SBY: Pak Ahok harus diproses secara hukum

Santi Dewi
"Kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok harus diproses secara hukum."

 

JAKARTA, Indonesia – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta polisi mengusut tuntas kasus dugaan penistaan ayat suci yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

“Perlu diproses karena tidak boleh ada tudingan (Ahok) tidak boleh disentuh. Nah, setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak harus menghormati, ibaratnya jangan gaduh,” kata SBY dalam jumpa pers yang digelar di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, Rabu 2 November 2016.

Gubernur Ahok saat ini memang tengah tersandung kasus dugaan penistaan ayat suci. Kasus ini bermula dari kunjungannya ke Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Saat itu Ahok menyinggung Surat Al Maidah ayat 51.

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya. Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macam-macam itu.” kata Ahok ketika itu.

Ucapan Ahok menjadi ramai setelah cuplikan rekaman video tersebut beredar di internet. Banyak yang menganggap Ahok telah menghina ayat suci. Bahkan ada yang melaporkannya ke polisi.

Bahkan ribuan orang dari berbagai ormas Islam turun ke jalan untuk memprotes ucapan Ahok tersebut pada 14 Oktober lalu. Rencananya aksi serupa dengan skala lebih besar akan kembali di gelar pada Jumat 4 November.

SBY yang pernah menjadi Presiden Indonesia selama dua periode menilai aksi unjuk rasa yang telah dan akan digelar ribuan orang tersebut cukup wajar, karena Indonesia adalah negara demokrasi. 

Selain itu SBY juga menilai aksi unjuk rasa juga terjadi lantaran mereka tidak puas terhadap kinerja polisi dalam memproses hukum kasus ini. “Bangkali karena merasa tuntutan itu tidak didengar. Kalau sama sekali tidak dengar, diabaikan, sampai lebaran kuda akan terus ada unjuk rasa itu,” kata SBY.

Ia juga meminta pemerintah, khususnya Kepolisian, untuk tidak melarang aksi unjuk rasa pada 4 November nanti dan tidak mencegah jika ada orang dari luar daerah yang ingin ikut dalam unjuk rasa tersebut. Sebab mencegah aksi unjuk rasa bukanlah solusi yang tepat.

SBY dalam jumpa pers di Cikeas, Rabu (2/11)

Menurut SBY, langkah yang tepat untuk meredam aksi unjuk rasa adalah dengan memproses kasus ini secara hukum. “Jadi kalau ingin negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok harus diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum,” kata SBY.

Untuk itu, SBY melanjutkan, Kepolisian harus menjamin pengusutan kasus ini berjalan secara transparan dan adil serta tanpa rekayasa. Dengan begitu, apapun hasilnya akan bisa diterima oleh semua pihak. “Cegah tekanan (kepada Polri) dari manapun, baik yang mengatakan pokoknya Ahok harus bebas atau pokoknya Ahok harus dinyatakan bersalah,” kata SBY. 

Karena itu, SBY melanjutkan, bola kini berada di tangan penegak hukum. “Bukan di jalan raya, bukan di tangan Presiden Jokowi, bukan di tangan ormas Islam, bukan di tangan partai-partai politik. Bola berada di penegak hukum,” katanya.

Membantah analisa intelijen

Dalam kesempatan tersebut SBY juga membantah isu yang menyebut ada orang besar yang mendanai dan menggerakkan aksi unjuk rasa menentang Ahok yang akan digelar pada 4 November mendatang.

“Kalau ada analisis intelijen seperti itu, saya kira berbahaya,” kata SBY. “Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai.”

SBY tidak menyebut siapa yang melemparkan isu bahwa aksi unjuk rasa 4 November didanai oleh seseorang atau kelompok tertentu. Namun ia menyebut analisa intelijen tersebut keliru. “Mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar,” katanya.

Aksi unjuk rasa berskala besar, menurut SBY, tak selalu digerakkan dan didanai oleh seseorang. Ia mencontohkan aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di negara-negara Arab. 

“Kita tahu Arab spring, mulai dari Mesir, Libya, Tunisia, Yemen, itu tidak ada penggeraknya, yang mengkomandoi adalah social media. Itu era sekarang ini. Jadi jangan tiba-tiba menyimpulkan ini yang menggerakkan, ini yang mendanai,” katanya.

Meminta pengunjuk rasa menaati aturan

Pada kesempatan yang sama SBY juga meminta para pengunjuk rasa yang akan turun ke jalan pada Jumat 4 November mendatang menaati aturan dan tertib selama menyuarakan pendapat mereka.

“Setiap orang memiliki hak politik, dijamin konstitusi, menyampaikan pandangan pikiran dan protesnya, asalkan tertib, damai, dan tidak melanggar aturan,” kata SBY.

 Ia juga meminta aparat keamanan tidak bersikap represif, tidak asal tangkap, apalagi main tembak, saat mengamankan aksi unjuk rasa. Ia mengingatkan insiden Trisakti yang meletup karena aparat main tembak. “Kita harus pantai memetik pelajaran dari sejarah di masa silam,” katanya. —Rappler.com