Jelang pemulangan anggota Gafatar, Jawa Timur antisipasi gejolak

MALANG, Indonesia  —   Rencana pemulangan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)  dari  Kalimantan ke daerah asal, diwarnai was-was. Terutama kekhawatiran akan munculnya penolakan dari warga di tempat asal mereka.

Bila tidak diantisipasi, ketegangan ini bisa memicu konflik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur  berencana menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, besok, Jumat, 22 Januari 2016.

Pemerintah Kota Malang termasuk yang  akan hadir mengikuti rapat tersebut. “Saya dapat informasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Jawa Timur, bahwa besok ada rapat koordinasi tentang pemulangan anggota Gafatar,” kata Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kota Malang, Bambang S, di Malang, Jawa Timur, Kamis 21 Januari 2016.

Agenda rapat adalah persiapan pemulangan anggota Gafatar melalui Semarang, Jawa Tengah. Berbagai kebijakan pemulangan itu juga bakal dirumuskan saat rapat koordinasi. Pemulangan terkait pembakaran pemukiman mereka di Mempawah, Kalimantan Barat.

Teknis pemulangan penting diperjelas

Pemkot berharap rapat membahas detil warga Kota Malang yang hendak dipulangkan.  “Juga teknis pemulangannya seperti apa agar tak sampai muncul gejolak di masyarakat,” katanya.

Antisipasi serupa juga dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Malang. Meskipun, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Malang, Choirul Fathoni mengaku belum mendapat detil identitas tentang warga Kabupaten Malang yang akan dipulangkan. 

“Kami menunggu dalam waktu dekat, tentang detil identitas anggota Gafatar itu, by name by addres oleh pemprov,” lanjutnya. Meski demikian, ia menduga warga yang dipulangkan ke Malang tak lagi tercatat sebagai warga Malang dalam kartu tanda penduduk (KTP) nya.

Sebab, saat mereka memutuskan pindah ke Kalimantan diduga mereka telah mengubah identitas diri menjadi warga setempat. Pemkab menduga, mereka dipulangkan ke Kabupaten Malang karena ada sanak saudara dan kerabat yang ada di Malang.

Tertarik dengan iming-iming

Pemkab menduga, iming-iming ketahanan pangan dan penanaman idealisme baru bisa membuat warga kepincut dan mencabut berkas kependudukan sebagai warga Kabupaten Malang.

“Mereka kemudian memilih ikut dan mencabut berkas kependudukannya sebagai warga Malang,” katanya. Pemkab Malang tetap akan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait dan tokoh masyarakat.

Tujuannya, agar pemulangan anggota Gafatar ke Malang tak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Sebelumnya, Bakesbangpol Malang mengaku sempat didatangi oleh pengurus Gafatar di pertengahan tahun lalu.

Meskipun tak daftar resmi namun dua orang yang mengaku dari Gafatar menjelaskan tentang bentuk organisasi mereka. Hanya saja, Bakesbangpol tak pernah tahu aktivitas keseharian mereka di Kabupaten Malang.

“Saya tegaskan, bahwa tidak pernah ada organisasi Gafatar secara resmi di Malang,” katanya.  —   Rappler.com

BACA JUGA

• Menseskab: Ungkap pelaku pembakaran pemukiman eks Gafatar
• Buat resah publik, Jokowi minta pergerakan Gafatar dipantau
• Gabung Gafatar, anak kebanggaan itu berani lawan ibunya