Istana: Panglima undang Presiden hadir di HUT TNI

JAKARTA, Indonesia – Juru bicara Presiden, Johan Budi menepis spekulasi bahwa Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, dipanggil Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membicarakan isu pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Ia mengatakan Gatot hadir di Istana karena ingin melaporkan kesiapan TNI untuk menyambut HUT ke-72 yang diselenggarakan di Jakarta.

“Selain itu, Panglima TNI juga mengundang Presiden menonton pertunjukan wayang kulit menyambut HUT TNI. Kalau tadi ya yang disampaikan Panglima TNI ke Presiden mengenai itu,” ujar Johan yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 27 September.

Sementara, terkait isu pembelian senjata secara ilegal yang mengatasnamakan Presiden, menurut Johan, mantan Gubernur DKI itu sudah dilapori Gatot saat bertemu di Bandara Halim pada Selasa malam. Saat itu, Jokowi menanyakan kepada Gatot yang ikut menjemputnya di bandara.

“Pertemuan mereka berdua di Halim. Pak Gatot melaporkan apa yang sedang ramai dan menjadi perbincangan publik (isu pembelian senjata),” kata dia.

Jokowi pun, ujar Johan, mengaku sudah clear dengan penjelasan yang lebih menyeluruh dari Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Wiranto. Sehingga tidak perlu lagi ada yang didebatkan.

Hubungan antar lembaga tetap baik

Sementara, sebelum dipanggil ke Istana Negara, Wiranto sempat menjadi pembicara di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR untuk berbicara mengenai isu kebangkitan komunisme. Kehadirannya di ruang Fraksi PKS seolah menguatkan asumsi publik jika Gatot hendak terjun ke bidang politik. Salah satu manuvernya yakni dengan melontarkan beberapa pernyataan kontroversial.

Namun, Gatot membantah hal itu. Ia mengatakan adalah satu langkah yang bodoh jika dia justru berpolitik di gedung DPR.

“Di sini justru tempat banyak orang berpolitik. Kalau saya berpolitik di sini, justru saya bodoh. Konstituen nanti malah pada kabur,” katanya sambil tertawa kepada media.

Lagipula, jika ia tengah berpolitik, maka ia tidak akan mengingatkan kepada publik adanya kemungkinan kebangkitan PKI dan paham komunisme.

“Saya akan bilang oh kamu baik, PKI baik-baik. Kan begitu,” katanya lagi.

Gatot pun mengatakan jika hubungan antar lembaga militer tetap baik-baik saja. Walapun Wiranto mengakui adanya miskomunikasi di antara lembaga tersebut terkait isu pembelian senjata.

“Kami baik-baik saja. Justru, karena saya tidak berbicara, itu karena kami kondisinya baik-baik saja,” katanya.

Gatot menghormati jika atasannya yakni Wiranto mengatakan pangkal persoalan ada di komunikasi yang belum tuntas. Tugasnya, hanya melapor kepada Presiden. Perkara, ada miskomunikasi atau tidak, ia serahkan hal tersebut kepada Jokowi.

Walaupun menegaskan hubungan antar lembaga tetap baik, namun Gatot mengakui belum menghubungi Menteri Pertahanan dan Wiranto. Dalam kesempatan itu, Gatot justru mengubah pernyataannya. Jika di acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI ia mengatakan informasi rencana pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal itu bersumber dari data intelijen, maka kali ini ia membantahnya.

Ia menegaskan bahwa informasi intelijen hanya dapat disampaikan kepada panglima tertinggi yakni Presiden.

“Pernyataan saya pas (di hadapan) purnawirawan itu bukan informasi intelijen, karena informasi intelijen itu hasur mengandung (data) siapa, apa yang dilakukan, di mana akan dilakukan. Bilamana dilakukan di mana. Jadi, itu yang saya sampaikan kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan informasi itu kepada Presiden atau kalau saya dipanggil DPR,” tuturnya.

Sementara, pernyataan yang ia sampaikan di hadapan purnawirawan TNI dan media, diklaim Gatot bukan masuk kategori informasi intelijen. – Rappler.com