Tiga kontribusi nyata Indonesia bagi perdamaian di Myanmar

JAKARTA, Indonesia – Pemerintah Indonesia berusaha untuk terus konsisten mendorong situasi yang damai di Myanmar khususnya di Rakhine State. Langkah itu dimulai oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan menghadiri pertemuan tingkat menteri (PTM) luar biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur pada tanggal 18-20 Januari dan mengunjungi secara langsung area yang menjadi tempat konflik di Myanmar.

Alih-alih menggunakan megaphone diplomacy, Retno memilih untuk langsung berupaya mengatasi masalah dengan memberi kontribusi.

Berikut tiga kontribusi nyata yang akan diberikan Indonesia bagi perdamaian di Myanmar dimulai pada pekan ini:

a. Dorong negara Muslim ikut membangun Myanmar
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan Retno akan berada di Kuala Lumpur pada pekan ini untuk menghadiri KTT Luar Biasa OKI. Melalui pertemuan tingkat menteri negara anggota OKI tersebut, Retno akan menyampaikan agar OKI mengambil langkah konstruktif untuk bisa menyelesaikan permasalahan di wilayah Rakhine State.

“Beberapa poin yang akan disampaikan, yakni pertama, Indonesia akan mengingatkan pentingnya OKI untuk mengambil langkah yang konstruktif dan mendukung pembangunan yang inklusif di Rakhine State, Myanmar. Kedua, OKI diharapkan bisa mengajak kerja sama organisasi di ASEAN untuk membantu Myanmar. Poin ketiga, Indonesia akan memaparkan langkah apa saja yang telah diambil untuk menyelesaikan masalah di Rakhine State,” ujar Arrmanatha ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemlu pada Rabu, 18 Januari.

Dari pertemuan selama tiga hari itu, maka akan dihasilkan dua dokumen, yakni pernyataan bersama yang berisi langkah ke depan yang diambil OKI untuk mendukung Myanmar dan resolusi. Menurut Arrmanatha, resolusi akan berisi penjelasan mengenai posisi politis negara anggota OKI dalam menghadapi isu di Rakhine State.

Sayangnya, kendati menjadi negara yang menjadi topik pembahasan, perwakilan dari negara Myanmar tidak akan hadir dalam pertemuan di Kuala Lumpur.

“Sebab Myanmar kan bukan anggota OKI. Isu mengenai etnis Rohingya ini sebenarnya sudah menjadi agenda yang tertunda untuk dibahas di OKI,” kata pria yang pernah bertugas di New York dan Jenewa itu.

Walaupun begitu, hasil dari pembahasan akan disampaikan kepada Myanmar melalui contact group yang telah dibentuk sejak tahun 2012 lalu.

b. Distribusikan bantuan secara langsung ke Rakhine State

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada tanggal 29 Desember 2016 telah melepas 10 kontainer berupa bantuan kemanusiaan bagi warga yang bermukim di Rakhine State. Bantuan itu terdiri dari sarung, mie instan, tepung terigu dan biskuit atau sereal untuk makanan bayi.

Staf Ahli bidang hubungan antar lembaga Kemlu, Salman Al Farisi mengatakan bantuan kemanusiaan itu akan tiba di Rakhine State pada pekan ini dan diserahkan oleh Menlu Retno. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu akan berkunjung ke Rakhine State pada tanggal 20-22 Januari. 

“Rencananya yang menerima bantuan adalah Menteri Sosial dan Kepala Daerah Rakhine State,” ujar Salman dalam jumpa pers yang sama pada Rabu, 18 Januari.

Pemerintah Indonesia juga akan meresmikan dua sekolah setingkat SD di sana. Ini menambah jumlah 4 SD lainnya yang sudah berdiri di Rakhine State. Masing-masing sekolah memiliki kapasitas sanggup menampung antara 250-300 siswa.

Untuk membantu mendidik tenaga pengajar di sekolah itu, Indonesia kata Salman juga memberikan bantuan berupa peningkatan kualitas dan mutu guru di Rakhine State.

“Sekolah Indonesia di Yangoon akan dijadikan salah satu pusat pengembangan kapasitas para guru di Myanmar,” kata mantan Duta Besar Indonesia di Uni Emirat Arab (UEA) itu.

Selain memberikan bantuan di sektor pendidikan, Indonesia juga akan membantu di bidang kesehatan. Organisasi WALUBI berencana membangun rumah sakit di Rakhine State. Salman menyebut Indonesia juga akan mendukung untuk penyediaan tenaga kesehatan.

Indonesia juga akan membantu di sektor ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi. Warga di Rakhine State nantinya akan diajari cara untuk memanfaatkan lahan-lahan produktif yang ditinggalkan warga akibat konflik.

Pemberdayaan juga akan diberikan bagi polisi di Myanmar agar mereka tidak menggunakan kekerasan ketika menghadapi peristiwa tindak kriminal.

c. Fasilitasi dialog antar kelompok masyarakat
Salman menjelaskan dialog yang digelar di antara para pihak yang kerap berkonflik di Rakhine State ini juga akan diikuti oleh perwakilan tokoh masyarakat Budha dan Muslim asal Indonesia.

“Dialog merupakan bagian dari resolusi konflik. Tujuannya agar para pihak yang bertikai bisa saling memahami dan mengetahui apa yang dipikirkan masing-masing,” katanya.

Dengan demikian tindak kekerasan di Rakhine State diharapkan bisa hilang. Namun, kegiatan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti dalam topik dialog. – Rappler.com