SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, RRI tidak seharusnya melakukan hitung cepat. RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasnya saat Pilpres 2014.
JAKARTA, Indonesia – Hastag SaveRRI, #SaveRRI, memenuhi lini masa media sosial Twitter beberapa hari terakhir ini. Perbincangan ini dipicu kabar bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia akan ditutup setelah menayangkan hasil hitung cepat yang memenangkan calon presiden-calon presiden nomor urut dua, Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla.
Survei RRI menunjukkan, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memeroleh 47,9 persen, sementara Jokowi-JK sebesar 52,71 persen. Bahkan, Komisi I DPR RI, mitra RRI, berniat memanggil jajaran direksi RRI terkait hasil hitung cepat tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi anggota tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengatakan, RRI tidak seharusnya melakukan hitung cepat. RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang harus dapat menjaga netralitasnya saat Pilpres 2014.
Perbincangan #SaveRRI diramaikan oleh sejumlah aktivis, penulis, dan juga sineas muda Indonesia.Sebelum tidur, jangan lupa dukung RRI! Sekali Di Udara, Tetap Di Udara! #SaveRRI pic.twitter.com/fZIufeDt4c
— Mira Lesmana (@MirLes) July 14, 2014Aktivis antikorupsi Fadjroel Rachman pun tak ketinggalan berkicau melalui akun Twitter-nya, @fadjroeL.
Mau Dibubarkan Karena JUJUR! Tweeps #SaveRRI untuk #saveRI ~ FR pic.twitter.com/mqe0a7ffZh
— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) July 14, 2014Sementara itu, penulis buku Supernova, Dewi “Dee” Lestari mengaku khawatir banyak pihak yang berburuk sangka pasca Pemilu Presiden 2014.
Ta
Tudingan tidak netral
Terkait tudingan bahwa hitung cepat RRI yang tidak netral, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Niken Rosalita Widiastuti memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, hitung cepat yang menggunakan metode Multistage Random Sampling telah dilakukan berdasarkan kaidah keilmuan dengan mengedepankan nilai-nilai netral dan independen, tanpa pretensi dan tanpa keberpihakan dengan capres-cawapres manapun.
“Hitung cepat ini bertujuan untuk memberikan layanan informasi yang obyektif kepada publik didasarkan pada kaidah keilmuan dengan mengedepankan nilai-nilai netral dan independen, tanpa pretensi dan tanpa keberpihakan dengan capres-cawapres manapun,” katanya melalui siaran pers, Selasa.
Ia juga menegaskan, hitung cepat yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan RRI bebas dari pengaruh pihak luar. Seluruh pembiayaan hitung cepat, tambah Niken, menggunakan anggaran RRI.
Ia juga mengingatkan, RRI telah melakukan hitung cepat pada Pemilu Legislatif 2014. Hasilnya, hitung cepat RRI mendekati hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Quick Count yang dilakukan Puslitbangdiklat RRI pada Pemilu Legislatif memiliki tingkat keakurasian yang tinggi mendekati hasil penghitungan nyata oleh KPU, yakni di bawah toleransi kesalahan 1 %. Kinerja Quick Count RRI tersebut telah diapresiasi oleh Komisi I DPR RI dan banyak pihak lainya,” katanya.
Selain RRI, ada tujuh hasil hitung cepat yang menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK unggul. Ketujuh hasil hitung cepat itu dilakukan Populi Center, CSIS, Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Poltracking, dan Saiful Mujani Research Center.
Sementara itu, empat lembaga survei yang hasil hitung cepatnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ialah Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.
Hasil hitung cepat ini membuat kedua pasangan saling klaim kemenangan. Adapun KPU baru akan mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Juli.
Audit hitung cepat
Pertentangan hasil hitung cepat mendorong Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) melakukan audit terhadap lembaga survei yang berada di bawahnya.
Pada Selasa kemarin, Persepi melakukan audit terhadap lima lembaga survei yang memenangkan Jokowi, yaitu Saiful Mujani Research Center yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI), Cyrus-CSIS, Indikator Politik Indonesia, dan Populi Center.
Audit ini termasuk pemeriksaan metodologi hitung cepat, manajemen lembaga survei seperti pendanaan dan data forensik.
“Dari proses audit yang sudah dilakukan, tidak ada masalah dengan lembaga-lembaga survei itu,” kata Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk.
Sementara itu, Rabu ini, Persepi berencana memeriksa dua lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta, Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) serta Poltracking, yang memenangkan Jokowi-Hatta.
Terkait pemeriksaan hari ini, JSI dan Poltracking menyanggupinya. Sementara itu, Direktur Puskaptis Husin Yazid menolak audit tersebut. Ia hanya mengatakan akan menunggu hasil resmi perhitungan KPU.
Dua lembaga survei lainnya yang memenangkan Prabowo-Hatta, Indonesia Research Center dan Lembaga Survei Nasional, tidak berada di bawah Persepi. Dengan demikian, keduanya tidak dapat diaudit. – Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?
Loading
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.