ASEAN sampaikan kekhawatiran mendalam soal krisis Laut China Selatan

Rappler.com
"Jelas sekali upaya Tiongkok untuk memecah dan menaklukan kawasan serta menarik isu Laut China Selatan dari forum pertemuan ASEAN-Tiongkok tidak berhasil"

SENGKETA LCS. Organisasi negara ASEAN mendorong agar Tiongkok menghentikan semua berbagai aktivitas yang memicu provokasi di kawasan sengketa Laut China Selatan. Kesepakatan itu merupakan salah satu poin dari forum pertemuan Menteri Luar Negeri se-ASEAN dengan Tiongkok di Kunming pada Selasa, 14 Juni. Foto dari Kementerian Luar Negeri

JAKARTA, Indonesia – Organisasi negara-negara anggota Asia Tenggara (ASEAN) pada Selasa, 14 Juni menyatakan sikap bersama mengenai situasi keamanan di Laut China Selatan (LCS). Pernyataan itu disampaikan usai menggelar pertemuan dua hari di Kunming, Tiongkok sejak hari Senin kemarin antara ASEAN dengan Negeri Tirai Bambu.

ASEAN kompak menyebut perkembangan situasi di wilayah sengketa di area tersebut tidak saja menimbulkan kekhawatiran tetapi juga mengikis rasa percaya.

“Selain itu, bisa meningkatkan ketegangan dan dapat berdampak terhadap perdamaian, keamanan dan stabilitas di Laut China Selatan,” tulis perwakilan dari negara di Asia Tenggara tanpa menyebut Tiongkok di dalamnya.

Pernyataan ini disampaikan, karena sikap Tiongkok yang tidak berhenti melakukan pembangunan pulau buatan di wilayah yang tengah disengketakan. Bahkan, mereka juga membangun sebuah landasan pesawat yang sesuai digunakan untuk kepentingan militer.

Pernyataan bersama itu turut mencakup hasil pembicaraan yang dilakukan secara kebetulan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi mengenai kekisruhan di area tersebut.

“Kami menekankan pentingnya kegiatan non militer dan sikap menahan diri untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk reklamasi lahan yang mungkin dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan,” ujar ASEAN lagi.

Poin lainnya yang disampaikan oleh ASEAN yakni penekanan terhadap pentingnya untuk mempertahankan perdamaian, keamanan dan stabilitas, serta keselamatan dan kebebasan dalam melakukan pelayaran dan penerbangan di atas teritori Laut China Selatan. Hal tersebut, dianggap oleh ASEAN sesuai dengan prinsip yang diakui secara universal dan tertera di dalam hukum internasional. Salah satu hukum internasional yang bisa dirujuk yakni Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Pernyataan ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, khususnya ketika pengadilan tinggi internasional PBB di Den Haag akan segera menentukan hasil sengketa yang diajukan oleh Filipina melawan Tiongkok. Sejak awal, Tiongkok tidak mengakui proses arbitrase yang dilakukan Filipina ke pengadilan internasional.

Bahkan, Negeri Tirai Bambu menyampaikan kemarahan mereka ketika Pemerintah Filipina membawa sengketa lahan di Scarborough Shoal ke pengadilan internasional.

“Kami menyerukan komitmen ASEAN untuk tetap mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan serta mendorong resolusi damai untuk memecahkan sengketa,” kata ASEAN.

Artinya, ke-10 negara tersebut sepakat untuk menyelesaikan masalah sengketa melalui proses hukum dan diplomatik. Mereka berjanji tidak akan menggunakan jalur militer atau mengeluarkan ancaman. Hal tersebut merupakan jalur sesuai dengan prinsip hukum internasional yakni UNCLOS dan Piagam PBB.

Lalu, apa makna dari pernyataan bersama ASEAN tersebut? Menurut asisten pengajar bidang isu internasional dan ilmu politik dari Unievrsitas De La Salle, Manila, Richard Javad Heydarian, pernyataan bersama ASEAN itu jelas menunjukkan keberpihakan kawasan terhadap Filipina.

“Jelas sekali upaya Tiongkok untuk memecah dan menaklukan kawasan serta menarik isu Laut China Selatan dari forum pertemuan ASEAN-Tiongkok tidak berhasil,” ujar Richard.

Dan pernyataan tersebut, Richard melanjutkan jelas tanda kesepakatan bersama dan dukungan bagi Filipina. 

Bahkan, dia memprediksi hasil dari pengadilan internasional juga akan memihak ke Filipina. Richard turut mendorong agar ASEAN segera mengeluarkan pernyataan begitu hasil pengadilan internasional diumumkan.

“Dengan begini, maka ini akan menjadi tekanan diplomatik terhadap Tiongkok dan bantuan bagi Filipina dan negara lain yang ikut mengklaim untuk memiliki kemampuan negosiasi yang lebih baik,” tutur dia.

Klaim Tiongkok di kawasan LCS sudah lama dikritik oleh masyarakat internasional. Mereka mengklaim hampir semua area di LCS hanya berdasarkan area yang disebut sembilan garis putus-putus atau Nine Dash Line. Garis itu ditemukan di peta Tiongkok yang telah digunakan sejak tahun 1940an lalu. Namun, Nine Dash Line itu tidak diakui dalam hukum internasional mana pun.

Tetapi, Tiongkok tetap bersikukuh dengan sikapnya. Salah satu diplomat mereka, Yang Jiechi pada bulan lalu mengatakan posisi Tiongkok di LCS justru telah sesuai dengan hukum internasional. Posisi tersebut tidak akan berubah. – dengan laporan AFP/Rappler.com

BACA JUGA: