Ketua KPK: Korupsi adalah perilaku warisan yang ditinggalkan Belanda

JAKARTA, Indonesia – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan publik seharusnya meninggalkan perilaku korupsi. Sebab, perilaku tersebut merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda.

Perusahaan Dagang Hindia Belanda (VOC) akhirnya tutup karena perilaku korup para pejabatnya. Sehingga, jika hingga hari ini masih ada orang Indonesia yang belum mampu menanggalkan perilaku itu, maka ia masih terikat pada warisan zaman penjajahan.

“Korupsi adalah salah satu budaya yang ditinggalkan oleh Belanda, pada masa kolonial dan banyak pejabat VOC yang melakukan korupsi. Maaf ya, yang dari Belanda,” ujar Agus yang disambut tawa hadirin di ruang Java Ballroom pada Rabu, 9 Agustus.

Agus menjadi pembicara di acara Indonesian Development Forum (IDF) yang digelar di Gama Tower, The Westin Jakarta. Selain Agus, juga terdapat beberapa pembicara lain seperti Sri Wahyuningsih dari Satgas Saber Pungli, Zeger Van Der Wal dari Sekolah Kebijakan Publik, Lee Kuan Yew dan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Keempat pembicara menyampaikan materi dengan tema “Mengakhiri Lingkaran Setan Korupsi”.

Pernyataan Agus tadi jelas bisa ditafsirkan berbeda bagi Zeger. Namun ia merespons dengan senyum dan tawa.

Agus mengatakan masih banyak kebijakan publik dan sistem yang perlu diperbaiki untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Dari data yang dimiliki KPK pada tahun 2004 hingga 2016, total sudah ada 650 orang dari beragam latar belakang yang ditangkap oleh lembaga anti-rasuah itu.

Banyaknya para pejabat yang ditangkap menandakan perilaku korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, itu sejalan dengan upaya yang kian gigih untuk meredam perilaku tersebut.

Hal itu terbukti dari Indeks Pemberantasan Korupsi (IPK) yang bertambah dari 1,7 hingga 3,7 dalam 18 tahun terakhir.

“Saya tidak mengklaim ini hanya hasil kerja KPK, tetapi ini merupakan hasil kerja seluruh pihak,” katanya.

Sementara, di mata Zeger upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia baru menyentuh permukaannya saja. Di belakangnya, masih ada gunung es yang harus dirubuhkan.

Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo sejak awal memang berkomitmen untuk memberantas perilaku korupsi. Salah satunya termasuk pungli.

Oleh sebab itu, pada 21 Oktober 2016, Menteri Koordinator bidang politik dan keamanan Wiranto membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Pembentukan satgas sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2016.

Sejak dibentuk tahun lalu, mereka mendapat ribuan laporan dari masyarakat setiap harinya. Sayang, menurut Wakil Ketua Pelaksana I Satgas Saber Pungli, Sri Wahyuningsih, tidak semua bisa ditindak lanjuti.

Selama hampir satu tahun dibentuk, tercatat sudah ada 917 kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan dengan jumlah tersangka 1.834 orang. Sementara, total nilai pungli yang berhasil disita negara mencapai Rp 17,6 miliar.

“Jumlah ini tidak banyak karena kasus yang ditangani adalah korupsi yang non-merugikan negara,” ujar Sri.

Sementara, jumlah laporan yang mereka terima mencapai 31.110.

Dalam sesi itu, juga dihadirkan Wali Kota Pontianak, Sutarmadji. Ia memamerkan pencapaian yang diberhasil diraih oleh wilayahnya.

Salah satunya, mereka berhasil mempercepat isu perizinan dari yang semula memakan waktu berhari-hari menjadi enam jam saja. Bahkan, dari yang semula ada 99 jenis perizinan berhasil ia pangkas menjadi 17 jenis izin.

“Tadinya itu ada 14 (jenis perizinan), cuma kementerian pusat ini kadang-kadang ada-ada saja,” katanya.

Sutarmadji sengaja tidak ingin memperpanjang proses perizinan, karena dengan begitu dapat menutup celah untuk terjadinya negosiasi yang berujung perilaku korup. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Tim Saber Pungli resmi dibentuk
• Hasil survei Transparency International Indonesia: DPR lembaga terkorup di mata publik