Kenapa perempuan korban pemerkosaan selalu disalahkan?

BANDUNG, Indonesia — Masih ingat larangan Fauzi “Foke” Bowo kepada perempuan untuk tidak mengenakan rok mini saat naik angkutan kota (angkot)? Larangan tersebut disampaikan Foke yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta pasca peristiwa pemerkosaan terhadap seorang karyawati di dalam angkot, akhir 2011 lalu. 

Sejumlah pihak bereaksi keras terhadap larangan tersebut. Salah satunya, aktivis perempuan dari Aliansi Perempuan Menolak Pemerkosaan (APMP) yang menggelar aksi unjuk rasa dan mengecam pernyataan Foke tersebut. Larangan penggunaan rok mini, menurut mereka, terkesan menyalahkan korban pemerkosaan karena berpakaian minim. Foke pun akhirnya meminta maaf.

Lima tahun berlalu, namun sikap menyalahkan perempuan atas peristiwa pemerkosaan, masih saja terjadi. Terakhir, sikap itu muncul dalam kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun, YY. Lagi-lagi, tudingan perempuan sebagai penyebab pemerkosaan disampaikan oleh pejabat publik. 

Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh P. Daulay diberitakan memberikan pernyataan yang terkesan menyalahkan korban. Seperti yang dikutip publicapos.com, Saleh menyatakan, korban membuka ruang bagi para pelaku untuk berbuat jahat ketika berjalan sendirian di pinggir kebun yang sangat sepi. Walaupun pernyataan itu kemudian dianggap salah kutip oleh Saleh.

Sebelumnya pada 2009, Bupati Aceh Barat Ramli Mansur sempat berbicara bahwa perempuan yang memakai rok mini layak diperkosa, seperti dilaporkan oleh Rimanews. Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie juga pernah menyalahkan rok mini sebagai penyebab perkosaan

Hal ini yang menjadi sorotan aktivis perempuan dan masyarakat pada umumnya.

“Pernyataannya (Saleh) membuktikan bahwa pejabat publik belum punya keberpihakan terhadap perempuan korban kekerasan,” kata Direktur SAPA Institute, Sri Mulyati, saat dihubungi Rappler, Jumat, 6 Mei.

“Hal ini membuktikan bahwa pejabat publik melakukan viktimisasi terhadap korban, atau dengan kata lain membuat korban menjadi korban untuk yang kedua kalinya,” ujar Sri.

Ketidakberpihakan itulah, menurut Sri, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang salah kaprah saat terjadi kasus pemerkosaan. Seperti, mengatur pelarangan keluar malam, aturan busana, atau pergi harus ditemani muhrimnya.

“Padahal yang menjadi inti penyebab terjadinya kekerasan bukan perempuan, tetapi cara pandang laki-laki yang melihat perempuan hanya sebagai obyek seksual,” ujar Sri yang juga menjabat sebagai Dewan Pengarah Nasional Forum Pengada Layanan (FPL), organisasi yang mendampingi perempuan korban kekerasan.

Berdasarkan data FPL di triwulan pertama 2016, terdapat 343 kasus kekerasan perempuan. Data tersebut dihimpun dari kasus kekerasan perempuan yang terjadi di Jawa Barat, Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur yang ditangani oleh 9 lembaga layanan. Dari jumlah tersebut, sikap menyalahkan perempuan yang menjadi korban muncul di hampir semua kasus.

“Karena hampir semua kasus baik KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), trafficking, dan kekerasan seksual, masyarakat dan keluarga selalu menyalahkan korban,” kata Sri.

Sikap menyalahkan korban juga berlangsung secara kolektif di masyarakat. Bahkan, sikap itu muncul dari kaum perempuan itu sendiri. Sri memberi contoh dua kasus kekerasan seksual yang sangat kental dengan tudingan bersalah kepada korban.

Kasus pertama terjadi di Kabupaten Bandung sekitar 2014-2015. Seorang anak perempuan berinisial I diperkosa oleh ayah kandungnya selama satu tahun. Kasus itu terungkap, namun bukan simpati yang didapat, korban malah dicemooh oleh tetangganya dan pemerkosaan itu dianggap hubungan suka sama suka.

“Dan korban disalahkan, dianggap wajar diperkosa karena penyanyi dangdut,” ujar Sri.

Dalam rentang waktu yang sama, Y, seorang anak perempuan di Sukabumi juga mengalami kasus yang serupa. Y diperkosa ayah tirinya beberapa kali hingga bertahun-tahun.

“Karena terjadi selama beberapa tahun, korban dianggap mencintai ayah tirinya. Masyarakat tidak pernah memahami kenapa korban mengalami pemerkosaan dalam waktu yang lama. Padahal sebenarnya korban butuh waktu dan keberanian untuk mengungkap kasus kekerasan seksual yang dialaminya,” papar Sri.

Sementara ibu Y, yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, juga dipersalahkan karena meninggalkan anak dengan ayah tirinya. Padahal si ibu bekerja untuk mencari nafkah karena suaminya tidak bekerja.

Dua kasus itu, kata Sri, telah diproses secara hukum. Namun, hal itu tetap saja tidak memberikan dampak positif bagi para korban.

“Tapi akhirnya korban yang harus pergi jauh dari kampungnya karena malu dan masyarakat serta keluarga pelaku menyalahkan korban,” ujarnya.

Kenapa perempuan korban perkosaan selalu disalahkan? Menurut sosiolog dan antropolog dari Unpad, Budi Rajab, hal itu terjadi karena masyarakat kita berpikirnya masih patriarkis. Termasuk para pemimpin, khususnya yang berjenis kelamin laki-laki, sehingga solusinya juga patriarkis. 

“Karena nalarnya, perempuan harus dilindungi, perempuan harus jaga diri, itu mah patriarkis,” kata Budi.

Solusi untuk persoalan itu, kata Budi, tidak perlu jauh-jauh berpikir mengubah pola pikir masyarakat karena hal itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Solusi tercepat menurutnya adalah, memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi si pelaku.

“Hukum yang seberat-beratnya, itu aja dulu,” katanya singkat. —Rappler.com

BACA JUGA: