Tingkat kepercayaan warga Bandung terhadap Ridwan Kamil menurun

BANDUNG, Indonesia — Walikota Bandung Ridwan Kamil dikenal sebagai seorang pemimpin yang kreatif dan inovatif. Selama hampir dua tahun memimpin Bandung, kota ini memiliki sejumlah terobosan yang menarik. Namun, apakah upaya walikota yang berpasangan dengan wakilnya, Oded M. Danial, ini disukai warganya?

Hasil survei terbaru Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (eLSID) ternyata menunjukkan hal sebaliknya. Berdasarkan survei tersebut, terjadi penurunan tingkat kepercayaan warga kepada pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Ini juga menandakan ekspektasi warga terhadap pasangan RK-Oded berkurang.

“Penurunan yang terjadi mencapai 27 persen,” ungkap peneliti eLSID Dedi Barnadi dalam Rilis Hasil Survei Sosial Kemasyarakatan mengenai Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Ridwan Kamil & Oded di Bandung, Rabu, 27 Mei 2015.

Hasil itu berbeda dengan survei serupa yang dilakukan pasca pelantikan pasangan tersebut pada September 2013 lalu.

“Pada survei kami yang digelar pasca pelantikan September 2013 lalu, sebanyak 83 persen warga Bandung merasa yakin bahwa pasangan tersebut bisa membawa pemerintahan Bandung lebih baik,” katanya.

Kini, tingkat kepercayaan warga Bandung terhadap pemimpin mereka hanya 56%.

Dalam survei terbaru, eLSID mengambil 415 responden dengan tingkat kepercayaan terhadap survei mencapai 95 persen. Adapun margin of error 5,1 persen. Populasi yang diambil adalah warga Bandung yang berusia 17 tahun atau lebih dengan menggunakan metode sampling multistage.

Meski demikian, dalam survei yang digelar 12-17 April lalu itu sebanyak 60% warga masih yakin RK dan Oded bisa membawa Bandung lebih baik. Sementara yang merasa kurang yakin hanya 2,7%.

“Kalau warga yang menilai biasa saja 36,8 persen, sedangkan yang tidak yakin 2,5 persen,” tambahnya.

Penurunan ekspektasi warga tersebut, menurut Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Muradi, diindikasikan dalam tiga poin, yaitu reformasi birokrasi yang digaungkan dinilai tidak berjalan baik. Selanjutnya, program-program yang digulirkan selalu tidak seiring dengan harapan warga.

“Poin pertama berdampak pada substansi. Program Pemkot sendiri hanya menyentuh permukaan saja, tidak mendasar.  Seharusnya yang mendasar saja dulu, yakni tentang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” tutur Muradi.

Poin terakhir adalah pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Basis pergerakan program-program yang dilakukan walikota selama ini selalu mengandalkan dana dari Corporate Social Responsibility (CSR), padahal Bandung memiliki APBD yang cukup besar sekitar Rp 5 triliun.

“Ayo gerakan basis APBD, bukan CSR program. CSR hanyalah suplemen. Gunakan dana APBD sebaiknya. Kelola Bandung dengan lebih integratif dan menyeluruh,” kata Muradi.

Menurut Muradi, jika dalam setahun pekerjaan rumah walikota bisa selesai, akan mudah melanjutkan pemerintahan untuk tiga tahun berikutnya.

“Kalau tidak Kang Emil (panggilan akrab Ridwan Kamil) akan terjebak dalam problem khas pemerintah Bandung seperti yang dulu-dulu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil menyatakan selama kepemimpinannya, birokrasi Pemkot Bandung mendapat beberapa penghargaan nasional.

“Kita pakai fakta saja kalau menilai,” katanya.

Ia mengakui, pada November 2013 atau dua bulan pasca dirinya dan pasangannya Oded dilantik, Kota Bandung memiliki rapot merah. Namun, pihaknya melakukan reformasi birokrasi dengan berbagai cara.

Hasilnya, pada 2014 lalu, Pemkot Bandung diberi penghargaan oleh Ombudsman sebagai kota yang paling cepat reformasi pelayanan publiknya.

“Jumlah rapor hijaunya hampir semua,” ungkapnya.

Penghargaan lainnya diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuah itu memberikan penghargaan anti-korupsi untuk Kota Bandung.

“Ada tiga penghargaan.  KPK memberi penilaian bahwa Kota Bandung yang sempat korup dengan segala budayanya, Alhamdulillah bersih dan relatif lebih baik,” ungkapnya.

Penghargaan dari dua lembaga negara itu, menurut Emil menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di Bandung tengah berjalan.

“Apakah Ombudsman dan KPK tidak ilmiah? Sangat ilmiah karena menggunakan parameter dan juga merupakan lembaga yang terhormat,” jawabnya.

Ia mengaku dirinya siap menerima kritikan apapun, namun harus berdasarkan fakta.

“Saya terima kritikan apapun juga, tidak ada masalah. Tapi saya harap berbasis fakta. Penghargaan itu adalah ukuran,” ujarnya. —Rappler.com