Operasional pabrik semen di Rembang tinggal menunggu kajian lingkungan

JAKARTA, Indonesia – Walau sempat mendapat penolakan berulang kali dari sebagian warga di Pegunungan Kendeng, Rembang, namun pemerintah tetap akan membuka pabrik PT Semen Indonesia. Mereka bahkan menargetkan pabrik itu mulai beropersi pada bulan April mendatang.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo direncanakan meresmikan pabrik berkapasitas produksi 3 juta ton semen per tahun itu. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno pada Jumat, 17 Maret mendatangi secara langsung pabrik tersebut dengan menggunakan helikopter.

“Insya Allah kami menargetkan (pabrik diresmikan) bulan April. Cuma tanggal persisnya saya belum tahu. Saya akan melaporkan kunjungan saya ini ke Bapak Presiden dan mengusulkan bagaimana kita dapat mengoperasikan ini,” ujar Rini kepada media pada Jumat kemarin.

Rini menjelaskan, hampir semua perizinan sudah dipenuhi oleh pihak PT Semen Indonesia. Mereka kini tinggal menunggu satu syarat yang belum dipenuhi, yaitu soal kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Ditargetkan KLHS itu akan rampung di bulan April untuk wilayah tambang pabrik semen.

“Peresmiannya tinggal menunggu itu dulu,” katanya lagi.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan KLHS ini akan menjadi solusi bagi permasalahan pabrik semen tersebut. Bahkan, masukan itu menjadi solusi yang diberikan secara langsung oleh Presiden Jokowi.

“Pelaksana KLHS nya ada di Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Undang-Undang,” ujar Teten yang ditemui di Komplek Kepresidenan pada Selasa, 14 Maret.

KLHS nantinya akan menjadi dasar peninjauan terhadap semua yang telah dilakukan. Ke depannya, KLHS akan menjadi pegangan bagi seluruh pihak yang berseteru, termasuk untuk pemerintah daerah dan pusat.

“Wilayah mana yang bisa ditambang dan tidak. Supaya investor juga memiliki pegangan yang pasti. Sebab, izin bisa saja dikeluarkan tapi kalau tidak ada KLHS ke depannya akan menjadi tidak pasti bagi para investor,” tutur Teten.

Investasi yang dibenamkan untuk membangun pabrik itu mencapai Rp 5 triliun. Sementara, pabrik sudah hampir selesai dibangun. Jika operasionalnya terus ditunda, kata Teten, maka mereka akan mengalami kerugian sekitar Rp 50 miliar per tahun.

Sementara, soal izin lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur Ganjar Pranowo, Teten mengatakan pemerintah pusat tidak bisa mencegahnya. Sebab, dia memang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. (BACA: Beragam jurus Gubernur Ganjar tangkis pembatalan izin pabrik semen Rembang)

Selain, menyarankan untuk menunggu dikeluarkannya KLHS, Jokowi juga sempat meminta kepada Rini agar melakukan pendekatan kepada masyarakat yang bermukim dekat dengan pabrik. Permintaan itu disampaikan Jokowi ketika memimpin rapat terbatas di Istana Negara.

“Terutama terkait pembangunan embung yang harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan air warga. Lalu, ada juga usulan untuk kepemilikan saham pabrik juga melibatkan warga. Menteri BUMN mengatakan ide tersebut sedang diolah,” kata dia.

Mayoritas mendukung

Dalam kunjungan ke pabrik semen di Rembang, Rini juga sempat berkomunikasi dengan para kepala desa dan warga yang tinggal di lingkungan pabrik. Dia mengklaim mayoritas warga yang tinggal di dekat pabrik mendukung operasional pabrik semen tersebut. Menurutnya, hanya sekitar 5 persen saja yang belum mendukung.

Untuk memecahkan permasalahan ini, Rini berjanji akan terus mencari solusi agar warga yang mendukung dan menolak pabrik tetap memiliki aktivitas sehari-hari.

“Keberadaan pabrik semen ini memberikan dampak ekonomi yang besar, diharapkan bisa memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Kami bukan hanya sekedar sebagai Semen Indonesia, tetapi juga BUMN yang bersama-sama membuat program yang memberikan kesejahteraan yang terbaik untuk desa yang ada di sini,” tutur dia.

Pernyataan itu diperkuat dengan komentar dari warga yang tinggal di wilayah ring I Pabrik Semen Indonesia di Rembang yang justru menginginkan agar pabrik segera beroperasional. Kepala Desa Kadiwono Rembang, Ahmad Ridwan mengatakan warga yang kontra merupakan dinamika dan harus dihormati.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi aksi mengecor kaki yang kembali dilakukan oleh sebagian warganya di depan Istana Negara Jakarta. Tetapi, Ridwan menegaskan agar Jokowi jangan sampai mengabulkan gugatan warga yang menolak izin baru Gubernur Ganjar pada 23 Februari lalu. (BACA: Tolak pembangunan pabrik, ibu-ibu Kendeng tanam kaki di semen)

“Sebab, masyarakat di sini sudah merasakan efeknya, sengsara ketika izin lingkungan pertama dicabut meski hanya beberapa bulan,” kata dia.

Ridwan menilai pemerintah harus melihat kepentingan yang lebih besar yaitu 17 ribu warga di sekitar Pabrik Semen Indonesia di Rembang yang merasakan manfaat kehadiran pabrik di area mereka.

“Jangan sampai hanya demi 40 orang (pendemo cor kaki), pemerintah malah mengorbankan lebih dari 17 ribu orang yang secara langsung atau tidak sudah merasakan manfaat kehadiran pabrik semen,” tutur Ridwan.

Hal ini ironis, karena para pendemo yang sebagian besar adalah kaum perempuan justru ingin melindungi cekungan air tanah yang menjadi sumber air bagi warga desa. – dengan laporan ANTARA/Rappler.com