Jokowi berjanji perkuat KPK

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo membantah tuduhan bahwa dirinya sedang berusaha melemahkan Komisi Anti Korupsi (KPK). 

Dalam sebuah wawancara dengan Radio Elshinta hari Selasa, 17 Maret, Jokowi menjawab tuduhan bahwa penegakan hukum kini sudah lemah, terutama dalam bidang pemberantasan korupsi. Bahkan, ia sesungguhnya sedang mengusahakan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menghadapi krisis beberapa bulan terakhir.

“Menurut saya tidak melemah. Memang ada pergantian pimpinan KPK, tapi sekali lagi kita ingin KPK menguat. Saya minta Polri untuk menambahkan penyidik,” ujar Jokowi. 

“Kita akan percepat panitia seleksi untuk pimpinan, jadi kita bisa punya pimpinan yang berintegritas dan mampu, baik di penindakan dan pencegahan. Memang ini perlu waktu.”

2014, KPK tertibkan korupsi izin di pertambangan. Hampir 50% ditertibkan dan sekitar 400 izin tambang dicabut #AkuKPK

— akukpk (@Aku_KPK) February 23, 2015

Selain mencari pimpinan baru dan tambahan personel untuk lembaga tersebut, Jokowi juga sudah merencanakan fokus baru yang akan mulai digarap oleh KPK dalam waktu dekat.

“KPK akan mulai masuk ke bidang yan berkaitan dengan sumber daya alam, terutama pertambangan dan perhutanan. Kita masuk karena banyak hal-hal yang harus diluruskan, terutama di bidang perizinan,” ujarnya. 

“Banyak tumpang tindih perizinan sehingga banyak sengketa di daerah. Saya keliling daerah kira-kira ada 800-an kasus masing-masing.”

Dugaan pelemahan KPK

Apa sih yg dicari Menkuhham dng kebijakan memberi remisi dan pembebasan bersyarat napi koruptor ?

— Endriartono Sutarto (@endrisutarto) March 15, 2015

Jokowi dinilai sengaja melemahkan KPK dengan cara memasukkan barisan pimpinan baru ke dalam lembaga tersebut.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki sudah beberapa kali menujukkan indikasi usaha pelemahan KPK tak lama sejak ia dilantik, salah satunya dengan mengaku ‘kalah’ dalam mengusut kasus rekening gendut Kombes Budi Gunawan dan menghentikan sementara kasus yang di praperadilankan.

( BACA: Ruki dan dugaan indikasi pelemahan KPK )

Tak hanya memasukkan pemimpin yang dinilai tak memiliki komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi, rencana pemerintah untuk memberikan remisi bagi terpidana koruptor juga menuai kritik.

Minggu lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan bahwa koruptor berhak atas pemotongan masa hukuman seperti narapidana lainnya. Bagi Yasonna, masa penjara adalah pembinaan yang bila pelakunya sudah bertaubat, mereka boleh mendapatkan keriganan. Terpidana korupsi tidak boleh didiskriminasi atas hal ini, Yasonna berkata pada Kompas.com. 

Namun Jokowi berkata lain. 

“Soal remisi bagi koruptor, ini kan masih wacana dari Kemenkumham, kalau dari saya sih ngga usah aja di kasih remisi.”

Sekali lagi, Jokowi menegaskan bahwa waktu adalah kuncinya. Perbaikan-perbaikan dalam proses penegakan hukum tidak bisa dilakukan dalam sekejap saja.

“Kita perlu memperbaiki sistem rekrutmen. Ini butuh waktu, tidak seperti membalikkan tangan, langsung jalan. Ini perlu waktu.”

— Rappler.com