Wiranto sayangkan aksi unjuk rasa FPI ke Mabes Polri

JAKARTA, Indonesia — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat tak menjadikan aksi unjuk rasa sebagai upaya untuk menekan atau menyudutkan pihak lain.

“Bila ada sesuatu yang tidak beres bisa dikomunikasikan, tidak perlu harus demo-demo. Itu cara terakhir kalau komunikasi tidak jalan,” kata Wiranto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 16 Januari 2017.

Saat ini memang sedang marak aksi unjuk rasa untuk menekan pihak tertentu. Tiga jilid aksi unjuk rasa bertajuk “Bela Islam” misalnya digelar untuk menekan penegak hukum agar menahan Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Pada Kamis pekan lalu, massa Front Pembela Islam (FPI) menggeruduk Mapolda Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada pemimpin mereka, Rizieq Shihab, yang sedang diperiksa dalam kasus dugaan penodaan Pancasila.

Pada saat yang sama ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) juga menggelar unjuk rasa di Mapolda Jawa Barat untuk meminta agar Rizieq Shihab terus diproses secara hukum.

Dan hari ini sekitar 2.500 massa Front Pembela Islam mendatangi Mabes Polri meminta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot tiga Kapolda, salah satunya Kapolda Jawa Barat.

Wiranto mengatakan aksi unjuk rasa tidak boleh dijadikan alat untuk menekan aparat penegak hukum apalagi untuk menjelek-jelekkan atau menyudutkan pemerintah. ”Itu yang tidak kita kehendaki dalam negara demokrasi,” katanya.

Kebebasan berpendapat di muka umum, kata Wiranto, memang dijamin undang-undang, tetapi bukan berarti hak itu digunakan tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Karena itu Wiranto menyayangkan massa FPI yang menggeruduk Mabes Polri. Menurutnya, cukuplah FPI mengirim beberapa orang perwakilan untuk datang ke Mabes Polri. “Aparat keamanan yang harusnya bisa istirahat malah disibukkan,” kata Wiranto. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com