Indonesia usulkan Kompleks Al-Aqsa diberi perlindungan internasional

JAKARTA, Indonesia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengusulkan agar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memberikan perlindungan terhadap kompleks Al-Aqsa di Yerusalem. Hal itu penting, lantaran Al-Aqsa merupakan tempat yang disucikan bagi tiga agama, termasuk Islam.

Apalagi Al-Aqsa juga merupakan situs warisan dunia. Usulan ini disampaikan Retno dalam KTT Luar Biasa OKI yang membahas Al-Aqsa di Turki pada Selasa, 1 Agustus.

“Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus secara kolektif mengupayakan perlindungan internasional terhadap komplek Al-Aqsa untuk mencapai keamanan, perdamaian dan stabilitas di Kompleks Al-Aqsa dan Palestina,” ujar Retno seperti dalam keterangan tertulis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan proteksi internasional bisa berupa pengawasan masyarakat sipil, wilayah perbatasan, hingga perlindungan warga dengan senjata.

“Yang ditawarkan Indonesia yaitu agar memikirkan apakah bisa suatu perlindungan internasional di Al-Aqsa untuk mencapai kestabilan,” ujar Arrmanatha melalui pesan pendek pada Kamis, 3 Agustus.

Melalui cara itu, Pemerintah Indonesia ingin adanya suatu perhatian masyarakat internasional di kawasan tersebut sehingga apabila terjadi permasalahan bisa cepat diketahui dan mereka bisa bereaksi untuk mencegah situasi semakin memburuk.

“Ada juga yang hanya (menempatkan) orang sipil di sana, ada yang polisi, tentara dan ada pula yang tidak ada orang (berjaga) di sana tetapi rutin berkunjung setiap saat. Jadi, macam-macam konsepnya,” kata Arrmanatha.

Gagasan itu, diakui Arrmanatha bukan hal baru dan pernah diusulkan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas pada 2014 lalu. Gagasan itu kembali muncul, setiap kali konflik di Kompleks Al-Aqsa mencuat.

Penerapan proteksi internasional ini diharapkan memberikan jaminan bagi masyarakat Islam di sana untuk bebas beribadah.

Tekan Israel

Retno juga mengusulkan dua hal lainnya yakni mendorong negara anggota OKI menggunakan berbagai forum, termasuk Dewan Keamanan PBB dan memastikan status quo terhadap Kompleks Al-Aqsa tetap berlaku.

“Insiden yang terjadi di Al-Aqsa bukan lah yang pertama, tetapi bentuk tindak kekerasan, pendudukan ilegal dan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipertanggung jawabkan oleh Israel,” kata Retno.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu juga mengusulkan agar perundingan “Two State Solution” dihidupkan kembali. Retno mengaku bahagia karena usulan Indonesia sudah tersebut dimasukan ke dalam komunike akhir OKI. 

Umat Muslim Palestina memprotes pemasangan metal detector pada 16 Juli di depan pintu masuk Kompleks Al-Aqsa. Yang menarik, mesin tersebut hanya dipasang di depan pintu masuk yang digunakan warga Palestina. Sementara, warga non Muslim atau turis melalui pintu berbeda yang tidak terdapat alat pendeteksi tersebut.

Israel berdalih pemasangan alat itu pasca terjadi pembunuhan terhadap dua personel polisi Israel oleh warga Israel keturunan Arab. Dua personel polisi itu tewas akibat ditembak menggunakan senjata yang disembunyikan di tubuh mereka saat masuk ke dalam Kompleks Al-Aqsa.

Kebijakan Israel itu dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif terhadap warga Palestina. Bahkan, mereka yang tidak diizinkan masuk terpaksa menunaikan ibadah salat di depan Kompleks Al-Aqsa.

Hal itu memicu kerusuhan di depan Kompleks Al-Aqsa. Namun, otoritas Israel menanggapi aksi demonstrasi dengan cara represeif. Mereka melempari gas air mata dan tembakan. Alhasil, tujuh warga Palestina tewas dalam unjuk rasa tersebut.

Israel dikecam berbagai pihak, termasuk Indonesia, atas tindak kekerasan yang mereka lakukan. Akhirnya mesin pendeteksi itu dicabut oleh otoritas Israel pada 25 Juli. – Rappler.com