Presiden Jokowi: Pemberantasan pungli tidak boleh kendor

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan upaya pemberantasan pungutan liar alias pungli harus terus digencarkan agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.

“Saya minta agar pemberantasan pungli tidak boleh kendor, tidak boleh berhenti,” kata Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 17 Januari 2017.

Presiden mengatakan pemberantasan pungutan liar saat ini telah dimulai dengan dibentuknya Tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) yang berada di bawah komando Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Sejumlah layanan publik pun sudah mulai dibenahi, seperti pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK di Polri. Saat ini Polri bahkan telah menerapkan sistem tilang online yang bisa memangkas praktek pungli.  

Presiden mengatakan, pemberantasan pungli hanyalah pintu masuk untuk menata sistem, prosedur, dan regulasi yang selama ini banyak yang tumpang tindih. “Setelah kita selesaikan punglinya, pembenahan sistemnya harus masuk,” kata Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara peraturan dan bukan negara undang-undang. Karena itu, Presiden melanjutkan, bukan produktivitas undang-undang atau peraturan yang perlu digenjot.

Presiden menilai sangat penting bagi pemerintah untuk mereview aturan-aturan yang tidak sinkron satu dengan lainnya agar tidak membuat satu urusan menjadi berbelit-belit. 

Ia juga meminta agar pembuatan regulasi baru tidak lagi dijadikan proyek tahunan. “Tetapi diperhatikan betul agar aturan itu memiliki landasan yang kuat. Baik secara konstitusional, sosiologis, maupun bersifat visioner,” katanya. 

Presiden juga meminta agar penataan database peraturan perundangan bisa dilakukan dengan manfaatkan sistem teknologi informasi sehingga bisa dikembangan sistem layanan elektronik regulasi atau e-regulasi. —Rappler.com