Darurat demokrasi? Jokowi bisa dimakzulkan tengah jalan oleh MPR

JAKARTA, Indonesia — Dengan dikuasainya kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) oleh Koalisi Merah Putih (KMP), maka kemungkinan Presiden terpilih Joko “Jokowi” Widodo tidak bisa menyelesaikan masa tugasnya sebagai presiden selama lima tahun semakin besar, ujar pengamat politik dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti, Rabu (8/10).

Menurutnya, kemungkinan penjegalan Jokowi di tengah masa jabatannya semakin terbuka lebar mengingat manuver-manuver politik KMP yang semakin menggeliat. 

“Sebenarnya secara infrastruktur sudah cukup [bagi KMP untuk menjegal Jokowi] karena DPR [Dewan Perwakilan Rakyat] dan MPR sudah mereka kuasai,” Ujar Ray di sela-sela orasi “Darurat Demokrasi” di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Menurutnya, kemungkinan pemakzulan Jokowi akan semakin besar apabila KMP berhasil menguasai Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mungkin MK juga mereka kuasai. Kalau ada surat impeachment [Jokowi] untuk diuji di MK, apabila petanya di MK seperti itu [dikuasai oleh KMP], maka bisa saja MK menyetujui,” ungkap Ray.

Apalagi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa dari enam presiden, empat berhenti di tengah jalan, yaitu Soekarno, Suharto, B.J. Habibie, dan Abdurahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur.

“Hampir semua presiden dijatuhkan di tengah jalan,” ujar Ray. “Keempat mantan presiden ini dijatuhkan mekanisme politik.”

Dalam sidang paripurna MPR, Rabu dinihari, Koalisi Merah Putih berhasil menyabet empat dari 5 pimpinan MPR. Mereka adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), beserta wakil-wakilnya yaitu Mahyudin dari Fraksi Partai Golkar, E.E. Mangindaan dari Fraksi Partai Demokrat, dan Hidayat Nur Wahid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Satu posisi Wakil Ketua MPR diraih oleh Oesman Sapta Odang dari Kelompok DPD.

Namun, lanjut Ray, masih ada kesempatan bagi Jokowi untuk bisa menjalankan pemerintahannya dengan mulus selama lima tahun ke depan mengingat KMP sedang dilanda perpecahan.

“Terbukti waktu pemilihan ketua MPR itu kan ada satu fraksi yang menyeberang. Dengan sendirinya KMP itu rentan penyeberangan. Tidak menutup kemungkinan fraksi lain ikutan. Politik ini kan dinamis,” ujar Ray.

Partai yang dimaksud oleh Ray adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memutuskan untuk bergabung dalam paket pimpinan MPR yang ditawarkan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin oleh Jokowi.

Selain itu beberapa partai juga dijadwalkan untuk melakukan pergantian kepemimpinan di tubuh partai, seperti Golkar dan PPP. 

“Belum tentu para pengganti itu setuju dengan format politik [yang ada sekarang],” ujar Ray. 

‘People power’

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) tak perlu khawatir menghadapi DPR dan MPR yang dikuasai oleh KMP. Menurut Arie, kekuasaan tertinggi demokrasi Indonesia saat ini berada di tangan rakyat yang merasakan langsung hasil kerja pemerintah, bukan berada di DPR atau MPR.

“People power akan bela Jokowi-JK. Bukannya seperti tahun ’98 rakyat melawan penguasa, tapi kali ini rakyat melawan parlemen,” ungkap Arie seperti yang dikutip Kompas.com.

Salah satu cara agar kepercayaan rakyat kepada Jokowi tak pudar, menurut Arie adalah harus tetap fokus bekerja demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menunjuk orang-orang profesional yang akan mengisi jabatan menteri. —Rappler.com