Polisi tegur panitia Parade Kita Indonesia karena jadi ajang politik

JAKARTA, Indonesia — Polda Metro Jaya menegur panitia penyelenggara Parade Kita Indonesia saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada Minggu, 4 Desember, kemarin lantaran acara tersebut bermuatan politik.

“Kami rapat koordinasi dengan panitia dan sepakat tidak ada panggung politik. Kemudian setelah mendapat surat izin, kami berikan pengamanan di sana,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes RP Argo Juwono di Jakarta, pada Senin, 5 Desember.

Ia menjelaskan bahwa awalnya ketua panitia mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan guna mendapatkan izin acara itu di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

(BACA: Merayakan perbedaan di atas setumpuk pelanggaran)

Polda Metro Jaya meminta panitia melampirkan surat izin dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta karena berkaitan dengan jalur HBKB untuk dijadikan lampiran dasar surat rekomendasi.

Setelah menerima surat dari Dishub DKI, Polda Metro kemudian menggelar rapat dengan panitia aksi parade kebhinekaan itu, dipimpin oleh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Kombes Didit Prabowo.

Argo mengungkapkan, panitia penyelenggara sepakat kegiatan itu tidak bermuatan politik dan SARA, namun kenyataan di lapangan pada Hari-H, acara itu menampangkan sejumlah atribut partai politik.

Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2016 yang melarang Car Free Day (CFD) dijadikan tempat kegiatan politik.

Argo menyebutkan surat teguran diserahkan kepada panitia penyelenggara, Taufik Basari, dari Bidang Hukum Aliansi Bangsa Indonesia.

“Surat teguran tertulis diserahkan kepada panitia karena kegiatannya telah menyimpang dari Pergub,” kata Argo.

Panitia mengaku telah larang peserta bawa atribut parpol

Taufik mengaku sempat mengimbau peserta tidak membawa atribut partai politik saat parade. “Tapi [massa] ada yang membawa secara spontan dan luput [dari pantauan panitia],” kata Taufik di Polda Metro Jaya, Senin.

Ia mengaku keterbatasan panitia yang mengawasi peserta aksi untuk tidak menggunakan kaos partai politik, namun pimpinan rombongan massa kesulitan mengganti atribut tersebut karena tidak membawa pakaian ganti.

“Ini kami akui kekurangan karena agak sulit diantisipasi,” ujarnya.

Taufik menyampaikan ucapan terima kasih terhadap teguran yang disampaikan Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai bentuk untuk memperbaiki diri.

Ia mengatakan pihak panitia telah memperbaiki tanaman yang rusak, memungut sampah yang berserakan, dan mencopot atribut yang terpasang di jalur hari bebas berkendaraan.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu menyatakan satu hal positif dari acara parade tersebut, yakni semangat menjaga kebersamaan dan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, serta tidak ada kalimat kebencian maupun hujatan sebagai budaya Indonesia.

Selain atribut Partai NasDem, Taufik mengakui beberapa bendara partai politik lain seperti dan Partai Golkar bertebaran dalam acara itu. —Antara/Rappler.com