Bogor kota paling intoleran, apa kata Wali Kota Bima Arya?

MALANG, Indonesia – Setara Institute merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa Bogor di Jawa Barat sebagai kota paling intoleran di Indonesia. Namun Wali Kota Bima Arya Sugiarto mengatakan ada cara berbeda untuk mengelola keberagaman dan kebersamaan di Bogor.

“Saya memilih untuk tidak berkomentar. Saya banyak berbicara tentang itu di berbagai kesempatan, tentang bagaimana kita mengelola keberagaman dan kebersamaan di Kota Bogor,” kata Bima saat ditemui Rappler di Kota Malang, Selasa, 17 November. 

Setara Institute, sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang demokrasi dan kedamaian, menyebut Bogor sebagai kota paling intoleran di antara puluhan kota di Tanah Air yang masuk dalam riset mereka.

Riset Setara Institute dilakukan sejak 3 Agustus hingga 13 November 2015 melalui metode survei. Selain Bogor, daftar kota-kota yang disebut intoleran diikuti oleh Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bandung.

Setara menilai 94 kota di Indonesia menggunakan empat indikator, antara lain:

• Regulasi pemerintah: Apakah positif dan negatif atau diskriminatif.
• Kebijakan program pemerintah kota, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
• Kebijakan pemerintah yang mendorong terjadinya toleransi lintas agama dan iman.
• Ada atau tidaknya peristiwa intoleransi di kota tersebut.  

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan sejumlah kasus intoleransi di Bogor lah yang menempatkan kota hujan itu sebagai kota paling intoleran.

“Kami melibatkan 94 kota administratif dalam riset. Yang membuat Bogor menempati posisi terbawah adalah beberapa kasus di antaranya pelarangan peringatan Hari Asyuro yang langsung dilakukan oleh Wali Kotanya sendiri. Ini berbeda dengan kondisi di tempat lain yang dilakukan oleh kelompok masyarakatnya,” kata Bonar kepada Rappler saat dihubungi terpisah, Selasa.

Sebelumnya, Bima Arya menerbitkan Surat Edaran No. 300/321-Kesbangpol yang isinya melarang perayaan Asyura tahun ini bagi penganut Syiah di Kota Bogor. Menurutnya, alasan pengeluaran surat edaran tersebut adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta mencegah konflik sosial.

Selain itu, pemerintah kota Bogor juga tidak memberikan akomodasi kepada jemaat GKI Yasmin yang tak diizinkan beribadah di gereja mereka sendiri.

“Hal kedua adalah tentang rencana relokasi GKI Yasmin yang tidak melibatkan jemaat GKI Yasmin sendiri,” kata Tigor.

 “Itu adalah bentuk tata kelola kota yang tidak baik.” 

Awal November ini, Bima diberitakan telah menyiapkan tim kecil untuk merelokasi GKI Yasmin ke tempat lain, namun tidak melibatkan perwakilan jemaat GKI Yasmin dalam keputusannya. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Konflik GKI Yasmin, Bima Arya disebut diam-diam rencanakan relokasi
• Setara Institute: Bogor dan Bekasi kota paling intoleran di Indonesia
• Pemkot Bogor tolak bicara dengan GKI Yasmin