Berita hari ini: Sabtu, 3 Juni 2017

Hallo pembaca Rappler!

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Sabtu, 3 Juni 2017.

Dewan Keamanan PBB pilih lima negara anggota baru tidak tetap

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih lima negara sebagai anggota baru Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB pada Jumat kemarin. Kelima negara itu yakni Pantai Gading, Guinea Ekuatorial, Kuwait, Peru dan Polandia. Mereka akan mulai bertugas pada 1 Januari 2018 untuk periode selama dua tahun.

Sementara, Belanda terpilih menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap selama satu tahun menggantikan Italia untuk berbagi masa keanggotaan dua tahun. Hal ini disebabkan pemungutan suara terkait kedua negara itu pada tahun 2016 mengalami kebuntuan. Mereka setuju menetapkan Italia menjadi anggota pada 2017, sementara Belanda pada tahun berikutnya.

Dalam kasus ini, masing-masing negara yang terpilih membutuhkan lebih dari dua pertiga suara keseluruhan untuk mendapatkan kursi keanggotaan. Pantai Gading memperoleh 189 suara, Guinea Ekuatorial 185 suara, Kuwait 188 suara, Peru 186 suara, Polandia 190 suara dan Belanda 184 suara.

Sementara, Indonesia akan berupaya untuk merebut satu kursi sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2021. Selengkapnya baca di sini.

FPI beri bantuan hukum dua warga yang ditahan dalam kasus persekusi

Ormas Front Pembela Islam (FP) memastikan akan memberikan bantuan hukum bagi dua warga yang ditahan oleh Polres Jakarta Timur pada Kamis kemarin dalam kasus persekusi terhadap remaja berusia 15 tahun. Polisi menahan MH (57 tahun) dan M (60 tahun) usai ditetapkan sebagai tersangka intimidasi terhadap PMA, remaja berusia 15 tahun itu.

“Masyarakat yang ditangkap sedang ditangani,” ujar juru bicara FPI, Slamet Maarif ketika dikonfirmasi.

Dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai status dua orang yang ditahan polisi itu. Tetapi, Slamet memastikan FPI memberi bantuan hukum.

“(Dibantu) oleh Bantuan Hukum FPI (BHF),” kata dia. Selengkapnya baca di sini.

Gubernur Akpol dimutasi pasca taruna tewas dianiaya senior

Inspektur Jenderal Anas Yusuf dimutasi dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol). Keputusan tersebut diambil usai terjadi insiden tewasnya taruna Akademi Kepolisian Semarang yakni Brigadir Dua Taruna Mohammad Ada, dua pekan lalu.

Dalam surat Telegram rahasia yang diteken oleh Kapolri nomor ST/1408/VI/2017, Anas dimutasi menjadi Analisis Kebijakan Utama Bidang Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Jabatan yang ditinggalkan Anas diisi oleh Irjen Rycko Amelza Dahniel yang kini tengah menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara.

Selain Anas, beberapa perwira tinggi Polri ikut dimutasi. Di antaranya adalah Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Paulus Waterpau yang dimutasi menjadi Kapolda Sumatera Utara.

Jabatan Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri diisi oleh Kepala Biro Perencanaan Administrasi Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Lucky Hermawan. Selengkapnya baca di sini.

Gatot: TNI dilibatkan karena kondisi darurat terorisme

Berbagai pihak akhirnya sepakat ikut memasukan TNI dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme bersama Polri. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan latar belakangnya adalah situasi yang darurat dan bukan keinginan pihak tertentu.

“Saya tidak menyebutkan keinginan tertentu (dari satu pihak), tetapi kita kan sekarang sedang darurat teroris. Kemudian, teroris itu adalah kejahatan negara,” ujar Gatot usai mengikuti buka puasa di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Kejahatan negera itu harus dengan efektif diatasi, termasuk terorisme. Soal perbandingan kewenangan TNI dengan Polri, Gatot hanya menyatakan seharusnya semua elemen bisa bahu-membahu menangani terorisme.

“Saya tidak bicara itu (porsi kewenangan), tapi bagaimana polisi itu mengusung seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali,” kata dia.

Sementara, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebenarnya menyetujui pelibatan TNI dalam menangani terorisme. Tetapi, supremasi hukum dan hak asasi manusia juga harus dikedepankan dalam kerja-kerja penegakan hukum. Selengkapnya baca di sini.

Kapolri Tito Karnavian copot Kapolres Solok

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolres Solok AKBP Susmelawati Rosya dari jabatannya. Pencopotan itu tertulis di dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto.

Kebijakan itu ditempuh Tito usai menjanjikan akan mencopot bawahannya yang tidak tegas dalam menindak para pelaku persekusi. Dalam kasus di Solok ada satu korban yang disorot oleh media yakni Fiera Lovita. Dokter hemodialisa itu diintimidasi dan diancam oleh ormas tertentu karena menulis status di media sosial.

Menurut ormas tersebut, Fiera dianggap melecehkan tokoh ormas tersebut. Kendati sudah meminta maaf, tetapi teror dan ancaman masih dia terima hingga saat ini.

“Sudah saya sampaikan, kalau saya anggpa nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas,” ujar Tito usai berbuka puasa di kediaman Ketua MPR.

Jabatan sebagai Kapolres Solok yang baru diberikan kepada Kepala Unit II Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri AKBP Dony Setiawan. Dony sebelumnya dikenal sebagai Ketua Tim Narcotics Investigation Centre (NIC), sebuah tim pemukul bandar narkotika di Bareskrim Mabes Polri. Selengkapnya baca di sini. – Rappler.com