Menlu Retno Marsudi akan temui Aung San Suu Kyi di Myanmar

JAKARTA, Indonesia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyampaikan empat hal kepada Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional yang kini menguasai mayoritas kursi parlemen di Myanmar. Retno dijadwalkan  bertemu dengan Daw Suu Kyi, yang juga menjabat State Counselor dan Menteri Luar Negeri Myanmar, pada hari Senin, 4 September.

Sabtu siang, 2 September 2017, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, Menlu Retno dan Wakil Menlu A.M. Fachir mengundang sejumlah tokoh agama dan organisasi massa Islam untuk menyampaikan posisi pemerintah Indonesia.

 “Tujuan pertemuan siang ini adalah menyampaikan apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang akan saya sampaikan kepada Daw Suu Kyi, dan mendapatkan masukan dari para pemimpin ormas agama. Situasi di sana pelik.  Saya berharap para tokoh dapat menyampaikan ke anggotanya,” ujar Retno, kepada Rappler, melalui percakapan telepon.

Pertemuan dilakukan di tengah meningkatnya desakan dari berbagai kelompok masyarakat agar Indonesia melakukan inisiasi mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan di ASEAN, karena perlakuan terhadap warga etnis Rohingya yang beragama Islam.  

Kekerasan bersenjata yang terjadi di Rakhine State, kawasan yang dihuni warga Rohingya memuncak dalam beberapa hari terakhir.  Media internasional yang mengutip informasi pihak militer mengatakan sedikitnya 400 orang tewas, mayoritas warga muslim Rohingya. Sekitar 30 ribu berupaya melarikan diri mengungsi lewat perbatasan ke Bangladesh. (BACA: PP Muhamadiyah Desak Bekukan Keanggotaan Myanmar di ASEAN)

Empat hal yang disampaikan Retno adalah, pertama, meminta Pemerintah Myanmar memulihkan situasi keamanan di kawasan Rakhine State dan menghormati hak-hak masyarakat.  Kedua,  meminta pemerintah menghentikan kekerasan bersenjata di kawasan Rakhine State atau self restraint,  termasuk hentikan kekerasan terhadap warga muslim Rohingya di mana pun. Ketiga, meminta perlindungan untuk semua warga tanpa terkecuali termasuk warga Rohingya yang beragama Islam.  Keempat, mengharapkan pemerintah Myanmar membuka akses untuk masuknya bantuan kemanusiaan bagi korban konflik dan pengungsi di kawasan Rakhine State.

“Saya menggunakan istilah re-set, kita mengembalikan keadaan ke situasi sebelum terjadi konflik dengan kekerasan bersenjata,” kata perempuan pertama yang menjadi Menlu itu.

Jumat malam, tanggal 1 September, Retno melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Gutteres. Dalam pembicaraan itu Menlu dan Sekjen PBB menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ribuan etnis Rohingya dan konflik yang memanas dalam sepekan terakhir ini. Retno menyerukan imbauan pemerintah Indonesia kepada Myanmar untuk menghentikan aksi tersebut.

Menlu Retno sebelumnya juga berbicara dengan mantan Sekjen PBB Kofi Annan lewat sambungan telepon. 

“Kofi Annan menelepon saya dan kami bicara juga tetapi lebih dalam konteks bagaimana Indonesia dapat berkontribusi dalam mengimplementasikan hasil Advisory Commission on Rakhine State Kofi Annan,” ujar Retno.

Advisory Commission on Rakhine State Kofi Annan adalah Komisi Penasihat yang dibentuk oleh Aung San Suu Kyi pada 23 Agustus 2016  untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan warga negara bagian Rakhine.  Komisi ini terdiri dari enam ahli lokal dan tiga ahli internasional. Pembentukannya dilakukan secara imparsial. 

Menurut Retno, tindakan Indonesia dalam upaya mengimbau pemerintah Myanmar menghentikan serangan militernya kepada warga di Rakhine State sesuai dengan yang tertuang dalam laporan Komisi itu.

“Dari laporan sementara bulan Agustus lalu, apa yang dilakukan Indonesia hampir sejalan dengan apa yang dikeluarkan Komisi,” kata dia. 

Menurutnya, di dalam laporan Komisi Kofi Annan digarisbawahi pentingnya pemulihan keamanan, akses ke pendidikan dan kesehatan untuk warga Rohingya, serta perlindungan dari negara.

Dalam kunjungan ke Myanmar awal  pekan depan, Retno sekaligus akan membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Rohingya di daerah konflik.  Bantuan berasal dari sejumlah organisasi lintas agama dan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional.

MUI dukung pemerintah 

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Anwar Abbas yang hadir dalam pertemuan dengan Menlu, menyatakan MUI mendukung upaya Pemerintah Indonesia berkaitan dengan krisis kemanusiaan di Rakhine State. 

“Saya katakan kepada Ibu Menlu, ini perjuangan, semoga dianggap sebagai ibadah oleh Bu Menlu, “ kata Anwar Abbas kepada Rappler melalui telepon.

Anwar Abbas yang juga mewakili Pimpinan Pusat Muhamadiyah itu mengatakan, adalah hak masyarakat sipil, khususnya umat Islam, untuk mengecam tindakan kekerasan pemerintah dan militer Myanmar kepada warga Rohingya.  

“Umat Islam Indonesia merasa ikut disakiti juga. Militer melanggar HAM warga Rohingya,” katanya. 

Kendati demikian, Anwar mengatakan memahami posisi sulit Pemerintah Indonesia dalam merespons desakan dari masyarakat, termasuk yang meminta pemerintah mengusulkan pencabutan hadiah Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi.  

“Maka saya katakan ke Bu Menlu, pemerintah perjuangkan yang empat hal itu.  Jangan dibebani mengurusi hal yang tidak mungkin dilakukan pemerintah,” kata Anwar.

Pertemuan yang berlangsung di Restoran Seribu Rasa tersebut turut dihadiri pula oleh Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama K.H. Said Agil Siraj, Ketua MUI K.H. Muhyidin Junaedi, Ketua Majelis Penasihat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI) Akbar Tanjung dan Sekjen PB HMI Subandriyo. – Rappler.com