angka pengagguran terselubung. Kalau biasanya seseorang bekerja selama 9 jam per hari (termasuk satu jam istirahat) atau 45 jam per minggu (lima hari kerja), Presiden tidak menyebutkan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 45 jam per minggu.

Pembangunan infrastruktur

Sejak dilantik  pada Oktober 2014, pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas utama Presiden Jokowi. Proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, rel kereta api, bandar udara, dan listrik dibangun, terutama di luar Jawa sebagai bagian dari perubahan paradigma pembangunan. Berikut pencapaian di berbagai proyek infrastruktur.

Jalan nasional 

Menurut Jokowi, dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah membangun 2.225 km jalan nasional, 132 km jalan tol, dan 160 jembatan dengan total panjang 16.246 meter.

Data jalan nasional sampai 2016 tidak tersedia tetapi menurut data terbaru BPS, panjang jalan di Indonesia pada 2014 sudah mencapai 517.663 km, naik dari 508.000 km pada tahun sebelumnya. 

Sampai Juni 2015, Indonesia mempunyai 948 km jalan tol, menurut data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebagian besar jalan tol tersebut berada di Jawa (877 km). Sisanya berada di Sumatera 43 km, Bali 10 km, dan Sulawesi 18 km.

24 pelabuhan untuk tol laut

Jokowi juga melaporkan bahwa pemerintahannya telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut. Ke 24 pelabuhan itu adalah Banda Aceh, Belawan, Pangkal Pinang, Kuala Tanjung, Dumai, Panjang, Batam, Padang, Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Banjarmasin, Pontianak, Palangka Raya, Maloy, Bitung, Makassar, Ambon, Halmahera, Sorong, Jayapura, dan Merauke.

Jokowi berharap bisa mebangun 100 pelabuhan sampai tahun 2019.

“Pemerintah juga menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal pada tahun 2015 dan 30 kapal ditargetkan pada tahun 2016. Ini untuk mewujudkan gagasan kita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” kata Jokowi.

Pembangunan rel kereta api

Pemerintahan Jokowi juga gencar membangun rel kereta api, terutama di luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. 

Jokowi sudah melakukan ground breaking di Sumatra Utara untuk pembangunan rel kereta api sepanjang 27 km yang menghubungkan Stasiun Medan dengan Stasiun Bandar Khalipah. Juga sudah mulai dibangun adalha rel kereta api dari Banda Aceh sampai Lampung, dengan estimasi jarak mencapai 1.400 km.

Pemerintah juga membangun rel kereta api di Kalimantan, dengan total panjang rel mencapai 730 km, yaitu jalur Banjamasin sampai Palangkaraya 230 km, jalur Banjarmasin sampai Tanjung 200 km, dan Jalur Tanjung sampai Samarinda 300 km.

Jokowi juga mengatakan pemerintah telah membebaskan lahan sepanjang 60 km untuk membangun rel kereta api di Sulawesi Selatan.

Sampai saat ini, jalur kereta api yang beroperasi di seluruh Indonesia telah mencapai sepanjang 5.200 kilometer spoor.

Pembangunan dan pengembangan bandar udara

Menurut Jokowi, enam bandar udara telah resmi dibuka pada tahun 2016. Keenam bandar udara tersebut adalah Bandar Sultan Thaha di Jambi, Bandara Kerawang di Jawa Barat, Bandara Kertjaji di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Kulonprogo di Yogyakarta, dan Bandara Banyuwangi di Jawa Timur.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan 9 bandar udara sehingga memiliki standar yang lebih tinggi.

Mega proyek listrik 35.000 MW

Sampai akhir 2014, sedikitnya 13% penduduk Indonesia belum mempunyai akses ke listrik.

Pemerintahan Jokowi merespons kondisi tersebut dengan mencanangkan program penyediaan energi listrik sebesar 35.000 MW. Proyek ini membutuhkan dana lebih dari Rp1.127 triliun rupiah.

