Budi Gunawan diprediksi jalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR dengan mulus

JAKARTA, Indonesia – Tinggal sedikit lagi langkah Komisaris Jenderal Budi Gunawan menuju kursi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terealisasi. Pada pagi ini Jenderal bintang 3 itu akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI.

Nama Budi menjadi calon tunggal yang diserahkan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke DPR pada Jumat, 2 September. Surat pencalonannya dikirimkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno ke gedung parlemen di Senayan.

Lalu, apa alasan Presiden Jokowi menunjuk Jenderal bintang 3 untuk menjadi Kepala BIN? Pratikno menjawab pergantian Kepala BIN hanya regenerasi semata.

“Argumentasinya regenerasi saja. Kan memang tidak ada periodesasi yang tegas tentang Kepala BIN ini,” kata Pratikno.

Sementara, Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari menilai Presiden Jokowi pasti memiliki pertimbangan khusus sebelum mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon tunggal. Kharis pun yakin Budi akan mampu beradaptasi dengan cepat.

“Presiden kirim orang dengan pertimbangan tertentu, karena cakap di kepolisian dan tentara, dapat ilmu intelijen. Di tempat baru ini kan bukan hal baru bagi Pak Budi Gunawan,” kata Kharis di gedung DPR pada Jumat pekan lalu.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan penilaian terhadap sosok Budi Gunawan dapat terlihat saat dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Sehingga, dia belum tahu apakah Wakil Kapolri ini akan lolos atau tidak.

“Kalau sudah sesuai tuntutan atau spesifikasi pasti kita loloskan. Tetapi, kalau tidak ya tidak kita loloskan,” katanya lagi.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan jika Kepala BIN berasal dari Polri. Yang paling penting, dia harus mampu menguasai intelijen. Sebelumnya pada periode 2009-2011, BIN juga pernah dipimpin oleh personil kepolisian yakni Jenderal (Purn) Sutanto.

Tetapi, tetap keputusan akhir, kata Kharis terletak di tangan Jokowi. Sebab, peranan DPR hanya memberikan pertimbangan semata.

Namun, Budi diduga akan menghadapi uji kepatutan dan kelayakan ini secara mulus. Setidaknya dua partai besar yakni Golkar dan PDIP sudah secara terbuka mendukung pencalonan Budi.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, mengatakan pengalaman Budi sebagai perwira tinggi kepolisian dapat memudahkannya memberi masukan kepada Presiden tentang deteksi keamanan secara dini dan persoalan keamanan negara.

“Terutama, peristiwa luar biasa yang menganggu keamanan negara dan ketertiban masyarakat khususnya terorisme yang masih menjadi masalah keamanan negara,” ujar mantan Ketua DPR itu seperti dikutip media pada Jumat pekan lalu.

Sementara, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR, Bambang Wuryanto mengatakan fraksinya setuju jika Budi ditempatkan menjadi Kepala BIN. Sejak duduk di parlemen kata Bambang, PDIP selalu setuju dengan usul Presiden terhadap calon pemimpin Polri, TNI dan BIN.

“Pasti (kami) melancarkan segala prosesnya termasuk fit and proper test,” kata Bambang seperti dikutip media.

Diliputi kontroversi

Penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN dilihat oleh sebagian pihak lebih condong karena alasan politis dibandingkan kinerja. Sebelumnya, nama Budi sempat menjadi sorotan ketika diloloskan oleh DPR menjadi Kapolri, tetapi hal itu batal karena namanya tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Kharis menyadari isu itu bisa saja diangkat kembali dalam proses uji kepatutan dan kelayakan. Tetapi, hal itu kembali berpulang kepada Jokowi yang akan menggunakan jasa BIN.

Hanya formalitas

Sementara, pada pagi ini uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN akan berlangsung tertutup. Kharis menjelaskan alasan berlangsung karena banyak hal-hal strategis yang berkaitan dengan intelijen sehingga tidak mungkin dibuka untuk publik.

“Dalam uji kelayakan itu, ada penyampaian visi misi lalu pendalaman dari masing-masing anggota,” ujar Kharis.

Usai dilakukan uji kelayakan maka Komisi I DPR akan langsung mengadakan rapat internal untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi. Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanudin mengatakan DPR kemudian akan memberikan pertimbangan atas pencalonan Kepala BIN.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti mengatakan uji kepatutan dan kelayakan yang digelar hari ini hanya sekedar formalitas. Dari yang dia ketahui, Budi Gunawan sudah pasti lolos dalam proses di DPR dan akan dilantik pada Jumat, 9 September. 

“Kalau kita lihat dari pernyataan teman-teman di DPR, terutama dari PDIP, ini merupakan jalan terbaik lah untuk perbaikan hubungan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Yang saya dengar sih Jumat sudah dilantik,” ujar Ikrar yang dihubungi Rappler melalui telepon pada Rabu, 7 September. 

Menurut Ikrar kinerja dan kapabilitas Budi Gunawan cukup baik, hanya saja pencitraannya secara politis tercemar karena sempat dikaitkan dengan tindak korupsi pada tahun 2015. 

“Situasi yang ada sekarang dengan yang dulu kan sudah berubah. Sebagai contoh dulu ketika di era SBY, Sri Mulyani dikecam oleh berbagai politisi karena kasus BLBI, tetapi saat reshuffle kemarin, justru aktivis dan politisi yang mengecam ikut menyambut Beliau pulang. Lagipula, kini hubungan KPK dengan Polri sudah lebih harmonis, terlebih ada wakil Polri di KPK,” tutur Ikrar. 

Budi dianggap memiliki kemampuan yang cukup baik dengan berbagai pihak. Polisi pun juga memiliki kemampuan intelijen di dalam institusinya.

Jika hubungan antara Jokowi dengan Megawati tetap baik hingga 2019, bukan tidak mungkin, kata Ikrar, posisi Budi akan tetap aman menjadi Kepala BIN hingga pemilu mendatang. 

Pergeseran Sutiyoso sebagai Kepala BIN pun, menurut Ikrar, tidak terlepas akan banyaknya kritik publik, lantaran institusi tersebut justru semakin sering mengumbar informasi. 

“Yang namanya Badan Intelijen kan harus bekerja dalam senyap dan secretive. Justru dengan mengumbar informasi malah akan membahayakan agen-agennya yang bekerja di lapangan,” kata Ikrar. – dengan laporan ANTARA, Santi Dewi/Rappler.com

BACA JUGA: 

• KPK tetapkan calon Kapolri Budi Gunawan tersangka rekening gendut
• Pasca polemik Budi Gunawan, solusi Jokowi rawan interpelasi
• Jokowi calonkan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN