Catatan akhir tahun energi terbarukan era Jokowi, nuklir jadi jawaban?

Irham Duilah
Catatan akhir tahun energi terbarukan era Jokowi, nuklir jadi jawaban?

EPA

Tahun ini, pemerintah baru bisa merealisasikan 102 MW listrik yang berasal energi terbarukan, dari target 1.500 MW. Nuklir pun muncul sebagai alternatif sumber listrik di tanah air

JAKARTA, Indonesia – Realisasi energi baru dan terbarukan bidang kelistrikan pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo berjalan lamban. Dari target yang ditetapkan sebesar 7.500 Mega Watt (MW) hingga 2019, realisasi tahun ini baru mencapai 102 MW.

 “Sebagian besar disumbang dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya, red). Ada juga dari pembangkit tenaga panas bumi, dan tenaga hidro, tenaga angina, tapi nilainya tidak banyak,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Maritje Hutapea di Bogor, Jawa Barat, pada 22 Desember.

Maritje beralasan pengembangan energi terbarukan di bidang kelistrikan ini perlu waktu lebih lama untuk pembangunannya. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil yang persiapannya bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. 

“Untuk realisasi pembangunan energi terbarukan seperti PLTS itu waktunya butuh 3 tahun. Jadi realisasi tahun ini sebenarnya sudah dirancang sejak 3 tahun lalu,” katanya.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah punya target pembangunan listrik 35.000 MW hingga 2019 mendatang. Dari total target tersebut, sebanyak 25 persen atau 7.500 MW ditargetkan berasal dari energi terbarukan. 

Artinya, untuk memenuhi target tersebut, pemerintah harus membangun listrik dari energi terbarukan sebesar 1.500 MW tiap tahun.

Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia bersama negara-negara lainnya, berkomitmen untuk menjaga penaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) 21 di Paris, Perancis, awal Desember lalu.

Dalam pertemuan internasional tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil hingga 29 persen sampai 2030 mendatang. Salah satu caranya adalah menggenjot pembangunan energi terbarukan untuk kebutuhan listrik nasional.

“Faktor yang menghambat energi terbarukan untuk listrik tahun ini antara lain tumpang tindih kebijakan izin lahan dan izin usaha di daerah. Tapi kan tahun ini pemerintah sedang membenahinya melalui kebijakan izin satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal,” kata Maritje.

Kementerian ESDM mencatat saat ini potensi energi terbarukan sangat besar atau mencapai 866 Giga Watt. Potensi energi terbarukan ini berasal dari tenaga surya, panas bumi, energi laut, dan tenaga angina. Akan tetapi potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik.

Harus digarap serius

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai pemerintah mampu mencapai target 7.500 MW energi listrik terbarukan sampai 2019. 

“Asalkan ini harus dikerjakan secara serius,” katanya.

“Seluruh dunia, arah investasi itu ke clean energy, pendanaan untuk fosil itu makin sulit. Ini ada uang lagi mencari. Kalau Indonesia membuka peluang investasi itu ada,” ujar Fabby.

Untuk itu, ia juga mendorong pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan investasi pada investor dengan memberikan insentif pajak serta pembenahan regulasi. 

“Ini yang akan menentukan target bauran energi baru dan terbarukan tercapai atau tidak di era Jokowi,” katanya.

Pilihan nuklir dimunculkan 

Dari sekian banyak sumber energi terbarukan, Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat investasi nuklir lebih murah. 

Sebagai perbandingan, untuk membangun fasilitas listrik 1.000 MW, dibutuhkan investasi sebesar Rp 60 triliun, sedangkan energi terbarukan lainnya, seperti panas bumi, nilai investasinya bisa 10 kali lipat.

Anggota DEN, Abadi Purnomo, mengaku lembaganya masih membuka pilihan energi baru ini untuk dijadikan sumber alternatif yang tidak merusak lingkungan. Sebab, teknologi nuklir lebih murah dibandingkan teknologi terbarukan lainnya. 

“Kami tidak menolak nuklir. Tapi untuk mencapai pada pilihan nuklir memang mesti sangat hati-hati,” katanya.

Menurut Abadi, pilihan energi nuklir sebagai sumber listrik di Indonesia masih dianggap kontroversial. Sebab, sampah nuklir tak bisa dimusnahkan. Efek radiasinya bisa sepanjang masa.

Untuk mendirikan sumber listrik dari energi nuklir membutuhkan waktu setengah abad sebagai persiapannya. Teknologinya sampai saat ini belum ada yang bisa dikatakan aman 100 persen.

“Sekarang tren dunia memang mengarah ke energi nuklir. Seperti China yang mulai mengurangi batubara untuk sumber listriknya. Tapi China itu kan sudah merencanakannya sejak 50 tahun lalu, mulai dari teknologi sampai infrastrukturnya,” kata Abadi.

Selain itu, pilihan nuklir masih menjadi nomor buncit dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sebelum sampai pada pilihan nuklir, pemerintah akan mengupayakan pilihan energi terbarukan lainnya. 

“Tapi kalau Pak Jokowi bilang ‘go nuclear’, ya kita harus laksanakan,” katanya.—Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.