Istana: Partai pendukung seharusnya ada di belakang pemerintah

JAKARTA, Indonesia – Juru bicara kepresidenan Johan Budi mengatakan Presiden Joko “Jokowi” Widodo berharap partai koalisi pendukung sebaiknya selalu berada di belakang untuk mendukung apa pun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini termasuk terkait pengesahan RUU Pemilu yang dilakukan pada pekan lalu.

Pernyataan itu mengomentari sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang justru memilih walk out ketika tengah dilakukan voting pengesahan UU Pemilu pada pekan lalu. Diduga akibat kerap berseberangan dengan pemerintah, Presiden Joko “Jokowi” Widodo tidak mengundang PAN ikut rapat bersama partai koalisi di Istana pada Senin, 24 Juli. Mereka yang hadir dalam rapat yaitu Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto. Ketua DPP Nasdem Johnny G. Plate, Ketua Komisi XI DPR RI (Golkar) Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Bendahara Fraksi Golkar Robert J. Kardinal dan Anggota Fraksi PPP Amir Uskara.

Ada tiga isu yang dibahas dalam rapat tertutup tersebut yakni mengenai Perppu nomor 1 tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Perppu nomor 2 tahun 2017 mengenai ormas dan revisi UU Terorisme. Jokowi berharap ketiga aturan tersebut bisa segera disahkan di DPR.

“Harusnya kan begitu. Pemerintah tentu berharap partai koalisi pendukung akan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Johan yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 25 Juli.

Namun, Johan mengaku tidak tahu apakah PAN memang tidak diundang oleh Jokowi. Kendati mereka sudah menyatakan tidak tahu kalau ada undangan tersebut.

Johan hanya mengonfirmasi jika pertemuan itu sudah dirancang beberapa hari sebelumnya. Jadi, tidak mendadak.

Namun, pria yang pernah menjabat sebagai juru bicara di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum dapat mengonfirmasi jika Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari PAN di kabinetnya.

“Yang soal ini saya belum dapat konfirmasi,” kata dia.

Di Kabinet Kerja, PAN mendapat satu jatah kursi Menteri yakni Asman Abnur yang menjabat sebagai Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, Sutrisno Bachir juga dilantik sebagai Kepala Ekonomi dan Industri.

Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais sempat menyarankan agar partainya segera menarik Asman dari kabinet Jokowi. Tetani, saran itu ditolak oleh internal partainya sendiri. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan masalah reshuffle Menteri merupakan kewenangan Jokowi.

“Kalau masalah itu kan terserah Pak Jokowi. Urusannya di Pak Jokowi,” ujar Yandri seperti dikutip media pada Senin malam kemarin.

Kendati kerap berbeda sikap dari pemerintahan yang mereka dukung, PAN menegaskan tetap memposisikan diri sebagai parpol pendukung pemerintah. Pernyataan itu juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut mereka masih akan tetap mendukung program pemerintah hingga tahun 2019. Zulkifli juga menepis kondisi partai koalisi tidak lagi solid.

“Dengan koalisi baik-baik saja. Kami dukung pemerintah sukses melaksanakan program-programnya,” kata dia.

Zulkifli meminta agar media tidak membesar-besarkan situasi ketika mereka tidak diundang oleh Jokowi dalam rapat pada Senin kemarin. Menurutnya, itu tidak serta merta menjadi sinyalemen pemerintah akan mengeluarkan Menteri PAN dari pos kabinet.

“Ya, gitu aja kok ditanya. Ini negara besar, kok masih mikir hadir enggak hadir (di rapat),” katanya ketika dimintai tanggapan. – Rappler.com