Menteri Khofifah: Negara harus lindungi warga dari prostitusi

Febriana Firdaus

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Menteri Khofifah: Negara harus lindungi warga dari prostitusi

ANTARA FOTO

Pemerintah menolak pelembagaan prostitusi di tanah air

JAKARTA, Indonesia—Indonesia akan menutup seluruh tempat lokalisasi di tanah air hingga 2019 nanti sebagai bagian dari usaha untuk memerangi perdagangan orang.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Kamis, 25 Februari, penutupan ini merupakan tindak lanjut dari kampanye anti prostitusi. 

“Iya, itu hasil rapat koordinasi nasional kementerian sosial dan seluruh dinas di seluruh Indonesia yang ada lokalisasinya,” kata Khofifah pada Rappler.

Menurut Khofifah, setidaknya ada 99 titik lokalisasi di seluruh Indonesia, setelah Kalijodo di Jakarta. “Selanjutnya, penutupan akan dilakukan di Kalimantan Timur sebagai titik lokalisasi terbanyak di Indonesia setelah Pulau Jawa,” ujar Khofifah. 

Apa alasan pemerintah melakukan penutupan secara masif hingga tiga tahun ke depan? 

“Ada eksploitasi seksual, ada kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Kami menolak itu,” kata Khofifah. 

“Negara harus mengambil posisi melindungi warganya, jangan ada perdagangan orang yang terlembaga,” katanya lagi. 

Menurut Khofifah, jika negara membiarkan lokalisasi beroperasi, berarti negara juga membolehkan perdagangan orang tetap bertahan. 

Apakah pemerintah tak khawatir prostitusi akan menyebar jika tak dilokalisasi? 

“Lokalisasi sekarang menyebar ke mana-mana, ada lokalisasi prostitusi online, ada yang berbasis kontrakan,” katanya. Tapi pelembagaan prostitusi tak bisa direstui oleh pemerintah. 

Apa tindak lanjut setelah penutupan? 

Menurut Khofifah, pemerintah menyediakan dana untuk ekonomi produktif, dan dana dari pemerintah daerah. Besarannya mencapai Rp 5.050.000 per pekerja.  

Pun setelah ditutup, klaim Khofifah, akan ada kontrol dan pembinaan dari dinas sosial setempat. 

Khofifah menyadari keputusan pemerintah ini akan mendapat kritikan dari berbagai pihak. “Ya keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Pemerintah harus bisa mengambil semua kebijakan,” ujarnya. —Rappler.com

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!