5 pertanyaan krusial untuk Setya Novanto di sidang MKD

JAKARTA, Indonesia — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto hari ini, Senin, 7 Desember, dalam kasus negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PT FI) yang diduga mencatut nama Presiden Joko “Jokowi” Widodo. 

Sebelumnya, MKD sudah memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Presiden Direktur PT FI Maroef Sjamsoeddin sebagai saksi.

Dalam kesaksiannya, mereka mengungkap sejumlah keterangan baru yang perlu dikonfirmasi para anggota MKD pada Setya hari ini. Apa saja sejumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut? 

Freeport inisiator pertemuan pertama 

Saat menghadiri pertemuan dengan Forum Pemimpin Redaksi pada 23 November 2015, Setya mengatakan kepada Rappler, bahwa Freeport lah yang sebenarnya menginisiasi pertemuan dengannya, bukan sebaliknya.

Pertemuan pertama, menurut Setya, terjadi di ruang kerjanya di Gedung Parlemen di Senayan pada 27 April 2015.

“Pertemuan itu adalah dalam rangka roadshow petinggi PT FI yang baru dengan pimpinan di DPR,” kata Setya. 

Dalam kesaksiannya di depan MKD pada 3 Desember 2015, Maroef juga mengatakan bahwa pertemuan pertama tersebut digagas oleh Komisaris PT FI Marzuki Darusman, yang juga bekas Jaksa Agung periode 1999-2001. 

(BACA: Kronologi pencatutan nama Jokowi dalam kontrak Freeport)

Ancaman atau ajakan?

Setya juga mengatakan pada Rappler bahwa Maroef membicarakan soal arbitrase internasional di pertemuan pertama. Langkah ini akan diambil jika pemerintah Indonesia tidak memperpanjang kontrak perusahaan tambang emas itu di Papua. 

Maroef dianggap “mengancam” pemerintah dengan arbitrase tersebut, karena itu keduanya harus membicarakan lebih lanjut. 

Namun, Maroef justru mengungkap di sidang MDK bahwa Setya adalah yang memintanya untuk berbicara secara pribadi di ruangan kerjanya, dan mengatakan di akhir pembicaraan, “Nanti kita ngopi-ngopi lah, saya kenalkan dengan kawan saya”. 

Namun menurut versi Setya, Freeport lah yang mengancam. Sedangkan versi Maroef, Freeport diajak untuk membicarakan “kerjasama” lebih lanjut dengan Ketua DPR itu dan kawannya. 

Menghadirkan Riza Chalid 

Di pertemuan kedua yang terjadi pada 13 Mei 2015 di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, Setya mengajak kawan yang dimaksud, yakni pengusaha minyak dan gas Muhammad Riza Chalid.

Kehadiran Riza di antara Freeport dan pemerintah mengundang tanda tanya. Mengapa Riza?

Saat itu Setya hanya menjawab pada Rappler, “Saya kan berkawan dengan semua orang,” katanya. 

Peran Riza cukup penting, mengingat dalam transkrip rekaman, ia adalah orang yang menyebut jumlah saham yang harusnya dibagikan pada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan.

Apalagi Setya menyebut, “Kalau Riza yang mengatur, semua orang happy.” 

Apa sebenarnya peran Riza dalam kasus ini? (BACA: ‘Kalau Riza Chalid yang atur, semua happy’)

Keterlibatan Luhut 

Selain Riza, Setya juga menyebut nama Menkopolhukam Luhut. Ia menuturkan Luhut banyak “membantu” dalam penyelesaian “masalah”. 

“Tapi kalau pengalaman kita, artinya saya dengan Pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, itu rata-rata 99 persen gol semua, Pak,” kata Setya kepada Maroef dalam transkrip yang beredar di media.

Apakah Luhut juga membantu Freeport dalam negosiasi kontrak dengan Presiden Jokowi? Namun Luhut pernah membantah kabar tersebut.

“Saya enggak ada waktu untuk gitu-gituan,” kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, pada 19 November silam.

(BACA: Luhut bantah catut nama Jokowi dalam negosiasi Freeport)

Proyek PLTA 

Dalam transkrip rekaman itu juga ada pembicaraan antara Maroef dan Riza mengenai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam sidang MDK, Maroef menjelaskan, “Ketua DPR RI bersama rekannya saudara Riza meminta proyek PLTA, karena memang kami proyek PLTA untuk kelanjutan tambang bawah tanah.” 

Benarkah proyek ini sebagai tukar guling atas negosiasi kontrak dengan Freeport? —Rappler.com

BACA JUGA:

• Setya Novanto: Punya saham Freeport itu sulit
• LINI MASA: Sidang kode etik MKD
• Kronologi pencatutan nama Jokowi dalam kontrak Freeport