Tiga daerah terbaik di Indonesia yang mampu kendalikan inflasi 2016

JAKARTA, Indonesia  –  Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi provinsi terbaik di wilayah Pulau Jawa dalam pengendalian inflasi. Untuk wilayah Sumatera, posisi terbaik jatuh ke Sumatera Barat, sedangkan untuk kawasan timur Indonesia, Bali menjadi yang terbaik.  

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, Indonesia memasuki era inflasi yang rendah dan stabil sehingga dapat menjadi momentum kuat untuk mengarahkan inflasi nasional sejajar dengan inflasi negara-negara kawasan.

Agus, mewakili kelompok kerja nasional Tim Pengendalian Inflasi menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, di Jakarta, 27 Juli.

Rakornas kali ini mengusung tema, “Mempercepat Pembenahan Efisiensi Tata Niaga Pangan Melalui Penguatan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Kesejahteraan Rakyat”. Tema tersebut selaras dengan prioritas pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional yang pada gilirannya akan memperkuat efektivitas pengendalian inflasi. Turut hadir dalam Rakornas adalah para menteri serta pimpinan lembaga terkait, Panglima TNI dan Kapolri, serta 524 TPID dari 34 provinsi dan 490 kabupaten/kota. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam pidato pembukaan rakornas mengatakan kunci sukses pengelolaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi yang stabil.

“Kedua komponen tersebut patut menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan sehingga perlu ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan yang solid di pusat dan daerah,” kata Jokowi, yang juga memimpin langsung rakornas TPDI.

Mendukung daya beli

Jokowi juga mengingatkan pengendalian inflasi sangat penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.  Mantan Walikota Solo itu menggaris bawahi beberapa aspek penting dalam pengendalian inflasi. Pertama, pergerakan harga di daerah perlu terus dicermati sehingga berbagai risiko yang dapat meningkatkan inflasi dapat segera direspons. 

Kedua, penguatan sistem informasi pangan perlu konsisten dilakukan sehingga dapat mendukung respons kebijakan pengendalian inflasi secara cepat dan tepat. Ketiga, infrastruktur perlu terus diperkuat guna mendukung pengelolaan harga, termasuk harga pangan. 

Keempat, upaya efisiensi usaha perlu terus ditingkatkan sehingga dapat memperkuat upaya pengendalian inflasi.  Sejak masa Ramadan dan Lebaran 2017, pemerintah mengakui menurunnya daya beli masyarakat. (SIMAK: Daya beli Lebaran 2017 menurun)

BI mencatat adanya penurunan daya beli masyarakat hingga Juni 2017. Hal ini pun menjadi salah satu bahan pertimbangan BI dalam memutuskan kebijakan moneter pada bulan Juli 2017.

Agus menyampaikan beberapa capaian penting pengendalian inflasi. Pada akhir 2016, realisasi inflasi Indeks Harga Konsumen tercatat berada pada level 3,02%, terendah sejak 2010 dan berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,0±1%. Hingga Juli 2017, inflasi juga masih berada pada level rendah yakni sebesar 2,38% (year-to-date), lebih rendah dari sasaran 4,0%±1%. 

Pencapaian penting pengendalian inflasi tidak terlepas kontribusi positif sinergi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah. Salah satu sinergi kebijakan tersebut ialah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang saat ini berjumlah mencapai 524 orang. 

TPID berperan aktif dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan keefektifan komunikasi dalam mengelola ekspektasi, yang pada akhirnya mendukung pengendalian inflasi nasional. Ke depan, konsistensi kebijakan pengendalian inflasi terus ditempuh antara lain dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga ketersediaan pasokan pangan dan meningkatkan efisiensi tata niaga komoditi pangan, serta memperkuat pengembangan dan optimalisasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di era ekonomi digital. (BACA : Kemendag sediakan papan monitor harga secara digital)

Agus mengatakan, sinergi kebijakan juga ditempuh melalui penguatan kelembagaan pengendalian inflasi nasional yang ditandai dengan mengubah nama kegiatan Rakornas TPID mulai tahun ini menjadi Rakornas Pengendalian Inflasi. – Rappler.com