Pemerintah bersama PLN dan sektor swasta menargetkan membangun 109 pembangkit listrik dari 2014 sampai 2019. 

 

Teknologi 4G dan Palapa Ring

Pemerintah juga telah mengaktifkan teknologi 4G. Untuk jangkauannya, pemerintah terus membangun Palapa Ring yang telah menghubungkan 400 Kabupaten dan Kota dengan jaringan serat optik di tahun 2015.

“Sampai dengan April 2016, telah diselesaikan tahap persiapan dan sudah siap dilaksanakan pembangunan Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah untuk menjangkau makin banyak daerah di Tanah Air,” tutur Jokowi.

Pembangunan teknologi 4G adalah upaya pemerintah dalam menyediakan jaringan serat optik. Jaringan 4G ini juga akan menghubungkan semua kabupaten dan kota di daerah perdesaan. Tujuan dari projek ini adalah agar semua warga negara yang berada di sudut negara dapat menikmati 4G tersebut.

“Pengembangan proyek Palapa Ring yang terbagi dalam tiga paket yakni barat, tengah dan timur terus berlanjut. Paket barat memiliki progress lebih maju ketimbang dua paket lainnya. Meskipun demikian, kedua paket lainnya terus berproses dan mengejar ketertinggalan. Sebab, ketiga proyek ini ditargetkan rampung sebelum akhir 2018,” tulis Dede Supriyanto di media.

Penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pembangunan infrastruktur fisik saja tidaklah cukup. Indonesia perlu meningkatan infrastruktur sosial, seperti kegiatan ekonomi produktif dan Sumber Daya Manusia.

Pemerintah mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat dengan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak dua kali dalam dua tahun terakhir.

KUR yang sebelumnya 22% diturunkan menjadi 12% pada akhir Juni 2015 silam, dan 9% pada awal Januari 2016.

Terkait SDM, Jokowi mengatakan pemerintah memperkuat sistem pendidikan vokasional dan meningkatkan kualitas pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial guna membangun manusia Indonesia yang lebih baik.

Khusus di sektor kesehatan, Presiden mengatakan bahwa peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hampir mencapai 170 juta jiwa per Juli 2016. Dari data yang diperbarui, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 167.840.972 jiwa per 5 Agustus 2016.

Pada sektor pendidikan, ia juga menekankan pemerintah telah melakukan percepatan terutama dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar anak usia sekolah yakni 6-21 tahun yang kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan dasar hingga menengah, formal dan non-formal, termasuk keterampilan dari lembaga khusus.

Deregulasi dan Debirokratisasi

Sejak dilantik, Jokowi telah menerbitkan berbagai kebijakan ekonomi dan membatalkan ribuan peraturan yang dianggap menghambat investasi.

Hingga awal Juni 2016, pemerintah telah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan Ekonomi. Total, pemerintah harus menerbitkan 203 peraturan implementasi untuk 12 paket ekonomi tersebut dan menurut Jokowi, 96% dari 203 perangkat regulasi tersebut sudah rampung.

Selain mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonomi dan 203 peraturan pelaksanaannya, Pemerintahan Jokowi juga membatalkan lebih dari 3.000 peraturan daerah (Perda) terkait perdagangan dan investasi karena “tidak kondusif bagi kemajuan perdagangan dan kemudahan berusaha.”

Kementerian Dalam Negeri merilis daftar 3.143 peraturan yang dibatalkan dengan detail sebagai berikut:

• 1.765 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
• 111 Peraturan/Keputusan Menteri dalam Negeri yang dicabut atau direvisi Mendagri
• 1.267 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi gubernur

“Sinkronisasi Perda dilakukan untuk kepentingan nasional, yang artinya termasuk kepentingan daerah. Sinkronisasi yang telah dilakukan akan membawa manfaat bagi daerah dalam menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Jokowi dalam pidatonya. – Rappler.com