Koalisi Anti Mafia Narkoba tuntut presiden hentikan kasus Haris Azhar

JAKARTA, Indonesia – Koalisi Anti Mafia Narkoba menyampaikan sikapnya terkait upaya kriminalisasi Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan usaha memidanakan Haris.

“Informasi Haris harusnya jadi pintu masuk pemberantasan mafia narkoba. Tapi dilihat menjadi upaya menjatuhkan kredibilitas,” kata Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta pada Kamis, 4 Agustus 2016. Menurut dia, seharusnya informasi tersebut menjadi pintu masuk bagi instansi terkait untuk membersihkan diri.

Keterlibatan aparat dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN), menurut Danil, sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat. Karena itu, upaya 3 lembaga ini memiidanakan Haris dilihat sebagai upaya untuk menutup-nutupi sesuatu.

Mantan aktivis KontraS sekaligus pendiri Change.org Usman Hamid mengatakan 3 lembaga tersebut harusnya merefleksikan kepentingan negara. Berdasarkan informasi tersebut, harus dilakukan investigasi ke dalam dan membuktikan kalau lembaganya bersih.

“Kalau kasus Haris dilanjutkan, negara bisa dituduh menutupi terendusnya keterlibatan orang dalam di kartel narkoba,” kata dia. Orang-orang tersebut adalah duri dalam daging yang harus dicabut, dan bisa terungkap lewat curahan hati Freddy Budiman.

Bentuk tim independen

Selain itu, koalisi juga menuntut presiden untuk membentuk tim investigasi independen. Anggotanya dari pribadi-pribadi yang kredibel dan berintegritas seperti pensiunan TNI ataupun BNN yang bersih.

“Kami harap tim independen bisa membongkar fakta-fakta keterlibatan aparat hukum dalam bisnis mafia narkoba,” kata Dahnil. Menurut dia, langkah ini sesuai dengan pernyataan presiden yang hendak memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Tim inilah yang kelak akan menelusuri kebenaran informasi Freddy Budiman yang diunggah Haris lewat akun Facebook-nya. Dari situ akan terbukti:

1. Keterlibatan oknum aparat instansi keamanan yang melanggengkan kartel narkoba di Indonesia;
2. Penyimpangan kewenangan aparat penegak hukum dan keamanan di Indonesia;
3. Kuatnya kriminalisasi kepada warga negara yang ketika nama institusi dikaitkan dalam suatu skandal.

Kuasa Hukum Haris, Saur Siagian, mengatakan kliennya banyak menyaksikan kejahatan narkoba yang melibatkan institusi. Tapi tak bisa diungkap karena termasuk rahasia pribadi.

“Presiden, yang membawahi 3 institusi tersebut harus menghentikan kasus. Yang bersangkutan juga harusnya jangan tersinggung, tapi bergandengan tangan mengungkap kasus,” kata dia.

Mencari bukti

Secara terpisah, Haris mengatakan kalau ia sudah berupaya mencari bukti atas informasi Freddy. “Saya pernah cari pledoi dan cari pengacara. Tapi pledoi tidak dikasih Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” kata dia.

Ia menilai ada masalah soal informasi di pengadilan untuk masyarakat yang ikut memantau kasus. Informasi sengaja tidak disediakan.

Keputusan sidang Freddy sendiri baru diunggah pada 2016, dan setelah tulisan Haris ramai dibicarakan. “Di pledoi dan keputusan pengadilan tidak ada nama-nama itu,” kata dia.

Haris juga telah berupaya melaporkan pengakuan tersebut ke Presiden Jokowi lewat pesan tertulis dan suara, sejak Senin pekan lalu. Namun, tak ada balasan dari Istana Negara. Hingga saat ini pun, menurut dia, belum ada reaksi apapun dari orang nomor 1 Indonesia itu.

Karena itu, koalisi juga membentuk posko pengaduan bagi masyarakat yang pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari aparat terkait narkoba. Sempat terungkap kisah-kisah kerabat maupun kenalan yang sengaja dijebak, supaya masuk penjara dan diperas.

Komentar atas tertangkapnya pejabat kepolisian yg terkena narkoba @RapplerID pic.twitter.com/hjIGf1HXiy

— Ursula Florene (@kuchuls) August 4, 2016

Kisah petugas BNN di Taliwang yang diduga kena narkoba @RapplerID pic.twitter.com/5NLcJBle0F

— Ursula Florene (@kuchuls) August 4, 2016

“Posko ini tidak ada batas waktunya, tapi ini bukan upaya mencari bukti bagi Haris,” kata Dahnil. Masyarakat didorong supaya berani melapor, supaya fakta segera terungkap.

Setelah terkumpul, laporan akan dipilah kemudian diberikan ke tim independen untuk jadi awal penyelidikan. Lewat langkah ini, diharapkan cita-cita Presiden Joko Widodo untuk membersihkan negara dari bahaya narkoba dapat terwujud. – Rappler.com