Cekcok Anies dan Ahok soal pencairan dana kartu pintar

Rappler.com
Anies mengkritisi kebijakan Ahok soal Kartu Jakarta Pintar

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Mesjid Al-Ittihad, Jakarta, pada 28 Oktober 2016. Foto oleh Irman Yusuf/Antara

JAKARTA, Indonesia — Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan akan memadukan program nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP), jika ia terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.

“Dengan integrasi, diharapkan program nasional berjalan beriringan dengan program daerah. Pada akhirnya warga dan siswa miskin di Jakarta dapat mengoptimalkan berbagai model bantuan yang mereka terima dari berbagai sumber,” kata Anies pada Minggu, 30 Oktober, seperti dikutip Antara.

Jika terwujud, konsekuensinya adalah Anies akan mencabut Pasal 49 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 174 tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pasal tersebut melarang peserta didik pemegang KJP menerima bantuan biaya personal pendidikan lainnya, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Akibatnya, menurut Anies, para penerima KIP yang sebetulnya dari keluarga tidak mampu tidak bisa mencairkan dana yang sudah ditransfer ke rekening mereka.

“Larangan itu menghambat integrasi KIP dengan KJP di Jakarta,” ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Menurutnya, kementerian yang pernah dipimpinnya itu sempat mengirim surat permohonan agar KIP bisa dipakai di Jakarta, namun permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“Waktu saya masih jadi menteri, saya pernah mengirim surat. Dan waktu itu langsung dijawab Pak Gubernur, tidak diizinkan,” ujar Anies.

Menjawab tudingan Anies, Ahok mengatakan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menyalurkan KIP, namun tidak dialokasikan kepada siswa yang merupakan warga ibu kota.

“Iya, [KIP disalurkan untuk siswa] non-DKI yang sekolah di Jakarta,” kata Ahok kepada media.

Ahok mengatakan, siswa asal Jakarta tidak perlu lagi menerima KIP karena kebutuhan pendidikan mereka sudah terpenuhi melalui dana yang ada di dalam KJP.

Menurutnya, anggaran KIP sebaiknya dialokasikan kepada siswa di daerah lain di luar ibu kota.

“Kasihan, kan, orang Indonesia anak-anak kita yang lain di kampung-kampung yang tidak punya duit,” kata Ahok. —Rappler.com