Arahan Jokowi bagi para Menteri: Selektif lakukan kunker hingga tak terima cinderamata mahal

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali mengingatkan Menteri dan pejabat lainnya di kabinet terkait perjalanan dinas ke luar kota atau luar negeri. Dalam arahan yang disampaikan pada Rapat Kabinet Paripurna, 2 November, mantan Gubernur DKI itu meminta agar para pembantunya itu lebih selektif dalam memilih agenda perjalanan dinas.

Arahan Presiden Jokowi itu tertuang dalam surat yang ditulis oleh Sekretaris Kabinet pada Selasa, 29 November namun bocor ke publik. Dalam surat tersebut, Jokowi juga meminta kepada para Menteri untuk fokus pada hal-hal yang penting dan tidak membeli barang-barang mewah ketika berkunjung ke daerah tersebut. Rombongan yang dibawa pun disarankan tidak terlalu banyak.

“Menteri atau pejabat yang melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas ke daerah tidak perlu disambut secara berlebihan yang dapat membebani pejabat di daerah yang dikunjungi,” ujar Jokowi sesuai dalam surat Seskab, Pramono Anung.

Selain itu, Jokowi meminta agar pengawalan yang diberikan kepada para pejabat tidak terlalu berlebihan dan panjang. Apalagi sampai harus menyalakan sirene yang berlebihan sehingga mengganggu pengguna lalu lintas.

“Pasangan dari Menteri atau pejabat (suami atau isteri) agar tidak menerima cinderamata dari pejabat atau pihak-pihak di negara atau daerah yang dikunjungi. Tujuannya, untuk menghindari potensi persoalan gratifikasi,” kata Jokowi.

Apa yang memicu keluarnya surat edaran dari Seskab itu? Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan apa yang tertulis di surat edaran Seskab bukan sesuatu yang baru. Jokowi juga pernah menyampaikan pesan serupa di media sosial.

“Tidak ada (kasus khusus) yang terjadi. Beliau kan mengarahkan kami untuk terus menerus mematuhi himbauan itu. Seluruh menteri di kabinet kan punya komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan nawacita,” ujar Teten yang ditemui di Istana Kepresidenan pada Rabu, 30 November.

Teten mengakui Jokowi belajar dari kasus yang pernah menimpa mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Yuddy Chrisnandi yang ketika itu merestui pemberian fasilitas bagi koleganya dari Partai Hanura yang tengah berlibur ke Australia. Saat itu, Wahyu Dewanto meminta agar KJRI Sydney membantu untuk disiapkan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi selama berada di Negeri Kanguru itu.

Surat permintaan fasilitas yang ditulis Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji bocor ke publik. Isu ini menjadi perbincangan di berbagai pemberitaan dan diprotes oleh masyarakat.

“Iya, (ini memang belajar dari kasus itu). Para Menteri diminta hal yang sama, supaya kerabat atau siapa pun lah agar tidak mengambil keuntungan dari jabatan yang diembannya. Banyak pemda, kepolisian, pejabat di kejaksaan yang terbebani harus memberikan oleh-oleh kepada tamu-tamu pejabat dari Jakarta,” tutur Teten.

Dia menegaskan arahan Presiden Jokowi hanya untuk menjaga agar integritas para pembantunya tetap terjaga. Teten mengaku kekuasaan itu menggoda banyak pihak untuk melakukan berbagai hal.

“Banyak godaan berupa lobi-lobi untuk menawarkan sesuatu kepada pemerintah. Hal paling kecil ya kasih oleh-oleh. Sementara, kebijakan pemerintah riskan dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu, agar menguntungkan kelompok tertentu,” katanya lagi.

Jokowi merasa perlu mengingatkan para pembantunya, karena pada faktanya di lapangan, dia masih kerap mendengar hal itu dilanggar. Banyak ditemui pejabat atau Menteri yang berkunjung ke daerah menggunakan vojrider dan sirine yang berlebihan.

“Banyak juga klaim-klaim yang mengatasnamakan Presiden, relawan atau staf dari Istana Kepresidenan. Ini harus dihindari,” katanya. – Rappler.com