Menteri-menteri Jokowi kritik Bupati Bangka yang ‘mengusir’ warga Ahmadiyah

JAKARTA, Indonesia — Sejumlah menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengkritik kebijakan Bupati Bangka Tarmizi Saat yang “mengusir” warga Ahmadiyah dari Kelurahan Srimenanti, Sungailiat.

Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, 5 Februari, Tarmizi dengan bantuan aparat keamanan mengungsikan pengikut Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Bangka karena mereka menolak untuk “segera bertobat sesuai syariat Islam”.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, misalnya, melalui akun Twitternya mengatakan keputusan untuk “mengusir” warga Ahmadiyah oleh bupati adalah salah. 

1. Bupati bangka mengusir warga #Ahmadiyah dari daerahnya adalah sebuah kebijakan keliru. https://t.co/TD2cVTXFWQ

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) February 10, 2016

2. Setiap kepala daerah bertanggung jawab melindungi setiap warganya. Kepala daerah jangan lepas tangan kepada warganya. #Ahmadiyah

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) February 10, 2016

3. Kalau ada yang salah, harusnya dibina, diluruskan, tidak boleh pakai diusir. #Ahmadiyah

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) February 10, 2016

4. Bupati Bangka harus membatalkan pengusiran tersebut. #Ahmadiyah

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) February 10, 2016

5. Kalau sampai ada yang mengusir warganya, yang wajib diusir ya kepala daerahnya. #Ahmadiyah https://t.co/TD2cVTXFWQ

— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) February 10, 2016

Menteri Agama Lukman Saifuddin juga mengungkapkan hal yang sama.

Saat ditemui Rappler di acara Kementerian Agama di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, pada Rabu, 10 Februari, Lukman mengatakan justru tugas pemerintah daerah adalah menjadi fasilitator dialog antara warga Ahmadiyah dan pihak yang menginginkan mereka hengkang. 

//

Sehingga, kata Lukman, pengusiran itu tidak terjadi.

“Harus betul-betul dicapai konsensus, apa yang bisa disepakati dalam menyelesaikan pandangan itu. Karena bagaimana pun juga warga negara mempunyai hak tinggal di mana saja,” kata Lukman. 

Pengusiran itu, menurutnya, juga tidak relevan dilakukan. “Karena kita hidup di wilayah NKRI sebagai warga negara,” ujarnya. 

Lukman menyarankan agar pemerintah daerah mengedepankan dialog daripada pendekatan hukum yang konfrontatif dan frontal. 

“Pengusiran” warga Ahmadiyah ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Pemerintah Bangka kepada warga Ahmadiyah untuk “segera bertobat sesuai syariat Islam” atau keluar dari lingkungan Kelurahan Srimenanti pada 14 Desember 2015 lalu.

—Rappler.com

BACA JUGA

• LINI MASA: Pengusiran warga Ahmadiyah di Bangka versi JAI
• Anak-anak dan perempuan Ahmadiyah diungsikan dari Bangka
• Warga Ahmadiyah Bangka diminta “tobat ke Islam” atau diusir