Belum revisi SK, Menpora tagih janji PSSI cabut gugatan di PTUN

JAKARTA, Indonesia — Menpora Nahrawi menyatakan belum akan mengeluarkan SK pengaktifan kembali PSSI. Dia justru menunggu PSSI mencabut gugatan terhadap SK pembekuan PSSI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, dalam pertemuan di Istana Wapres, Senin 25 Mei 2015, Wapres Jusuf Kalla (JK) memerintahkan PSSI untuk mencabutnya. 

“Salah satu perintah Wapres kepada PSSI adalah mencabut gugatan di PTUN. Dan itu sedang kami tunggu juga. (Perintah itu) disampaikan kepada saya dan beberapa orang yang datang belakangan, (seperti) Hinca Pandjaitan (Wakil Ketua Umum PSSI), Agum Gumelar (mantan Ketua Umum PSSI), dan Rita Subowo (Ketua Komite Olimpiade Indonesia),” kata Nahrawi di gedung Kemenpora, Selasa 26 Mei 2015.

Karena itu, Nahrawi belum akan mengeluarkan SK apapun terkait pembekuan PSSI. Baik itu berupa SK pengaktifan kembali atau merevisi isi dari SK Menpora Nomor 01307 Tanggal 17 April 2015 yang menjadi dasar hukum sanksi buat federasi sepak bola Tanah Air tersebut. 

“Kami sedang mempelajarai itu (revisi). Karena ini terkait  putusan sela PTUN yang memungkinkan SK kami sementara ditunda. Kami harus patuhi putusan sela itu,” kata Nahrawi.

Sejatinya, tanpa merevisi SK itupun PSSI bisa kembali beraktivitas. Sebab, putusan sela yang diketok hakim ketua Ujang Abdullah tersebut menyatakan menunda keberlakuan surat tersebut. Dengan demikian, tanpa menunggu Menpora pun roda organisasi pimpinan La Nyalla Mattalitti itu bisa kembali bergerak. 

Tapi, dalam pertemuan dengan Wapres JK tersebut, Menteri Nahrawi meminta gugatan dicabut sebagai bagian dari kesepakatan antar dua kubu. Jika itu sudah dilakukan, dia akan mengeluarkan surat untuk mengaktifkan kembali PSSI.

Nahrawi menolak anggapan bahwa Istana terbelah dalam menangani masalah PSSI. Dia membela Wapres JK dan Presiden Joko Widodo yang diisukan berbeda pendapat. 

“Itu justru menjadi tanda bahwa wakil presiden dan presiden memperhatikan serius terhadap masa depan sepakbola kita. Makanya, opsi-opsi itu terus kita dalami. Tentu sekali lagi opsi tidak mengakui eksistensi PSSI tidak semata-mata pikiran seseorang tapi harapan dari jutaan negeri ini yang menginginkan perubahan sepakbola yang akan datang,” kata Nahrawi.

Nahrawi juga menegaskan bahwa keberadaan Tim Transisi harus tetap eksis. Sebab, tim tersebut yang akan mengawal transparansi di PSSI. “Tim Transisi harus diperkuat untuk mengawasi perjalanan sepakbola negeri ini. Tidak boleh lagi mereka seenaknya. Tidak boleh lagi mereka introvert atau tertutup terhadap harapan publik yang luar biasa besar ini. Penguatan Tim Transisi itu juga ada dalam opsi kami,” ujar Nahrawi.

Nahrawi mengakui, statuta FIFA memang tidak mengenal adanya Tim Transisi. Apalagi tim tersebut merupakan bentukan pemerintah. Namun, dia menegaskan bahwa tim terbentuk karena sepak bola Indonesia berada dalam situasi darurat.

(BACA: Menpora Imam Nahrawi melawan belut-belut sepak bola)

“Seluruh masyarakat negeri ini tahu bahwa sepak bola ada masalah. Dan masalah sepakbola sudah jelas. Maka keberadaan Tim Transisi ini akan memonitor apakah sepakbola ini sesuai harapan publik atau tidak.” Kata Nahrawi. 

Lagi pula, kata Nahrawi, statuta FIFA juga memerintahkan federasi sepak bola untuk menghormati hukum positif di negara yang bersangkutan. “Kami memperketat ketaatan (PSSI) terhadap hukum positif Indonesia. (PSSI) harus tunduk pada hukum positif yang ada di negeri ini,” katanya. 

Nahrawi kembali menegaskan mengapa pemerintah harus turun langsung membenahi PSSI. Sebab, organisasi tersebut tidak hanya memiliki masalah besar dalam prestasi. Tapi juga pelaksaan kompetisi yang amburadul dan tidak profesional. 

“(Apakah nanti) masih ada pengaturan skor, masih ada pelatih dan pemain yang tidak diberi porsi yang tidak baik, masihkan ada prestasi yang biasa-biasa saja? Kita memang mengharapkan prestasi. Masa kita kalah sama Timor Leste? Yang benar saja,” kata Nahrawi. –Rappler.com