Panitia Tamasya Al-Maidah klaim sudah kantongi izin dari Ketua KPU DKI

JAKARTA, Indonesia – Walau sudah diultimatum oleh pihak kepolisian, nyatanya panitia “Tamasya Al-Maidah” tidak menjadi ciut dan membatalkan aksi itu. Mereka mengatakan akan tetap mengerahkan massa dari luar kota untuk ikut memantau jalannya Pilkada DKI pada 19 April. 

Bertempat di Aula Buya Hamka, Masjid Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, panitia “Tamasya Al-Maidah” menggelar pertemuan bertajuk “Tokoh 212 untuk Tamasya Al-Maidah”. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh, di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, Ustad Ansufri Idris, Ustad Asri Harahap, dan Eggi Sudjana. 

Ketua Panitia Tamasya Al-Maidah, Ustad Ansufri mengatakan aksi tersebut akan diikuti oleh semua alumni yang pernah terlibat dalam aksi damai 2 Desember 2016. Dia mengatakan setiap TPS akan dijaga oleh 100 orang. Jika TPS di seluruh wilayah DKI Jakarta terdapat ada sekitar 15 ribu, maka mereka memprediksi akan ada 1,3 juta orang yang akan diturunkan untuk aksi “Tamasya Al-Maidah”. 

“Mereka memiliki tiga tugas yaitu pertama, datang untuk mengawasi, melihat dan memantau dari jarak kira-kira 20-30 meter, agar tidak ada kesan intimidatif. Kedua, kalau terjadi intimidasi apa pun namanya, ya kita soraki. Di situ, kita akan kasih tahu kepada petugas. Ketiga, ikut mendokumentasikan jika terjadi kecurangan,” ujar Ansufri ketika memberikan keterangan pers pada Senin sore, 17 April. 

Dengan ditemukannya bukti kecurangan, maka mereka bisa memiliki dasar jika ingin memperkarakan ke ranah hukum. Dia mengatakan dengan jika Pilkada DKI bisa berjalan dengan jujur, adil dan demokratis, maka mereka yakin umat Islam pasti akan menang.

“Itulah yang mendorong kami untuk mengawal kemenangan ini,” tutur dia.

Sementara, Ketua Advokat Tamasya Al-Maidah, Eggi Sudjana mengatakan aksi damai tersebut tidak menyalahi aturan hukum. Hal tersebut sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28. 

“Jadi, sudah benar secara hukum. Tapi masalahnya hari ini adalah ada maklumat bersama dari Kapolda, KPUD DKI, dan Banwaslu,” ujar Eggi.

Sementara, dalam sistem hukum di Indonesia, menurut klaim dia, tidak dikenal yang namanya maklumat. Sistem piramida hukum di Indonesia, kata Eggi dari atas ke bawah antara lain Pancasila, UUD 1945, UU Organik, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. 

“Jadi, maklumat ini di luar koridor hukum yang telah diajarkan di Indonesia,” kata dia. 

Dalam jumpa pers itu, Eggi juga mengklaim bahwa pihaknya sudah mendapat restu dari Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno. Dia menyebut pada Rabu pekan lalu, sudah bertemu dengan Sumarno. 

“Saudara Sumarno sebagai Ketua KPU DKI sudah mengizinkan kami menjadi pemantau saat Pilkada,” kata dia lagi. 

Ada prosedur khusus

Di tempat terpisah, Ketua KPU DKI, Sumarno membenarkan jika perwakilan panitia Tamasya Al-Maidah mendatangi kantor KPU DKI untuk meminta izin menjadi pemantau di TPS saat Pilgub digelar. Tetapi, Sumarno menjelaskan kepada mereka untuk bisa menjadi pemantau harus ada beberapa persyaratan yang dipenuhi, salah satunya independen. 

“Saya bilang ada syarat-syarat untuk menjadi pemantau. Jadi harus mengajukan permohonan menjadi pemantau, menyerahkan berkas-berkas, kemudian organisasinya harus independen, macam-macamlah ya,” ujar Sumarno pada Senin malam, 17 April seperti dikutip media.

Setelah menyerahkan berkas pun, tidak lantas panitia Tamasya Al-Maidah langsung disetujui menjadi pemantau. Berkas yang mereka serahkan akan ditelusuri dan dibawa ke rapat pleno. 

“Untuk bisa setuju atau tidak, harus diplenokan dan kemudian harus ada persyaratannya memenuhi kualifikasi atau tidak,” kata dia. 

Namun, hingga kini panitia Tamasya Al-Maidah belum menyerahkan dokumen untuk menjadi pemantau tersebut. Lagipula, kata Sumarno, saat panitia datang ke kantor KPU DKI mereka tidak membahas mengenai aksi Tamasya Al-Maidah itu sendiri. 

Rencananya, peserta Tamasya Al-Maidah bahkan akan ada yang datang dari luar Pulau Jawa. Pada Senin kemarin, sekitar 500 santri dari Ciamis dikabarkan sudah mulai berjalan kaki menuju ke Jakarta. Begitu pula dengan santri dari Cirebon, Medan, dan Sumatera Barat. – Rappler.com